TPID Kota Tegal konsisten dan berkomitmen jaga stabilitas harga

Tegal (ANTARA) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tegal  terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga dalam rangka menekan inflasi.

“Kita akan dorong supaya harga-harga kemarin yang komoditasnya tinggi untuk terus turun,” ungkap Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 secara daring di Pendopo Ki Gede Sebayu Komplek Balai Kota Tegal, Jumat (14/6/2024) pagi.

Pj. Wali Kota Tegal mengatakan bahwa harga kebutuhan bahan pokok seperti bawang merah sudah mengalami penurunan akan tetapi untuk harga cabai masih cukup tinggi. Maka dari itu pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan menanam cabai di polybag.

“Tadi disampaikan kita ke depan masuk musim panas, pasti akan ada kondisi di mana produk-produk seperti cabai akan terganggu, untuk mengantisipasi itu kita sudah jalan,” ujar Dadang.

Dadang berharap apa yang sudah dilakukan dapat berhasil sehingga ketika terjadi lonjakan harga, masyarakat sudah siap.

Selain itu, pihaknya juga melakukan kerjasama antar daerah yaitu dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang dalam memasok barang-barang komoditas yang disinyalir akan mengalami kenaikan.

“Kami dari Tim inflasi daerah dibantu Bank Indonesia mengkaji apa-apa yang harus dilakukan. Kawan-kawan OPD bergerak terus, mudah-mudahan kerjasama ini akan sangat membantu untuk menjaga stabilitas. Dalam hal pasokannya stabil maka harga juga akan stabil bahkan bisa turun,” ujar Dadang.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam Rakor tersebut memperingati semua jajaran di Pemerintahan Indonesia akan bahaya neraka iklim yang sedang mengancam dunia. 

Jokowi mengungkapkan bahwa Sekjen PBB juga telah memperingati semua negara bahwa dunia menuju pada neraka iklim yang sangat ngeri.

Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak untuk tetap waspada, terus berhati-hati dan tidak boleh lengah, sebab tantangan ke depan tidak mudah.

Jokowi menambahkan, WHO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, dan jika tidak ada pergerakan apa-apa dari suatu negara, maka pada tahun 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. 

Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak harus merencanakan dan mengantisipasi neraka iklim ini mulai dari sekarang, karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. 

"Nggak ada air dan akan masuk pada kekurangan pangan, artinya jangan main-main urusan kekeringan, jangan main-main urusan gelombang panas, larinya nanti bisa inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, produksi berkurang stok tidak ada, artinya harga pasti akan naik otomatis itu hukum pasarnya memang seperti itu," lanjutnya.

Jokowi meminta dalam pengendalian gelombang panas ini yang menjadi kewajiban pusat dikerjakan pusat, yang menjadi kewajiban provinsi dikerjakan provinsi, dan yang menjadi kewajiban kabupaten/kota juga kerjakan kabupaten/kota, sehingga semua pihak betul-betul bekerja dan semuanya terintegrasi. ***