Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan dan menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Presiden menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Oleh karena itu, Presiden berencana memanggil Menhan guna memperoleh penjelasan mengenai usulan tersebut.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Ia mengajukan empat usulan. Pertama, gencatan senjata di titik-titik konflik. Kedua, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi. Ketiga, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keempat, penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai "daerah sengketa".
Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.
