Semarang (ANTARA) - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), organisasi yang mewadahi profesi dan bergerak di bidang properti menargetkan zero backlog perumahan di tahun 2045.
Hal itu disampaikan Ari Tri Priyono, Ketua Umum (Ketum) DPP Himperra didampingi Ketua DPD Jateng Sugiyatno pada acara Musda Himperra DPD Jateng yang berlangsung di sebuah hotel di Semarang, Rabu (6/3/2024).
Ari menambahkan Himperra juga telah mengusulkan adanya Kementerian khusus perumahan rakyat pada era pemerintahan yang akan datang, tidak lagi digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) agar visi secara nasional yakni mengentaskan zero backlog di tahun 2045 tercapai.
"Kami berharap jangan sampai setiap tahun bingung dengan kuota perumahan. Harapan Himperra setiap tahun kuotanya tidak kurang dari 500 ribu, sehingga masyarakat tenang mau mengambil kapan dan dimana saja bisa karena kuota tercukupi," kata Ari.
Sekarang, lanjut Ari, kuotanya hanya 166 ribu atau jauh berkurang dibandingkan tahun lalu 229 ribu, meskipun pemerintah menjamin akan tetap memenuhi kekurangan setidaknya kuota sama dengan tahun sebelumnya.
Ketua Himperra DPD Jateng Sugiyatno menyebutkan untuk di wilayah Jawa Tengah jumlah backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau jumlah rumah yang belum terpenuhi 300ribu.
"Upaya yang harus dilakukan yakni bekerja sama dengan stakeholder terkait, tidak ada lagi orang mengambil rumah sulit. Harus ada sinergi pemerintah, pengembang, dan perbankan," kata Sugiyatno.
Secara nasional, pada tahun 2023 tercatat 9,95 juta masyarakat belum memiliki rumah yang layak huni dan untuk mengurangi backlog perumahan dibutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan para pengembang perumahan yang dinaungi oleh asosiasi perumahan serta stakeholder lainnya.
Himperra Jawa Tengah turut serta aktif memberikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintah dalam hal implementasi regulasi yang telah dikeluarkan maupun pembuatan maupun perbaikan regulasi-regulasi perumahan dengan melalui keikutsertaan kegiatan-kegiatan dan diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Himperra Jawa Tengah juga bersinergi dengan asosiasi-asosiasi perumahan di Jawa Tengah seperti REI, Apersi, dan Apernas serta asosiasi-asosiasi lainnya dengan melakukan kajian-kajian ataupun aktifitas-aktifitas di bidang perumahan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengembang Jawa Tengah. Secara berkala Forum Komunikasi Pengembang Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Himperra Jawa Tengah juga berperan aktif membangun dan mengembangkan sektor permukiman dan perumahan rakyat dalam suatu iklim usaha yang sehat, menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme, tanggap terhadap kemajuan serta bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya, dengan komitmen untuk membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Himperra Jawa Tengah sejak dideklarasikan 5 tahun yang lalu, telah membangun lebih dari 45,000 unit rumah yang tersebar di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, dengan 8 DPC dan 427 jumlah anggota, Himperra Jawa Tengah akan terus meningkatkan penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Sepanjang tahun 2019 – 2024 berbagai kegiatan telah dilaksanakan melalui Pokja-pokja yang dibentuk oleh DPD Himperra Jawa Tengah antara lain Pokja PBG, Pokja BPHTB, Pokja penyediaan listrik, Pokja LSD serta kegiatan seminar properti, perbankan, pajak, pelatihan properti, pembinaan anggota dengan melakukan kunjungan langsung ke proyek-proyek yang dibangun hingga program CSR dan lainnya.
Pada Musda kali ini, Sugiyatno kembali terpilih sebagai Ketua DPD Jateng untuk masa jabatan 2024-2028. Melalui kepengurusan yang baru Himperra Jawa Tengah berkomitmen menjadi bagian aktif pencapaian cita-cita besar pada Indonesia Emas 2045 akan tercapai seluruh masyarakat Indonesia memiliki hunian.
