Sosiliasi pajak UMKM, petugas blusukan ke Pasar Klewer

id Sosialisasi pajak umkm, pasar klewer

Sosiliasi pajak UMKM, petugas blusukan ke Pasar Klewer

Sosialisasi pajak UMKM oleh Kanwil DJP Jateng II di Pasar Klewer (Foto: dok. Kantor Pajak)

Solo (Antaranews Jateng) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II bersama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta melakukan sosialisasi pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kepada para pedagang di Pasar Klewer.

"Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan lebih mendekatkan pajak di kalangan pelaku UMKM di Surakarta, kami melakukan aksi simpatik pembagian bunga dan leaflet pajak UMKM 0,5 persen kepada para pedagang di Pasar Klewer," kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jateng II Handayani di sela kegiatan di Solo, Senin.

Ia mengatakan pemberlakuan aturan tersebut untuk mendorong masyarakat agar berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

"Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi," katanya.

Ia mengatakan penerapan kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak (WP) tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU pajak penghasilan. 

"Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan sehingga wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak penghasilan," katanya.

Adapun, pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 persen bagi pelaku UMKM. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018.

"PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak," katanya.

Ia mengatakan PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 Juli 2013. 

Menurut dia, untuk pokok-pokok perubahan di antaranya penurunan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulan, WP dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5 persen atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

"Selain itu juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen dengan rincian WP orang pribadi selama 7 tahun, WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma selama 4 tahun, dan bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun," katanya.

 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar