Bupati ajak warga dukung sensus pertanian dengan berikan data riil
Kudus (ANTARA) - Bupati Kudus Hartopo mengajak warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 dan bersikap jujur dengan memberikan data yang sesungguhnya.
"Masyarakat jangan khawatir dengan data yang disampaikan kepada petugas sensus dari BPS karena akan mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah," ujarnya ditemui usai membuka kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Hotel @Hom Kudus, Rabu.
Jika data yang diberikan sesuai kondisi riil dan sejelas-jelasnya, tentu akan menjadi potret secara komprehensif untuk Kudus, terutama terkait kegiatan pertanian sehingga bisa menjadi dasar dalam pemerintah dalam membuat kebijakan.
Menurut dia pelaksanaan sensus pertanian tersebut membutuhkan dukungan banyak pihak, agar hasilnya juga lebih maksimal. Salah satunya menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kudus.
"Apabila dirasa hasil sensus tidak akurat, ATR/BPN diajak investigasi bersama. Data dari ATR/BPN dapat menjadi data yang mendukung hasil ST2023 sehingga datanya akurat, bisa menggandeng ATR/BPN yang mengetahui nama-nama pemilik tanah.
Hartopo meminta masyarakat menjawab pertanyaan petugas sensus pertanian dengan jujur karena datanya dipastikan mendapatkan jaminan karena dilindungi Undang-Undang.
"Justru, jawaban jujur petani sangat berarti untuk tolak ukur kondisi pertanian Kabupaten Kudus. Jawaban masyarakat bisa menentukan pembangunan ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengungkapkan sensus pertanian tahun 2023 melibatkan sebanyak 455 petugas setelah sebelumnya mendapatkan pembekalan soal pengetahuan tentang sensus pertanian serta metode dalam melakukan sensus. Sedangkan pelaksanaan sensusnya dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
"Tantangan kami tentunya dari responden yang khawatir pendataan ini berkaitan dengan pajak, sehingga ada yang menolak seperti yang terjadi di Kecamatan Kota," ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pengawas dan koordinator akan meminta dukungan perangkat desa setempat.
Adapun tujuan sensus tersebut, yakni untuk memetakan seluruh potensi pertanian dan produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan hortikultura yang ada di Kudus.
Sensus pertanian tersebut juga berbeda dengan sensus penduduk, karena tujuan utamanya untuk mengumpulkan data terkini yang akan menjadi dasar evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian Indonesia.
Baca juga: BPS Pekalongan latih petugas Sensus Pertanian gunakan pertanyaan cetak
"Masyarakat jangan khawatir dengan data yang disampaikan kepada petugas sensus dari BPS karena akan mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah," ujarnya ditemui usai membuka kegiatan Sensus Pertanian 2023 di Hotel @Hom Kudus, Rabu.
Jika data yang diberikan sesuai kondisi riil dan sejelas-jelasnya, tentu akan menjadi potret secara komprehensif untuk Kudus, terutama terkait kegiatan pertanian sehingga bisa menjadi dasar dalam pemerintah dalam membuat kebijakan.
Menurut dia pelaksanaan sensus pertanian tersebut membutuhkan dukungan banyak pihak, agar hasilnya juga lebih maksimal. Salah satunya menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kudus.
"Apabila dirasa hasil sensus tidak akurat, ATR/BPN diajak investigasi bersama. Data dari ATR/BPN dapat menjadi data yang mendukung hasil ST2023 sehingga datanya akurat, bisa menggandeng ATR/BPN yang mengetahui nama-nama pemilik tanah.
Hartopo meminta masyarakat menjawab pertanyaan petugas sensus pertanian dengan jujur karena datanya dipastikan mendapatkan jaminan karena dilindungi Undang-Undang.
"Justru, jawaban jujur petani sangat berarti untuk tolak ukur kondisi pertanian Kabupaten Kudus. Jawaban masyarakat bisa menentukan pembangunan ke depan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kudus Rahmadi Agus Santosa mengungkapkan sensus pertanian tahun 2023 melibatkan sebanyak 455 petugas setelah sebelumnya mendapatkan pembekalan soal pengetahuan tentang sensus pertanian serta metode dalam melakukan sensus. Sedangkan pelaksanaan sensusnya dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
"Tantangan kami tentunya dari responden yang khawatir pendataan ini berkaitan dengan pajak, sehingga ada yang menolak seperti yang terjadi di Kecamatan Kota," ujarnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pengawas dan koordinator akan meminta dukungan perangkat desa setempat.
Adapun tujuan sensus tersebut, yakni untuk memetakan seluruh potensi pertanian dan produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan hortikultura yang ada di Kudus.
Sensus pertanian tersebut juga berbeda dengan sensus penduduk, karena tujuan utamanya untuk mengumpulkan data terkini yang akan menjadi dasar evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan pembangunan pertanian Indonesia.
Baca juga: BPS Pekalongan latih petugas Sensus Pertanian gunakan pertanyaan cetak