Hal itu disampaikan Ari Tri Priyono, Ketua Umum (Ketum) DPP Himperra didampingi Ketua DPD Jateng Sugiyatno pada acara Musda Himperra DPD Jateng yang berlangsung di sebuah hotel di Semarang, Rabu (6/3/2024).
Ari menambahkan Himperra juga telah mengusulkan adanya Kementerian khusus perumahan rakyat pada era pemerintahan yang akan datang, tidak lagi digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) agar visi secara nasional yakni mengentaskan zero backlog di tahun 2045 tercapai.
"Kami berharap jangan sampai setiap tahun bingung dengan kuota perumahan. Harapan Himperra setiap tahun kuotanya tidak kurang dari 500 ribu, sehingga masyarakat tenang mau mengambil kapan dan dimana saja bisa karena kuota tercukupi," kata Ari.
Sekarang, lanjut Ari, kuotanya hanya 166 ribu atau jauh berkurang dibandingkan tahun lalu 229 ribu, meskipun pemerintah menjamin akan tetap memenuhi kekurangan setidaknya kuota sama dengan tahun sebelumnya.
Ketua Himperra DPD Jateng Sugiyatno menyebutkan untuk di wilayah Jawa Tengah jumlah backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau jumlah rumah yang belum terpenuhi 300ribu.
"Upaya yang harus dilakukan yakni bekerja sama dengan stakeholder terkait, tidak ada lagi orang mengambil rumah sulit. Harus ada sinergi pemerintah, pengembang, dan perbankan," kata Sugiyatno.
Secara nasional, pada tahun 2023 tercatat 9,95 juta masyarakat belum memiliki rumah yang layak huni dan untuk mengurangi backlog perumahan dibutuhkan sinergi antara pemerintah, perbankan, dan para pengembang perumahan yang dinaungi oleh asosiasi perumahan serta stakeholder lainnya.
Himperra Jawa Tengah turut serta aktif memberikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintah dalam hal implementasi regulasi yang telah dikeluarkan maupun pembuatan maupun perbaikan regulasi-regulasi perumahan dengan melalui keikutsertaan kegiatan-kegiatan dan diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Himperra Jawa Tengah juga bersinergi dengan asosiasi-asosiasi perumahan di Jawa Tengah seperti REI, Apersi, dan Apernas serta asosiasi-asosiasi lainnya dengan melakukan kajian-kajian ataupun aktifitas-aktifitas di bidang perumahan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengembang Jawa Tengah. Secara berkala Forum Komunikasi Pengembang Jawa Tengah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Himperra Jawa Tengah juga berperan aktif membangun dan mengembangkan sektor permukiman dan perumahan rakyat dalam suatu iklim usaha yang sehat, menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme, tanggap terhadap kemajuan serta bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya, dengan komitmen untuk membangun Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Himperra Jawa Tengah sejak dideklarasikan 5 tahun yang lalu, telah membangun lebih dari 45,000 unit rumah yang tersebar di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, dengan 8 DPC dan 427 jumlah anggota, Himperra Jawa Tengah akan terus meningkatkan penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Sepanjang tahun 2019 – 2024 berbagai kegiatan telah dilaksanakan melalui Pokja-pokja yang dibentuk oleh DPD Himperra Jawa Tengah antara lain Pokja PBG, Pokja BPHTB, Pokja penyediaan listrik, Pokja LSD serta kegiatan seminar properti, perbankan, pajak, pelatihan properti, pembinaan anggota dengan melakukan kunjungan langsung ke proyek-proyek yang dibangun hingga program CSR dan lainnya.
Pada Musda kali ini, Sugiyatno kembali terpilih sebagai Ketua DPD Jateng untuk masa jabatan 2024-2028. Melalui kepengurusan yang baru Himperra Jawa Tengah berkomitmen menjadi bagian aktif pencapaian cita-cita besar pada Indonesia Emas 2045 akan tercapai seluruh masyarakat Indonesia memiliki hunian.