Akademisi Unsoed : Hak anak belum sepenuhnya diberikan

Purwokerto (ANTARA) - Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr Tri Wuryaningsih menilai hingga saat ini hak anak belum sepenuhnya diberikan.

"Seharusnya seluruh elemen memenuhi hak-hak anak. Artinya, komitmen pemenuhan hak anak itu 'kan menjadi tanggung jawab semua pihak," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Akan tetapi dengan melihat fakta-fakta yang ada saat sekarang, kata dia, masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, seksual, dan penelantaran.

Selain itu, lanjut dia, masih ada anak yang tidak bisa mengakses pendidikan, harus putus sekolah karena tidak punya biaya, dan anak-anak yang mengalami gizi buruk karena tidak mendapatkan asupan gizi yang baik.

"Ini menunjukkan bahwa belum semua hak anak itu terpenuhi. Artinya bahwa pemenuhan hak anak itu belum sepenuhnya diberikan," kata Ketua Forum Komunikasi Keadilan dan Kesetaraan Gender (FK KKG) Kabupaten Banyumas itu.

Menurut dia, komitmen pemenuhan hak anak itu harus diingatkan setiap saat kepada seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, kata dia, peringatan Hari Anak Nasional menjadi penting karena menjadi momentum untuk mengingatkan kepada semua elemen tentang bagaimana upaya keras untuk menjalankan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.

"Jadi, tema peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2023 berupa 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' sangat relevan dengan kondisi saat sekarang, karena ya faktanya belum semua hak anak bisa dipenuhi dan masih banyak persoalan di masyarakat kita," tegasnya.

Disinggung mengenai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Banyumas, dia mengatakan hal itu telah dilakukan sejak akhir tahun 2012 melalui peluncuran "Banyumas Menuju Kabupaten Layak Anak".

Perempuan yang akrab disapa Triwur itu mengatakan, peluncuran tersebut merupakan implementasi dari kegiatan sosialisasi yang dia lakukan bersama tim dari Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children's Fund/Unicef) sejak tahun 2010.

Menurut dia, peluncuran "Banyumas Menuju Kabupaten Layak Anak" itu selanjutnya diimplementasikan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui dinas-dinas terkait.

Dia mengatakan, hampir seluruh dinas punya tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya di dalam kerangka pemenuhan hak anak, pun dengan masyarakat dan pihak swasta punya tanggung jawab untuk pemenuhan hak anak.

"Kalau semua stakeholder ini, dari pemerintah, masyarakat, dan swasta itu bahu membahu dalam kerangka mewujudkan 'Kabupaten Banyumas Layak Anak', saya kira persoalan-persoalan itu bisa diminimalisasi. Saat ini, Banyumas telah menyandang Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama, artinya masih sangat rendah," tegasnya.

Menurut dia, salah satu pemenuhan hak anak itu ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan memberikan layanan pembuatan akta kelahiran secara gratis untuk anak

Di sisi lain, kata dia, masih banyak hal-hal yang belum tertangani dengan baik hingga saat sekarang, antara lain kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun kekerasan fisik pada anak.

"Artinya, isu-isu tentang kekerasan ini masih sangat kuat di Kabupaten Banyumas. Nah melalui refleksi Hari Anak Nasional ini bagaimana meningkatkan kembali kepada seluruh stakeholder untuk terus bersama menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk pemenuhan hak anak," keta Triwur.