"Yang dinyatakan Pak Sudirman Said adalah sebuah kebohongan besar dan tidak benar! Janganlah Pak Menteri menjadi zalim dengan memberikan informasi yang menyesatkan ini!" kata Ibas melalui pesan singkatnya kepada Antara Jateng, Selasa.
Menurut Ibas, pernyataan Menteri ESDM sudah mengarah pada fitnah dan pencemaran nama baik. "Jika ingin melakukan perbaikan, lakukanlah perbaikan tanpa harus menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Janganlah bersikap seperti 'pahlawan kesiangan' yang seolah-olah sudah melakukan banyak, apalagi menuding pemerintahan yang sebelumnya sudah jelas sangat konsisten memberantas mafia migas," kata Ibas.
Ibas khawatir ada pihak yang membenturkan presiden ke-7 RI Jokowi dan presiden ke-6 RI SBY dalam kasus ini. "Janganlah Pak Menteri berusaha menjilat Presiden Jokowi dan mengadu domba dengan Pak SBY. Itu merupakan perbuatan kejam Pak Menteri," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat periode 2010--2015.
Menurut anggota Komisi X DPR RI ini, pemerintah dan jajaran terkait perlu segera mengklarifikasi agar publik mendapatkan pemahaman yang jelas. "Kita menuntut klarifikasi statement atas tuduhan tersebut dan sangat menyayangkan seorang pejabat publik yang menyatakan statement tanpa dasar fakta yang jelas serta mengarah pada fitnah dan pencemaran nama baik," kata Ibas.
Ibas menjelaskan bahwa pada era pemerintahan Presiden SBY-lah yang mendorong upaya-upaya perbaikan kinerja BUMN, termasuk upaya pemberantasan mafia, seperti satgas antimafia hukum, kemudian pembentukaan satgas antimafia migas pada era Presiden Jokowi.
"Saat menjabat, Pak SBY tidak pernah mengintervensi kinerja BUMN, termasuk bisnis-bisnisnya. Beliau sangat taat aturan dan selalu proaktif dan responsif terhadap upaya-upaya pemberantasan mafia hukum, termasuk beliau sangat mendukung pembentukan dan kinerja satgas antimafia migas," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan VII Jawa Timur ini.