Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memasang mesin untuk memblokir situs dan konten negatif termasuk perjudian.
"Kami ajukan anggaran untuk tahun depan, mesin yang lebih kuat untuk menangani," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI tentang Langkah Strategis Penanganan COVID-19 dalam Aspek Informasi dan ICT, Senin sore.
Kominfo saat ini baru memiliki mesin crawling, pengais, untuk mencari konten-konten negatif. Menurut Semuel, mesin ini efektif untuk mengatasi konten pornogorafi.
"Kami ingin (konten) judi juga seperti ini penanganannya," kata Semuel.
Semuel menegaskan selama ini pemerintah tidak pernah memblokir situs, namun memiliki wewenang meminta operator untuk memblokir situs yang melanggar aturan.
Saat ini, dalam urusan blokir konten, pemerintah melakukan penelusuran di dunia maya dengan mesin crawling tentang konten negatif. Jika ditemukan, pemerintah meminta operator seluler untuk memblokir konten dan situs tersebut.
Dengan mesin blokir tersebut, pemerintah bisa memblokir situs, bukan lagi oleh operator seluler.
Kominfo berencana mengusulkan Rp1 triliun untuk mesin tersebut dalam anggaran tahun depan.
Informasi terbaru, kementerian sudah memblokir 1,3 juta situs negatif, 220.000 di antaranya merupakan situs judi daring. Sementara konten negatif di media sosial yang sudah diturunkan berjumlah sekitar 730.000 konten.
Kementerian menemukan konten negatif berdasarkan penelusuran dengan mesin crawling atau aduan dari masyarakat melalui kanal-kanal resmi dari Kominfo, antara lain media sosial dan email untuk aduan konten.
Temuan-temuan tersebut kemudian akan divalidasi, kemudian kementerian akan meminta operator seluler untuk menutup akses ke situs bermasalah itu.
Masyarakat bisa menghubungi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo jika menemukan konten negatif, melalui akun Twitter @aduankonten, situs aduankonten.id atau email aduankonten@mail.kominfo.go.id.
Konten yang tergolong ilegal menurut aturan yang berlaku di Indonesia adalah yang mengandung pornografi (termasuk pornografi anak), perjudian, pemerasan, penipuan dan kekerasan (termasuk kekerasan anak).
Selain itu, terdapat juga fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran kekayaan intelektual, produk dengan aturan khusus, provokasi SARA, berita bohong, terorisma atau radikalisme serta informasi dokumen elektronik lainnya yang melanggar undang-undang.
Baca juga: Pejudi togel daring di Temanggung diringkus polisi
Baca juga: Polres Temanggung Ringkus Tiga Pelaku Judi Online
Berita Terkait
Dirjen IKP Kemenkominfo tutup Festival Pers 2024 di Surakarta
Jumat, 1 Maret 2024 8:30 Wib
Perempuan perlu perkuat ketahanan keluarga dengan tingkatkan kapasitas diri
Sabtu, 16 Desember 2023 20:32 Wib
Literasi digital jadi solusi antisipasi hoaks jelang Pemilu 2024
Minggu, 10 Desember 2023 14:22 Wib
Edukasi mencegah ketergantungan judi online terus dilakukan
Jumat, 24 November 2023 15:37 Wib
Dinas Kominfo gelar Bimtek Penyusunan Metadata Statistik Sektoral 2023
Selasa, 7 November 2023 16:28 Wib
Kominfo : Disinformasi politik mundurkan kualitas demokrasi
Sabtu, 28 Oktober 2023 8:29 Wib
Menkominfo bagikan kiat bagi masyarakat agar tak disesatkan hoaks
Jumat, 27 Oktober 2023 13:27 Wib
Surabaya jadi tuan rumah Festival KIMFest 2023
Jumat, 27 Oktober 2023 8:30 Wib