"Langkah pemutakhiran data ini untuk menghindari ketidaktepatan pemberian subsidi listrik di kalangan masyarakat," kata Ketua LP2K Kota Semarang Ngargono di Semarang, Rabu.
Menurut dia, PLN dapat mencontoh Perusahaan Air Minum (PAM) yang selalu melakukan pemutakhiran data melalui pencatatan yang dilakukan oleh para petugas.
"Di PAM ada pencatatan setiap bulan yang dilakukan oleh para petugas sekaligus mencatat kondisi-kondisi yang selalu terjadi. Indikator ini selanjutnya dimasukkan pada skoring, skoring nanti berpengaruh pada peningkatan status pelanggan yang bersangkutan," katanya.
Seperti misalnya, pelanggan yang awalnya berstatus sosial naik ke rumah tangga 1 dan seterusnya.
Selain itu, PLN juga harus menetapkan apa saja indikator yang digunakan sebagai pembeda status pelanggan tersebut, apakah dilihat dari kondisi perekonomian dan kondisi rumah.
Sementara itu, mengenai pengurangan subsidi yang akan dilakukan oleh Pemerintah mulai tahun depan, Ngargono mengatakan upaya tersebut harus dilakukan secara proporsional.
"Saya setuju pada prinsipnya subsidi harus dikurangi, tetapi ketepatan subsidi tetap harus diprioritaskan. Untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA saya kira secara umum masih perlu diberikan subsidi," katanya.
Berita Terkait
Anggota DPD RI ingin pembangunan di jalur selatan jadi prioritas
Kamis, 18 April 2024 21:30 Wib
Dirut Semen Gresik ajak perkokoh sinergi dan kinerja unggul
Kamis, 18 April 2024 17:29 Wib
Dinas Pertanian Kudus targetkan produksi padi 162.977 ton GKG
Kamis, 18 April 2024 16:29 Wib
Pemkab Banyumas antisipasi inflasi akibat pelemahan rupiah
Kamis, 18 April 2024 13:34 Wib
Bupati Banyumas harap revitalisasi pasar rakyat dongkrak ekonomi-PAD
Kamis, 18 April 2024 13:33 Wib
Harga emas Antam meroket
Kamis, 18 April 2024 10:08 Wib
Kodam Diponegoro bangun jembatan penghubung dua dusun di lereng Merbabu
Kamis, 18 April 2024 6:00 Wib
Keberadaan tol kurangi kepadatan lalu lintas dalam kota Surakarta saat Lebaran2024
Rabu, 17 April 2024 14:22 Wib