Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan progres signifikan di berbagai bidang, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, reformasi kelembagaan, serta penegakan hukum.

"Kalau kita lihat, dalam satu tahun ini pemerintahan Pak Prabowo cukup memberikan harapan. Ada langkah-langkah baru dalam peningkatan kesejahteraan seperti program makan bergizi gratis dan bantuan pendidikan yang sangat dirasakan masyarakat," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Ia menilai berbagai terobosan tersebut mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam memperkuat fondasi sosial ekonomi rakyat. 

Meskipun demikian, dia mengatakan keberhasilan program-program itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas politik dan mengelola dinamika yang muncul di lapangan.

"Sepanjang mampu mengendalikan situasi politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang berseberangan, arah pemerintah ke depan akan semakin stabil. Tantangan terbesar justru pada aspek konsolidasi politik pasca perubahan rezim," katanya.

Terkait dengan upaya reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed itu menilai langkah Presiden Prabowo yang mendorong pembenahan institusi tersebut merupakan hal mendesak yang memang diharapkan publik.

"Reformasi Polri perlu dilakukan baik dari sisi struktur maupun kultur. Struktur organisasi harus disesuaikan agar tidak menyerupai militer, sementara fungsi Polri harus dikembalikan pada tugas utama sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat," katanya.

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir Polri kerap memperluas fungsi administratif di berbagai sektor, yang pada akhirnya membuat institusi tersebut berpotensi keluar dari mandat utamanya.

Oleh karena itu, kata dia, Polri perlu dikembalikan ke khitah sebagai penjaga keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

"Reformasi struktur dan fungsi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial," kata dia menegaskan.

Selain reformasi kelembagaan, dia juga menyoroti kemajuan dalam bidang penegakan hukum yang menurutnya menunjukkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas terhadap berbagai kasus besar.

Ia mengatakan penanganan kasus judi daring (judi online/judol), tindak pidana korupsi, dan pelanggaran di sektor tambang menjadi bukti adanya kemajuan signifikan. 

"Terlebih, pemerintah berani menyentuh figur-figur besar yang sebelumnya sulit dijangkau hukum. Ini patut diapresiasi," katanya.

Ia menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini memiliki keberanian politik untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. 

"Keberanian seperti ini tidak banyak terjadi pada pemerintahan periode sebelumnya," kata dia menjelaskan.

Kendati memberikan apresiasi, dia tetap mengingatkan agar pemerintah tidak lengah dalam menjaga objektivitas dan profesionalisme, terutama dalam penempatan jabatan publik.

“Yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana menggerakkan seluruh potensi masyarakat untuk mendukung visi Presiden, serta menjaga objektivitas dalam penempatan jabatan agar tidak terjadi rangkap jabatan dan semua pejabat dapat fokus pada tugasnya," katanya.

Menurut dia, tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan sistem meritokrasi yang kuat dan pengawasan publik yang efektif. 

Dengan demikian, kata dia, setiap kebijakan akan berjalan sesuai arah visi pembangunan nasional.

"Langkah awal yang telah dilakukan Presiden Prabowo sudah tepat. Tinggal menjaga konsistensi, memperkuat partisipasi publik, dan memastikan bahwa semua kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat," katanya.

Ia mengharapkan pemerintahan ke depan terus memperkuat reformasi di sektor hukum, birokrasi, dan pelayanan publik agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kita semua tentu berharap Indonesia ke depan menjadi negara yang lebih baik, dengan pemerintahan yang kuat, adil, dan benar-benar melindungi kepentingan rakyat," kata Prof Hibnu.


Pewarta : Sumarwoto
Editor : Teguh Imam Wibowo
Copyright © ANTARA 2025