Pemkot Magelang rencanakan pembangunan perumahan ASN

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang merencanakan pembangunan perumahan bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan pemkot setempat.

"Kami akan bangun perumahan khusus untuk ASN, tapi bukan rumah susun, nanti bentuknya seperti apartemen. Kami sudah siapkan lahan di Kelurahan Gelangan," kata Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Sabtu.

Dia menyatakan, keinginan agar ASN di daerah itu tinggal di rumah yang layak, seperti di Malaysia mereka tinggal di dalam satu perumahan sehingga dekat dengan kantor.

Pada kegiatan Sosialisasi Kepemilikan Rumah BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) di Pendopo Pengabdian Rumah Jabatan Wali Kota Magelang, Jumat (14/7) itu, ia mengungkapkan bahwa ternyata ada dana Tapera yang belum dikembalikan ke ASN yang purnatugas, sedangkan di sisi lain ada ASN di daerah itu yang belum memiliki rumah.

"Mudah-mudahan 2023-2024 ini kami selesaikan. Ada skema yang sedang kami godog mudah-mudahan bisa dipakai," katanya.

Ia mengatakan bahwa rumah menjadi kebutuhan pokok manusia selain pangan dan sandang.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro di sela kegiatan itu, memberikan apresiasi kepada Pemkot Magelang karena berdasarkan pemutakhiran data kepesertaan Tapera daerah setempat pada Portal Sitara menduduki peringkat kedua terbaik secara nasional tahun ini. 

"Kami sangat mengapresiasi atas capaian Kota Magelang atas 'updating' (pemutakhiran) data Tapera terbaik kedua nasional. Tujuannya, semakin data akurat semakin mudah pula kami memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kepemilikan rumah," katanya.

Ia mengungkapkan kondisi saat ini masih banyak warga Indonesia yang belum mempunyai rumah, termasuk ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Angka warga tidak memiliki rumah di Indonesia mencapai 12,7 juta orang.

Dia mengatakan dana pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia sehingga ada program Tapera yang dikelola BP Tapera untuk menghimpun dana murah kemudian menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan rumah.

Pada 2019, BP Tapera mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mengelola dana dari empat juta ASN di seluruh Indonesia senilai Rp11,8 triliun. Sebagian milik ASN pensiun yang sudah dan terus dikembalikan dananya senilai total Rp1,7 triliun.

"Termasuk di Kota Magelang ada data PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah pensiun, sesuai kewajiban kami dananya akan dikembalikan. Sebagian dana tersebut juga menjadi kewajiban kami untuk disalurkan kepada PNS yang belum mempunyai rumah," katanya.

Selain program pembiayaan, TP Tapera juga memiliki program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih didanai APBN. Program ini diperuntukkan CPNS, honorer, pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di lingkungan pemerintah daerah.

Ia mengimbau ASN Pemkot Magelang yang tidak lama lagi memasuki purnatugas untuk memutakhirkan data, terutama data nomor rekening agar BP Tapera segera mengembalikan dana.

"Jadi begitu ada data NIP (Nomor Induk Pegawai), NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor rekening akurat langsung kami transfer. Per individu kami ada data, dana PNS yang sudah dihimpun melalui pemotongan gaji (selama bekerja, red.)," katanya.