Baru sebagian petugas lapas di Nusakambangan divaksin

Purwokerto (ANTARA) - Sebagian petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah divaksin COVID-19, kata Koordinator Lapas se-Nusakambangan dan Cilacap Jalu Yuswa Panjang.

"Khusus untuk pegawai Lapas Kelas I Batu, baru kemarin (8/3) menjalani vaksinasi COVID-19. Baru 30 orang, yang belum vaksin 125 orang," kata dia yang juga Kepala Lapas Kelas I Batu saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberi kesempatan kepada para petugas lapas di Pulau Nusakambangan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada tahap dua bersama pelayan publik lainnya.

Menurut dia, seluruh petugas lapas di Pulau Nusakambangan khususnya Lapas Kelas I Batu mendukung program vaksinasi COVID-19.

"Yakin vaksinasi itu aman, yakin vaksinasi itu tidak berisiko. Bagi petugas lain yang belum melaksanakan, laksanakanlah vaksin itu karena kita harus mendukung program negara dan kita harus memutus mata rantai COVID-19," katanya.

Ia mengharapkan seluruh petugas yang ada di Nusakambangan dan warga binaan pemasyarakatan seluruhnya bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Pramesti Griana Dewi mengatakan vaksinasi COVID-19 tahap dua termin pertama ditujukan kepada sembilan kelompok pelayan publik seperti TNI/Polri, guru, dan sebagainya.

"Hingga kemarin (4/3), jumlah yang sudah divaksin sebanyak 6.759 sasaran. Sasaran sampai hari ini (5/3) sebanyak 7.163 orang. Realisasinya telah mencapai 94,35 persen," katanya di Cilacap, Jumat (5/3).

Kabupaten Cilacap pada tahap dua termin pertama menerima 1.500 vial vaksin COVID-19 di mana satu vial berisi 9-10 dosis.

Oleh karena dari dosis yang tersedia itu untuk dua kali penyuntikan, sasaran yang bisa divaksin COVID-19 pada tahap dua termin pertama kurang lebih sebanyak 7.200 orang. 

Baca juga: UPT Kemenkumham se-Nusakambangan dan Cilacap canangkan wilayah bebas korupsi