Semarang (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Kadarlusman memastikan kinerja jajaran legislatif tidak terganggu usai pelaksanaan pemilu, seiring selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
"Mereka yang belum berhasil (petahana tak lolos, red) punya tugas untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi, kemarin saya lihat masih full karena ini konsekuensi dan tidak boleh nglokro," kata Pilus, sapaan akrabnya, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan ada petahana yang tidak berhasil lolos dan digantikan oleh legislator baru, namun para wakil rakyat harus tetap bekerja profesional menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan.
Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 hingga 2014 masih memiliki tanggung jawab dalam lembaga legislatif sampai Agustus mendatang.
Menurut Pilus, sesuai dengan sumpah yang diambil saat pelantikan sebagai anggota DPRD Kota Semarang pada 2019 maka tugas di Badan Musyawarah, pembahasan perda, dan tugas lainnya harus tetap dijalankan.
"Jelas harus profesional, mereka masing-masing punya tanggung jawab dan sudah diambil sumpah," katanya saat dialog interaktif "Jateng Talk".
Pilus juga optimistis kinerja DPRD periode mendatang bisa langsung tancap gas, mengingat dari 50 kursi yang ada, diperkirakan hanya 18 orang legislator baru sehingga tidak terlalu lama melakukan adaptasi.
"Incumbent masih dominan, mungkin 18 yang baru. Komposisinya sama seperti tahun lalu, yakni 19 orang yang baru. Mungkin ada penyesuaian, tetapi nggak lama karena mereka sudah belajar. Selain itu, teman-teman fraksi juga pasti akan menuntun," katanya.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Dr. Martien Herna Susanti mengapresiasi pelaksanaan pemilu di Kota Semarang yang berjalan damai, meskipun sebelumnya masuk kategori wilayah yang rawan konflik.
"Ternyata aman terkendali, walaupun ada beberapa petisi itu adalah sebuah dinamika yang wajar dalam berpolitik, di mana orang boleh menyampaikan pendapat," katanya.
Untuk partisipasi pemilih, dia menilai sudah cukup tinggi, termasuk banyaknya pendatang baru yang diprediksi duduk di DPRD Kota Semarang, yang diharapkan bisa menepati janjinya pada masyarakat setelah dilantik.
"Harapan saya, tentu yang mereka janjikan bisa ditepati. Yang jelas, kami siap mengkritik ketika rakyat hanya dapat angin surga," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo menambahkan bahwa peran Pemkot Semarang dalam pesta demokrasi adalah fasilitator dan mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Termasuk generasi muda, kami sebagai fasilitator juga turut memberikan pendidikan politik, termasuk kepada generasi muda agar mau menggunakan hak pilihnya," katanya.
Baca juga: Masyarakat aksi di depan DPRD Surakarta dukung "Pemilu Adem No Curang"
"Mereka yang belum berhasil (petahana tak lolos, red) punya tugas untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi, kemarin saya lihat masih full karena ini konsekuensi dan tidak boleh nglokro," kata Pilus, sapaan akrabnya, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan ada petahana yang tidak berhasil lolos dan digantikan oleh legislator baru, namun para wakil rakyat harus tetap bekerja profesional menyelesaikan tugasnya hingga akhir masa jabatan.
Anggota DPRD Kota Semarang periode 2019 hingga 2014 masih memiliki tanggung jawab dalam lembaga legislatif sampai Agustus mendatang.
Menurut Pilus, sesuai dengan sumpah yang diambil saat pelantikan sebagai anggota DPRD Kota Semarang pada 2019 maka tugas di Badan Musyawarah, pembahasan perda, dan tugas lainnya harus tetap dijalankan.
"Jelas harus profesional, mereka masing-masing punya tanggung jawab dan sudah diambil sumpah," katanya saat dialog interaktif "Jateng Talk".
Pilus juga optimistis kinerja DPRD periode mendatang bisa langsung tancap gas, mengingat dari 50 kursi yang ada, diperkirakan hanya 18 orang legislator baru sehingga tidak terlalu lama melakukan adaptasi.
"Incumbent masih dominan, mungkin 18 yang baru. Komposisinya sama seperti tahun lalu, yakni 19 orang yang baru. Mungkin ada penyesuaian, tetapi nggak lama karena mereka sudah belajar. Selain itu, teman-teman fraksi juga pasti akan menuntun," katanya.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Dr. Martien Herna Susanti mengapresiasi pelaksanaan pemilu di Kota Semarang yang berjalan damai, meskipun sebelumnya masuk kategori wilayah yang rawan konflik.
"Ternyata aman terkendali, walaupun ada beberapa petisi itu adalah sebuah dinamika yang wajar dalam berpolitik, di mana orang boleh menyampaikan pendapat," katanya.
Untuk partisipasi pemilih, dia menilai sudah cukup tinggi, termasuk banyaknya pendatang baru yang diprediksi duduk di DPRD Kota Semarang, yang diharapkan bisa menepati janjinya pada masyarakat setelah dilantik.
"Harapan saya, tentu yang mereka janjikan bisa ditepati. Yang jelas, kami siap mengkritik ketika rakyat hanya dapat angin surga," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo menambahkan bahwa peran Pemkot Semarang dalam pesta demokrasi adalah fasilitator dan mempunyai tugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Termasuk generasi muda, kami sebagai fasilitator juga turut memberikan pendidikan politik, termasuk kepada generasi muda agar mau menggunakan hak pilihnya," katanya.
Baca juga: Masyarakat aksi di depan DPRD Surakarta dukung "Pemilu Adem No Curang"