"Dari sejumlah parpol, hanya PPPI yang mengalami dualisme kepemimpinan. Sedangkan parpol lain tidak ada permasalahan dengan kepengurusannya," kata Ketua KPU Kudus Gunari A. Latief, di Kudus, Rabu.

Hal tersebut, kata dia, berpotensi merugikan salah satu bakal pasangan calon atau mungkin kedua-duanya yang mendapatkan rekomendasi dari partai tersebut.

Pasalnya, kata dia, dari masing-masing kepemimpinan PPPI Kudus tersebut, memberikan dukungan kepada pasangan calon yang berbeda-beda.

Berdasarkan ketentuan, kata Gunari, parpol hanya bisa mengusung satu pasangan calon.

"Jika pengurus DPC PPPI hanya mengakui satu pengurus, tentunya bakal pasangan calon lain yang mendapatkan rekomendasi dari pengurus yang dianggap tidak sah bisa gagal mencalonkan diri. Terlebih, jika syarat minimal jumlah kursi dewan hanya tujuh kursi," ujarnya.

Dua surat keputusan (SK) kepengurusan DPC PPPI Kudus yang diterima KPU Kudus, memiliki nama ketua yang berbeda, karena SK pertama Ketua DPC PPPI Kudus bernama Subiyanto dan SK kedua bernama Nur Sakdi.

SK pertama, katanya, berasal dari DPP PPPI dengan nomor 013/05/SK-II/DPP-PPPI/V/2010 mencatat Subiyanto sebagai Ketua DPC PPPI Kudus, sedangkan SK kedua keluar pada 11 Februari 2013 dengan nomor 0618/13/SK/DPP-PPPI/II/2013 mencatat Nur Sakdi sebagai Ketua DPC PPPI Kudus.

Pada SK terakhir, tertulis hanya mencabut SK yang diterbitkan DPD PPPI Provinsi Jateng nomor 02/06/SK/DPD PPPI-Jateng/X/2012 tertanggal 1 Oktober 2012.

"Artinya, SK baru tidak mencabut SK dari DPP PPPI pada 2010, melainkan hanya mencabut SK dari DPD PPPI Jateng," ujarnya.

KPU Kudus juga sudah berkomunikasi langsung dengan Ketua DPP PPPI Daniel Hutapea. Hanya saja, kedua SK tersebut dianggap sah.

"Demikian halnya, kedua ketua DPC PPPI Kudus juga menganggap dirinya sah sebagai ketua," ujarnya.

Pada saat pendaftaran, KPU Kudus akan meminta klarifikasi ulang ke DPP PPPI guna memastikan SK yang sah.