Pj Gubernur Jateng minta puskesmas berperan aktif turunkan stunting

Purwokerto (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta puskesmas untuk berperan aktif dalam upaya menurunkan stunting agar target prevalensi stunting yang sebesar 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.

"Kita kemarin melaksanakan evaluasi, stunting kita masih cukup tinggi. Targetnya kita di tahun 2024 ini 14 persen, kemarin di tahun 2022 kita berada di posisi 20,8 persen," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Pj Gubernur mengatakan hal itu saat memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kabupaten Banyumas di Pendopo Sipanji, Purwokerto.

Dengan jumlah kasus stunting yang masih mencapai 20,8 persen, kata dia, berarti masih cukup banyak karena data untuk tahun 2023 belum turun.

"Katanya di akhir-akhir bulan Desember 2023, cuma kok saya dengarnya akan ada kenaikan. Wah, kok naik lagi," kata Nana.

Oleh karena itu, dia meminta puskesmas untuk lebih berperan aktif dalam upaya menurunkan angka stunting mengingat puskesmas berada di setiap kecamatan.

Dalam hal ini, kata dia, puskesmas diharapkan benar-benar memanfaatkan posyandu agar bisa dijalankan untuk menurunkan stunting.

"Dan insyaallah kita pun di APBD Tahun 2024, kami lebih banyak kegiatan-kegiatan yang terkait masalah kemasyarakatan seperti masalah stunting, kemiskinan, dan pengangguran," katanya.

Menurut dia, anggaran untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan tersebut ditingkatkan pada tahun 2024, sehingga target stunting yang sebesar 14 persen diharapkan dapat tercapai atau minimal mendekati.

Terkait dengan masalah kemiskinan, Pj Gubernur mengakui angka kemiskinan di Jateng cukup tinggi karena angka rata-ratanya berada di 10,77 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 berada di posisi 1,98 persen dan pada tahun 2023 turun menjadi 1,1 persen.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan membantu 35 kabupaten/kota melalui program-program penanganan kemiskinan seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

"Tapi untuk RTLH kami tingkatkan di tahun 2024 dan kita yakin untuk kemiskinan ini akan menurun dibanding sebelumnya. Kalau tidak salah target dari pusat nol persen, kayaknya memang sulit tetapi yang penting kita dapat menurunkan dan mendekati nol persen," kata Pj Gubernur.

Baca juga: Pemkot Pekalongan libatkan tokoh agama cegah stunting