Kuota KPR habis, REI terkendala bangun FLPP

id Rei, kuota KPR

Kuota KPR habis, REI terkendala bangun FLPP

Ilustrasi-Kompleks perumahan di kawasan Sukoharjo. Pembangunan rumah sederhana terkendala habisnya kuota KPR FLPP (Foto: Aris Wasita)

Solo (ANTARA) - Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah terkendala membangun rumah sederhana pada program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) karena keterbatasan kuota KPR dari pemerintah.

"Sebetulnya REI Jawa Tengah sudah siap membangun sekitar 11.800 unit rumah sederhana pada tahun 2019, tetapi sampai saat ini baru terbangun kurang dari 4.000 unit," kata Ketua REI Jateng MR Prijanto di Solo, Rabu.

Ia mengatakan kuota KPR untuk pembiayaan FLPP yang dikucurkan melalui sejumlah perbankan sudah habis per bulan Juli 2019. Akibatnya, para pengembang kesulitan dalam menjalankan usaha mereka.

"Sebetulnya sudah banyak rumah yang dibangun dan ada pembeli, tetapi kuota habis," katanya.

Terkait hal itu, diakuinya, pemerintah sudah menambah jumlah kuota sementara sebanyak 15.000 unit secara nasional melalui KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2TP). Jika sistem tersebut dirasa sukses, dikatakannya, ada kemungkinan pemerintah akan menambah jumlah kuota melalui KPR BP2TP.

Baca juga: Perbankan optimistis pasar KPR terus meningkat

"Harapan kami dalam waktu dekat ini sudah bisa turun lagi kuotanya supaya masyarakat yang membutuhkan dan sudah mendaftar bisa segera dapat rumahnya," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, secara nasional kuota pembangunan rumah FLPP melalui REI pada tahun ini sebanyak 250.000 unit. Meski demikian, hingga kuota habis baru terealisasi sekitar 100.000 unit rumah sederhana.

"Paling tidak tambahannya 140.000 unit lagi. Kalau tidak ada tambahan tidak rugi lagi, bahkan saat ini beberapa pengembang sudah 'pingsan' apalagi yang sudah mengambil kredit konstruksi dan BPR yang bunganya tinggi. Dengan kuota habis kan artinya tidak ada transaksi. Padahal kredit jalan terus," katanya.

Terkait hal itu, dikatakannya, saat ini upaya REI melalui pengurus pusat yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan Bank Pembangunan Daerah. Secara teknis, lembaga jasa keuangan yang bersedia bekerja sama tersebut menyalurkan dana melalui BPD untuk selanjutnya dapat diakses oleh para pengembang.

"Saat ini baru berjalan di Jawa Timur, jika sukses harapan kami bisa diterapkan juga di BPD Jateng," katanya.

Baca juga: BNI Surakarta kucurkan KPR Rp116miliar
Baca juga: BTN Surakarta Targetkan Penyaluran KPR Rp350Miliar
Pewarta :
Editor: Mahmudah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar