Semarang (ANTARA) - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan swasta, termasuk dalam pemenuhan kekurangan guru.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi di Semarang Minggu, meminta guru-guru swasta yang lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dikembalikan lagi ke sekolah asalnya.
Diakuinya, dampak kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) PPPK membuat guru-guru honorer yang lolos seleksi PPPK ditarik ke sekolah negeri, sehingga menjadikan sekolah swasta kekurangan guru.
"Terutama, guru-guru yang PPPK guru swasta diberikan kesempatan seluasnya, tapi dikembalikan lagi ke sekolah swasta," katanya saat membuka Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) V PGRI Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti XXII di Universitas PGRI Semarang.
Menurut dia, sekolah negeri dan swasta memiliki tujuan yang sama untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus diperlakukan dengan sama.
"Kami ingin negara memberikan perhatian luas kepada sekolah swasta karena sama-sama untuk memajukan pendidikan, juga tidak meninggalkan guru honorer yang sudah ada di sekolah negeri," katanya.
Unifah menegaskan tidak boleh lagi ada guru yang dikontrak sampai bertahun-tahun, tetapi kemudian diputus di tengah jalan karena perubahan regulasi.
"Pokoknya kepastian perlindungan terhadap status guru akan terus diperjuangkan oleh PGRI," katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi mengatakan bahwa PGRI selama ini terus melakukan perjuangan untuk guru, seperti pemenuhan guru, tunjangan profesi guru, hingga pengembangan keprofesian.
"Kami terus berupaya bagaimana agar PGRI menjadi organisasi profesi yang kuat," kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu.
Ia juga mengajak para guru yang tergabung di PGRI untuk tidak cukup berbangga mengandalkan jumlah anggota yang besar, tetapi harus bisa menerjemahkan solidaritas dan kebersamaan menjadi sesuatu yang lebih produktif.
"Misalnya. Tidak boleh punya sekolah tapi sekadar sekolah, punya perguruan tinggi sekadar perguruan tinggi. Tetapi harus lebih baik," katanya.
Konkerprov V PGRI Jateng Masa Bhakti XXII diikuti oleh 1.511 peserta dari unsur PB PGRI, PGRI provinsi, dan PGRI dari 35 kabupaten/kota, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring.
Baca juga: PGRI minta pemerintahan baru jangan mudah ganti kurikulum
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi di Semarang Minggu, meminta guru-guru swasta yang lulus menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dikembalikan lagi ke sekolah asalnya.
Diakuinya, dampak kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) PPPK membuat guru-guru honorer yang lolos seleksi PPPK ditarik ke sekolah negeri, sehingga menjadikan sekolah swasta kekurangan guru.
"Terutama, guru-guru yang PPPK guru swasta diberikan kesempatan seluasnya, tapi dikembalikan lagi ke sekolah swasta," katanya saat membuka Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) V PGRI Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti XXII di Universitas PGRI Semarang.
Menurut dia, sekolah negeri dan swasta memiliki tujuan yang sama untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus diperlakukan dengan sama.
"Kami ingin negara memberikan perhatian luas kepada sekolah swasta karena sama-sama untuk memajukan pendidikan, juga tidak meninggalkan guru honorer yang sudah ada di sekolah negeri," katanya.
Unifah menegaskan tidak boleh lagi ada guru yang dikontrak sampai bertahun-tahun, tetapi kemudian diputus di tengah jalan karena perubahan regulasi.
"Pokoknya kepastian perlindungan terhadap status guru akan terus diperjuangkan oleh PGRI," katanya.
Sementara itu, Ketua PGRI Jawa Tengah Dr Muhdi mengatakan bahwa PGRI selama ini terus melakukan perjuangan untuk guru, seperti pemenuhan guru, tunjangan profesi guru, hingga pengembangan keprofesian.
"Kami terus berupaya bagaimana agar PGRI menjadi organisasi profesi yang kuat," kata mantan Rektor Universitas PGRI Semarang itu.
Ia juga mengajak para guru yang tergabung di PGRI untuk tidak cukup berbangga mengandalkan jumlah anggota yang besar, tetapi harus bisa menerjemahkan solidaritas dan kebersamaan menjadi sesuatu yang lebih produktif.
"Misalnya. Tidak boleh punya sekolah tapi sekadar sekolah, punya perguruan tinggi sekadar perguruan tinggi. Tetapi harus lebih baik," katanya.
Konkerprov V PGRI Jateng Masa Bhakti XXII diikuti oleh 1.511 peserta dari unsur PB PGRI, PGRI provinsi, dan PGRI dari 35 kabupaten/kota, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara daring.
Baca juga: PGRI minta pemerintahan baru jangan mudah ganti kurikulum