Jepara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berharap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 1 Kabupaten Jepara menjadi model pendidikan berbasis sosial yang menekankan kemandirian, pembentukan karakter, serta tanggung jawab bagi generasi muda setempat.
"Kegiatan MPLS di SRD 1 Kabupaten Jepara resmi ditutup hari ini (13/10). Penutupan berlangsung dengan penuh semangat dan optimisme terhadap keberlanjutan proses belajar mengajar di sekolah berbasis sosial tersebut," kata Bupati Jepara Witiarso Utomo saat berkunjung ke SRD 1 Jepara di Jepara, Senin.
Ia mengatakan pelaksanaan pendidikan di SRD 1 Jepara berjalan lancar meski sempat menghadapi beberapa kendala pada awal tahun ajaran, salah satunya adanya sejumlah siswa yang mengundurkan diri.
"Yang mengundurkan diri ada 12 orang, tapi kita punya cadangan sekitar delapan orang. Sudah masuk empat orang sehingga masih ada empat orang lagi dan kurangnya akan kami carikan agar tetap penuh sesuai kuota 75 anak," ujarnya.
Ia mengatakan sebagian besar kendala tersebut terjadi karena anak-anak masih dalam masa adaptasi terhadap lingkungan baru.
"Sebenarnya itu hanya soal kebiasaan, kangen sama orang tua. Kadang kalau ada kunjungan, anak-anak malah ingin ikut balik. Selepas ini kunjungannya akan dua minggu sekali, mudah-mudahan mereka sudah terbiasa," ujarnya.
Salah satu siswa kelas 3 SRD Yova mengaku senang dan nyaman menjalani kehidupan di SRD 1 Jepara, karena fasilitas lengkap dan makanan enak.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid juga ikut meninjau pelaksanaan pendidikan di SRD 1 Kabupaten Jepara dalam masa reses, hari ini. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan dan pelaksanaan kegiatan belajar di SRD 1 Jepara karena program tersebut berjalan baik dan menunjukkan kesiapan yang matang.
Ia menganggap Kabupaten Jepara menjadi salah satu daerah prioritas dalam pembangunan Sekolah Rakyat tahap berikutnya pada awal tahun 2026. Dari total 104 kabupaten/kota se-Indonesia yang akan mendapatkan program serupa, Jepara termasuk dalam daftar prioritas utama.
Pemerintah Kabupaten Jepara bahkan telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di kawasan Bumi Perkemahan Pakisaji sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat baru. Fasilitas ini diproyeksikan tidak hanya untuk tingkat dasar, tetapi juga akan dikembangkan hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
Selain melakukan peninjauan fasilitas, ia menyatakan komitmen membantu pemenuhan kebutuhan tambahan di luar dukungan dari kementerian.
"Bantuan yang dibutuhkan seperti Al Quran akan kami usahakan, dan saya juga punya program khitan massal untuk anak-anak. Nanti akan disampaikan dulu ke orang tua mereka," ujarnya.