Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah menggiatkan penuntasan stunting secara konvergensi, berkolaborasi dan berinovasi, seperti melalui program one day one egg dan program "Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting".
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa seluruh tim percepatan dan penurunan stunting (TPPS) harus bergerak bersama serta melakukan monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan terkait stunting secara transparan dan akuntabel.
"Perlu adanya penguatan peran TPPS agar penurunan stunting bisa berjalan lebih maksimal," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa program pengentasan stunting, seperti program one day one egg, Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), pengecekan kehamilan gratis di puskesmas bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi bayi, dan tablet tambah darah bagi remaja putrì.
Namun, kata dia, program ini belum sepenuhnya menurunkan stunting secara signifikan, sehingga hal itu perlu di-review kembali dan analisis lagi penyebabnya apa.
Dikatakan, penanganan stunting sebetulnya harus dimulai sejak pranikah dengan melibatkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Kementerian Agama, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan calon pengantin.
Berdasar data di lapangan, kata dia, angka pernikahan anak di bawah umur masih terjadi.
"Apakah mereka sudah mempersiapkan secara matang, apakah mereka sudah siap secara materi, dan antisipasi mempersiapkan kehidupan setelah menikah apakah sudah dilakukan, bukan asal nikah. Semua harus dipersiapkan secara lahir dan batin," katanya.
Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekalongan Salahudin mengatakan masalah stunting menjadi perhatian penting, karena menyangkut masalah gizi dan kecerdasan generasi di masa yang akan datang.
Tugas pemerintah, kata dia, tidak sekadar memberikan bantuan, namun juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap angka penurunan stunting bisa tercapai secara signifikan dengan berbagai program pemerintah yang sudah dijalankan selama ini," katanya.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa seluruh tim percepatan dan penurunan stunting (TPPS) harus bergerak bersama serta melakukan monitoring dan evaluasi di setiap kegiatan terkait stunting secara transparan dan akuntabel.
"Perlu adanya penguatan peran TPPS agar penurunan stunting bisa berjalan lebih maksimal," katanya.
Ia mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa program pengentasan stunting, seperti program one day one egg, Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), pengecekan kehamilan gratis di puskesmas bagi ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi bayi, dan tablet tambah darah bagi remaja putrì.
Namun, kata dia, program ini belum sepenuhnya menurunkan stunting secara signifikan, sehingga hal itu perlu di-review kembali dan analisis lagi penyebabnya apa.
Dikatakan, penanganan stunting sebetulnya harus dimulai sejak pranikah dengan melibatkan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Kementerian Agama, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan calon pengantin.
Berdasar data di lapangan, kata dia, angka pernikahan anak di bawah umur masih terjadi.
"Apakah mereka sudah mempersiapkan secara matang, apakah mereka sudah siap secara materi, dan antisipasi mempersiapkan kehidupan setelah menikah apakah sudah dilakukan, bukan asal nikah. Semua harus dipersiapkan secara lahir dan batin," katanya.
Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pekalongan Salahudin mengatakan masalah stunting menjadi perhatian penting, karena menyangkut masalah gizi dan kecerdasan generasi di masa yang akan datang.
Tugas pemerintah, kata dia, tidak sekadar memberikan bantuan, namun juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap angka penurunan stunting bisa tercapai secara signifikan dengan berbagai program pemerintah yang sudah dijalankan selama ini," katanya.