Semarang (ANTARA) - Pada 12 April 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dalam operasi yang digelar di kantor Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah tersebut, KPK mengamankan sejumlah orang serta barang bukti uang.
Beberapa orang yang diamankan dalam operasi tersebut di antaranya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bernard Hasibuan.
Kedua pejabat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tersebut menerima sejumlah uang dari pihak swasta atau pelaksana pekerjaan proyek sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jawa Tengah.
Selain Putu dan Bernard, KPK juga menangkap Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.
Perusahaan milik Dion merupakan pelaksana pekerjaan tiga proyek perkeretaapian di Jawa Tengah yang direkayasa kemenangannya.
Ketiga proyek yang dikerjakan Dion tersebut masing-masing proyek jalur ganda kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM 96+400 sampai dengan KM 104+900 (JGSS 6), pembangunan jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4), dan track layout Stasiun Tegal.
Dalam perjalanan persidangan kasus tersebut di Pengadilan Tipikor Semarang terungkap berbagai hal di balik proyek dengan nilai total ratusan miliar rupiah itu.
Dalam rangkaian perencanaan hingga pelaksanaan proyek-proyek tersebut muncul istilah "langitan" dan sleeping fee.
Dion Renato Sugiarto menyebut "langitan' sebagai istilah untuk orang-orang yang bisa membantu mendapatkan proyek di DJKA, yang memiliki jaringan atau kedekatan dengan pimpinan di Kementerian Perhubungan.
Beberapa nama yang disebut sebagai "langitan" di antaranya pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras yang mengaku kenal dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Billy mendapat fee Rp3,2 miliar atas proyek pembangunan jalur KA antara Stasiun Solo Balapan-Kalioso untuk paket JGSS 4.
Pengusaha beras itu menyebut fee tersebut merupakan keuntungan atas jasanya dalam menghubungkan penyedia pekerjaan dengan kontraktor penyedia jasa
Kemudian Agus Kuncoro yang dikenal sebagai orang dekat Sekjen Kementerian Perhubungan, Ibnu dan Edi Amir yang mengaku dekat dengan Menhub.
Selain itu muncul nama Sudewo yang merupakan anggota Komisi V DPR, serta pengusaha Muhammad Suryo yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi sebagai pihak dari kepolisian.
Dalam persidangan terungkap, KPK telah menyita uang sekitar Rp3 miliar dari Sudewo yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA itu
Bahkan sempat muncul nama Wahyu Purwanto yang diketahuinya sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo serta Komisaris PT PLN Eko Sulistyo yang disebut memiliki kedekatan dengan Menhub serta terkait dengan proyek JGSS 4.
