Dinas Ketahanan Pangan Semarang pastikan stok beras aman

Semarang, Jateng (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Jawa Tengah, memastikan persediaan beras di wilayahnya aman, meski ada kebijakan dari India, yang menghentikan ekspor berasnya ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Bambang Pramusinto saat dikonfirmasi di Semarang, Jateng, Selasa, mengatakan sejauh ini kebijakan larangan ekspor beras dari negara pemasok beras dunia itu tidak berpengaruh pada stok pangan di Kota Semarang.

Meski, Kota Semarang bukan sentra penghasil beras, kata dia, wilayah tersebut secara geografis dikelilingi daerah penyangga (hinterland) yang merupakan pemasok komoditas pangan, sehingga ketersediaan beras masih tetap aman dan terjaga.

"Daerah pemasok komoditas pangan itu, antara lain Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dan wilayah lainnya. Kami telah bekerja sama sejak tahun 2022," katanya.

Data ketersediaan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, total stok beras pada Agustus 2023 mencapai 8.583,36 ton, terdiri atas stok distributor 764 ton, stok pasar 71,52 ton, dan stok Bulog 7.747,84 ton.

Stok sebanyak itu, kata Bambang, terhitung surplus untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras bulanan masyarakat Kota Semarang yang mencapai mencapai 8.328,83 ton.

Beberapa langkah juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan di pasaran, salah satunya melalui Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman).

"'Pak Rahman' ini merupakan kegiatan pasar murah yang menjual komoditas pangan strategis, dengan mengusung konsep kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan," jelasnya.

Menurut dia, berbagai pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam pelaksanaan pasar murah, seperti Bulog, badan usaha milik petani (BUMP), hingga berbagai lembaga terkait pangan lainnya.

"Tujuan 'Pak Rahman' adalah menekan inflasi, menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di masyarakat, mempermudah akses pangan, serta membuat model kolaborasi untuk mengatasi persoalan pangan," tegasnya.

Bambang menambahkan bahwa Kota Semarnag sudah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 77/2022 tentang Fasilitasi Distribusi Bahan Pangan Pokok bagi Masyarakat untuk memperlancar pasokan komoditas pangan.

Fasilitasi distribusi, kata dia, diberikan kepada off taker yang menghubungkan komoditas petani ke pasar lebih besar, seperti BUMP, badan usaha milik daerah (BUMD), dan gabungan kelompok tani.

"Karena itu, kebijakan di India yang melarang ekspor beras non-basmati mulai Juli lalu ke sejumlah negara tidak memengaruhi kenaikan harga dan stok pangan di Kota Semarang," katanya.

Sebelumnya, India telah resmi menghentikan ekspor beras sejak 20 Juli lalu untuk mengamankan cadangan stok dalam negerinya dan menekan laju kenaikan harga beras di negara tersebut.

Hujan lebat telah merusak panen di India, sehingga menyebabkan harga beras naik lebih dari 11 persen selama 12 bulan terakhir.

Padahal, posisi India selama ini merupakan pengekspor beras terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari 40 persen pengiriman global.

Baca juga: Stok beras di Banyumas cukup untuk kebutuhan selama kemarau