Semarang (ANTARA) - Personel gabungan TNI dan Polri menggelar Latihan Kesiapsiagaan Operasi yang digelar Kodam IV/ Diponegoro dalam menghadapi tahapan Pilkada 2024 di wilayah Jawa Tengah.
Dalam latihan yang digelar di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat, diperagakan pengamanan unjuk rasa terkait dengan hasil pilkada yang berujung ricuh.
Petugas gabungan TNI/Polri menghadapi dua aksi yang menolak dan mendukung hasil pilkada sekaligus.
Latihan pengamanan diawali dengan imbauan agar massa menggelar aksi secara damai hingga upaya paksa untuk membubarkan unjuk rasa berujung anarkis tersebut.
Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Letkol Andy Soelistyo mengatakan bahwa latihan ini merupakan tahap uji dari Mabes TNI tentang rencana kontingensi Kodam Diponegoro dalam menghadapi pilkada.
"Tujuan latihan yakni menguji rencana tindakan kontingensi yang menjadi acuan saat berlaku status keadaan bahaya," katanya.
Menurut dia, upaya pengamanan saat menghadapi situasi tersebut tetap dilakukan oleh kepolisian.
"Tugas TNI tetap perbantuan ke kepolisian. Kodam membantu menjaga kamtibmas. Oleh karena, itu harus meyakinkan kesiapannya," kata Kapendam.
Dalam skenario pengamanan tersebut, lanjut dia, TNI/Polri yang melakukan pengamanan tetap berada di tengah antara massa yang pro maupun kontra hasil pilkada.
Baca juga: Diah Warih siap jadi poros ketiga Pilkada Surakarta
Dalam latihan yang digelar di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jumat, diperagakan pengamanan unjuk rasa terkait dengan hasil pilkada yang berujung ricuh.
Petugas gabungan TNI/Polri menghadapi dua aksi yang menolak dan mendukung hasil pilkada sekaligus.
Latihan pengamanan diawali dengan imbauan agar massa menggelar aksi secara damai hingga upaya paksa untuk membubarkan unjuk rasa berujung anarkis tersebut.
Kepala Penerangan Kodam IV/ Diponegoro Letkol Andy Soelistyo mengatakan bahwa latihan ini merupakan tahap uji dari Mabes TNI tentang rencana kontingensi Kodam Diponegoro dalam menghadapi pilkada.
"Tujuan latihan yakni menguji rencana tindakan kontingensi yang menjadi acuan saat berlaku status keadaan bahaya," katanya.
Menurut dia, upaya pengamanan saat menghadapi situasi tersebut tetap dilakukan oleh kepolisian.
"Tugas TNI tetap perbantuan ke kepolisian. Kodam membantu menjaga kamtibmas. Oleh karena, itu harus meyakinkan kesiapannya," kata Kapendam.
Dalam skenario pengamanan tersebut, lanjut dia, TNI/Polri yang melakukan pengamanan tetap berada di tengah antara massa yang pro maupun kontra hasil pilkada.
Baca juga: Diah Warih siap jadi poros ketiga Pilkada Surakarta