Jakarta, ANTARA JATENG - Kementerian Perhubungan meminta Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi pembiayaan "Light Rail
Transit" (LRT).
"Menhub datang dengan Pak Sekjen dan Irjen,
tujuannya untuk pencegahan. Ada proyek besar di Kemenhub, LRT dan MRT,
beliau minta KPK didampingi kalau ada audit LRT yang sedang jalan," kata
Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Senin.
Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi mengatakan pertemuan dengan KPK dilakukan karena
Kementerian Perhubungan mendapat amanat untuk menyelesaikan proyek
strategis nasional yang jumlahnya banyak.
"Secara umum kami minta
pendampingan agar pasca operasi tangan tangan oleh tim Saber Pungli
kami mendapat suatu payung sehingga pasca operasi tangkap tangan itu
moral bisa lebih baik lagi," kata Budi.
Untuk proyek LRT yang ada
di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Palembang, Budi berkata,
"Kami minta saran terkait pencegahan. Ada Perpresnya, sudah ditunjuk
kontraktornya sudah berjalan dan kontraknya akan final. Kami minta BPK
untuk audit dan kami lapor hasilnya ke KPK."
"Kalau ada kelebihan
atau kurang bayar kami lapor ke KPK agar tidak merugikan negara. Kami
tidak hanya melakukan evaluasi, harus ada lembaga yang mengawasi
sehingga dijauhkan dari praktik yang tidak diinginkan," kata Budi.
Agus
sendiri memberikan saran bahwa "Melihat proses yang disampaikan Pak
Menteri kami memberikan saran juga agar akuntabilitasnya lebih
diperbaiki karena di dalam pengadaan kalau dengan tender terbuka kan
harus transparan dan efektifitasnya tercapai."
Perkembangan fisik
pembangunan prasarana kereta ringan LRT Palembang yang terhitung 31
Januari 2017 sudah 35 persen, sedangkan LRT Jabodebek baru 12 persen,
meliputi Cawang-Cibubur 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21
persen dan lintas Cawang-Bekasi Timur 6,95 persen.
Untuk LRT
Palembang, pembangunan prasarana sepanjang 23,4 kilometer ditargetkan
selesai Juni 2018 sedangkan pembangunan sarana ditargetkan selesai Maret
2018. Empat set masing-masing tiga kereta, kemudian Juni 2018 selesai
empat set masing-masing tiga kereta yang dikerjakan PT KAI dan PT INKA.
LRT Palembang ditargetkan beroperasi pada Juni 2018 dengan dioperasikan oleh PT KAI dengan subsidi dari pemerintah.
Budi
Karya sebelumnya menjelaskan pendanaan pembangunan prasarana LRT
Palembang menggunakan APBN yang dibayarkan selama lima tahun anggaran
(2017-2021) sedangkan pendanaan sarana berasal dari PT KAI.
"Terkait
LRT Palembang, ada beberapa hal penting yang memerlukan keputusan yaitu
di antaranya ketersediaan pasokan listrik sebesar 50 MVA pada Januari
2018 serta pemberian subsidi tarif untuk pengoperasian LRT," katanya.
LRT
Palembang siap operasi Juni 2018 sedangkan pembayaran melalui APBN
selama lima tahun yaitu dari 2017 hingga 2021. sedangkan pada LRT
Jabodebek, pembangunan kontruksi fase 1 sepanjang 43 kilometer
ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi Mei 2019.
Terkait
pendanaan, ia menjelaskan berdasarkan Perpres No 98 Tahun 2015 Jo
Perpres No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan LRT di Jabodebek, pembayaran
pembangunan prasarana dibebankan kepada APBN yang dilakukan secara
bertahap atau sekaligus.
Budi menambahkan beberapa hal penting
yang memerlukan keputusan LRT Jabodebek adalah perlu adanya alternatif
pembiayaan pembangunan LRT Jabodebek di luar APBN misalnya dengan
pembiayaan 100 persen melalui investasi sinergi BUMN atau pembiayaan 50
persen APBN dan 50 persen investasi sinergi BUMN.
Berita Terkait
Kemenhub fasilitasi disabilitas ikut milir gratis dari TirtonadiSolo
Senin, 15 April 2024 17:15 Wib
Kemenhub: 837.695 sepeda motor keluar masuk Jabodetabek H+2 Lebaran
Sabtu, 13 April 2024 6:10 Wib
Stasiun di Daop Purwokerto yang melayani angkut sepeda motor gratis
Selasa, 5 Maret 2024 21:27 Wib
Kemenhub tutup operasional Bandara Abdulrachman Saleh Malang
Jumat, 12 Januari 2024 11:04 Wib
KAI sebut seluruh penumpang kecelakaan KA Turangga selamat
Jumat, 5 Januari 2024 13:27 Wib
Kemenhub "ramp check" bus AKAP dan pariwisata jelang Natal-tahun baru
Jumat, 15 Desember 2023 8:07 Wib
Indonesia terpilih kembali jadi anggota Dewan IMO kategori C 2024-2025
Sabtu, 2 Desember 2023 12:21 Wib
Kemenhub luncurkan "smart buoy" pertama di Indonesia
Kamis, 21 September 2023 11:04 Wib