Semarang (ANTARA) - Sebanyak 1.117 mahasiswa Satuan Praja Utama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diterjunkan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah untuk menjalani Program Bhakti Karya Praja (BKP) membantu menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) setempat.
Ribuan mahasiswa tersebut diserahterimakan oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo kepada Sekretaris Daerah Jateng Sumarno di halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin.
"Kami menyambut baik kegiatan ini, karena ada seribu lebih sumber daya manusia yang akan turun di Jateng," kata Sumarno.
Mereka akan didistribusikan di 11 organisasi perangkat daerah (OPD), 58 unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pemprov Jateng yang tersebar di 21 kabupaten dan enam kota mulai 12 Agustus hingga 10 September 2024.
Ia mengatakan bahwa pendistribusian peserta BKP paling banyak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Menurut dia, upaya tersebut dimaksudkan untuk membantu mengatasi tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dengan keterlibatan peserta BKP mampu meningkatkan capaian pendapatan di Jateng.
"Karena ini pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kami berharap ini menjadi pembelajaran yang baik," katanya.
Menurut dia, program yang akan dilakukan oleh mahasiswa praja IPDN tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga sehingga kelak bisa diimplementasikan di tempat kerja.
Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo menjelaskan bahwa pemilihan Jateng sebagai provinsi pertama pelaksanaan BKP karena statusnya sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia.
"Jateng memiliki berbagai potensi strategis unggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, tepat Praja IPDN ditugaskan di Provinsi Jawa Tengah," katanya.
Implementasi BKP Praja IPDN, kata dia, terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data, inventarisasi pajak dan retribusi daerah.
"Termasuk membantu Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan Pajak Kendaraan Bermotor, melakukan sosialisasi dan pencermatan dalam upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah," katanya.
Ia berharap Praja harus mampu mengidentifikasikan, menginventarisasi, serta melakukan analisis terhadap permasalahan di pemerintah daerah maupun pembangunan masyarakat selama melaksanakan praktik kerja di berbagai instansi pemerintah.
"Gunakan pelaksanaan BKP ini dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Karena ini menjadi bekal terjun di tengah masyarakat di dalam pengabdian dan pelayanan," katanya.
Ribuan mahasiswa tersebut diserahterimakan oleh Rektor IPDN Hadi Prabowo kepada Sekretaris Daerah Jateng Sumarno di halaman Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin.
"Kami menyambut baik kegiatan ini, karena ada seribu lebih sumber daya manusia yang akan turun di Jateng," kata Sumarno.
Mereka akan didistribusikan di 11 organisasi perangkat daerah (OPD), 58 unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Pemprov Jateng yang tersebar di 21 kabupaten dan enam kota mulai 12 Agustus hingga 10 September 2024.
Ia mengatakan bahwa pendistribusian peserta BKP paling banyak di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Menurut dia, upaya tersebut dimaksudkan untuk membantu mengatasi tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dengan keterlibatan peserta BKP mampu meningkatkan capaian pendapatan di Jateng.
"Karena ini pertama kali dilaksanakan di tingkat provinsi, kami berharap ini menjadi pembelajaran yang baik," katanya.
Menurut dia, program yang akan dilakukan oleh mahasiswa praja IPDN tersebut akan menjadi pengalaman yang berharga sehingga kelak bisa diimplementasikan di tempat kerja.
Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo menjelaskan bahwa pemilihan Jateng sebagai provinsi pertama pelaksanaan BKP karena statusnya sebagai provinsi terbesar dan terpadat ketiga di Indonesia.
"Jateng memiliki berbagai potensi strategis unggulan yang luar biasa. Oleh karena itu, tepat Praja IPDN ditugaskan di Provinsi Jawa Tengah," katanya.
Implementasi BKP Praja IPDN, kata dia, terbagi dalam beberapa bidang, di antaranya bidang keuangan daerah untuk memvalidasi data, inventarisasi pajak dan retribusi daerah.
"Termasuk membantu Badan Pendapatan Daerah dalam penarikan Pajak Kendaraan Bermotor, melakukan sosialisasi dan pencermatan dalam upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah," katanya.
Ia berharap Praja harus mampu mengidentifikasikan, menginventarisasi, serta melakukan analisis terhadap permasalahan di pemerintah daerah maupun pembangunan masyarakat selama melaksanakan praktik kerja di berbagai instansi pemerintah.
"Gunakan pelaksanaan BKP ini dengan sungguh-sungguh, harus fokus. Karena ini menjadi bekal terjun di tengah masyarakat di dalam pengabdian dan pelayanan," katanya.