Cilacap (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Teti Rohatinigsih meminta pemerintah pusat segera memperbaiki bangunan saluran air bawah sungai atau syphon Daerah Irigasi (DI) Serayu yang mengalami kerusakan sejak awal 2020.
"Perbaikan syphon DI Serayu perlu segera dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap yang menjadi salah satu lumbung padi Jawa Tengah," kata Teti di Cilacap, Jumat.
Dia mengaku sempat mendapatkan keluhan dari gabungan kelompok tani (gapoktan) terkait kondisi syphon yang patah akibat mengalami degradasi permukaan dasar Sungai Serayu di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Cilacap.
Oleh karena itu, dia melakukan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) ke lokasi syphon di Desa Bulupayung pada Kamis (25/1) untuk melihat secara langsung kondisi lapangan.
"Ternyata benar, dari tiga syphon yang ada, sekarang tinggal satu yang berfungsi karena yang dua rusak atau patah, sehingga ditutup," kata dia yang berasal dari Dapil Jateng VIII Cilacap-Banyumas.
Dalam hal ini, syphon yang masing-masing berdiameter 2 meter tersebut berfungsi untuk mengalirkan air dari Bendung Gerak Serayu di wilayah Kabupaten Banyumas untuk mengaliri ribuan hektare area persawahan di Kecamatan Kesugihan, Jeruklegi, Cilacap Selatan, dan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.
Selain itu, Syphon BC 9d DI Serayu dengan panjang lebih kurang 200 meter yang melintang di bawah dasar Sungai Serayu antara Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Cilacap, dan Desa Bulupayung tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi Perumdam Tirta Wijayakusuma Cilacap.
Terkait dengan hal itu, Teti mengatakan jika perbaikan terhadap syphon tersebut tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan memperparah kerusakan dan dapat mengakibatkan ketiga syphon tidak berfungsi sama sekali.
Dengan demikian, kata dia, petani akan kesulitan mendapatkan air untuk mengairi areal persawahan sehingga dapat mengganggu produksi padi.
"Pemerintah pusat perlu segera merealisasikan perbaikan Syphon BC 9d agar jaringan irigasi untuk pertanian tidak terganggu dalam rangka mendukung ketahanan pangan," katanya.
Dia mengakui pandemi COVID-19 menjadi kendala terhadap banyak proyek pembangunan termasuk penanganan kerusakan syphon yang terjadi sejak awal 2020.
Oleh karena pandemi COVID-19 telah berakhir, kata dia, sekarang merupakan saat untuk membangun dan memperbaiki sarana prasarana pertanian di Kabupaten Cilacap.
"Kami dorong pemerintah pusat segera merealisasikan penanganan syphon yang rusak ini, karena Kabupaten Cilacap surplus beras dan menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah, sehingga sarana prasaran pertanian harus menjadi prioritas untuk diperbaiki," kata Teti.
Kepala Desa Bulupayung Ahmad Badari mengatakan petani di Desa Bulupayung hanya mengandalkan air dari syphon untuk mengairi sawah.
"Kami sangat berharap perbaikan syphon yang rusak dapat segera terealisasi agar tidak merembet ke syphon satunya yang saat ini masih berfungsi. Kalau sampai semuanya tidak berfungsi sama sekali, kami khawatir sawah kesulitan air dan rawan kekeringan," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap Darwoko mengatakan perbaikan dua Syphon BC 9d DI Serayu tersebut merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta dan hal itu rutin dibahas dalam rapat Komisi Irigasi.
Bahkan, kata dia, Sekretariat Komisi Irigasi melalui Bupati Cilacap telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWSSO Yogyakarta terkait dengan permohonan perbaikan Syphon BC 9d DI Serayu dan sudah dibahas bersama Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap di Jakarta.
"Pada tahun 2021, BBWSSO telah mendesain syphon dengan berbagai alternatif penanganan di antaranya membangun syphon baru, kemudian konstruksi jembatan, dan rehab syphon lama," katanya.
Dari berbagai pertimbangan kondisi alam dan tiga alternatif penanganan syphon, pihaknya memberikan masukkan untuk menggunakan jembatan karena selain bisa meminimalisasi gangguan alam saat pembangunan, jaringan irigasi tersebut juga bisa berfungsi sebagai jalan inspeksi yang menghubungkan Kecamatan Maos dan Kesugihan.
Bahkan, jalan inspeksi tersebut sangat membantu petani meskipun hanya dapat dilalui sepeda motor.
Kendati desain penanganan syphon tersebut sudah diusulkan oleh BBWSSO ke Ditjen SDA sejak akhir 2021, hingga saat ini anggarannya belum tersedia.
Darwoko mengaku khawatir jika perbaikan tersebut tidak segera terealisasi, satu syphon yang saat ini berfungsi akan patah, sehingga seluruhnya tidak berfungsi sama sekali.
"Dampaknya lahan yang ada jadi sawah tadah hujan dan mengganggu produksi pertanian," katanya.
"Perbaikan syphon DI Serayu perlu segera dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Cilacap yang menjadi salah satu lumbung padi Jawa Tengah," kata Teti di Cilacap, Jumat.
Dia mengaku sempat mendapatkan keluhan dari gabungan kelompok tani (gapoktan) terkait kondisi syphon yang patah akibat mengalami degradasi permukaan dasar Sungai Serayu di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Cilacap.
Oleh karena itu, dia melakukan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) ke lokasi syphon di Desa Bulupayung pada Kamis (25/1) untuk melihat secara langsung kondisi lapangan.
"Ternyata benar, dari tiga syphon yang ada, sekarang tinggal satu yang berfungsi karena yang dua rusak atau patah, sehingga ditutup," kata dia yang berasal dari Dapil Jateng VIII Cilacap-Banyumas.
Dalam hal ini, syphon yang masing-masing berdiameter 2 meter tersebut berfungsi untuk mengalirkan air dari Bendung Gerak Serayu di wilayah Kabupaten Banyumas untuk mengaliri ribuan hektare area persawahan di Kecamatan Kesugihan, Jeruklegi, Cilacap Selatan, dan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.
Selain itu, Syphon BC 9d DI Serayu dengan panjang lebih kurang 200 meter yang melintang di bawah dasar Sungai Serayu antara Desa Karangrena, Kecamatan Maos, Cilacap, dan Desa Bulupayung tersebut juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi Perumdam Tirta Wijayakusuma Cilacap.
Terkait dengan hal itu, Teti mengatakan jika perbaikan terhadap syphon tersebut tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan memperparah kerusakan dan dapat mengakibatkan ketiga syphon tidak berfungsi sama sekali.
Dengan demikian, kata dia, petani akan kesulitan mendapatkan air untuk mengairi areal persawahan sehingga dapat mengganggu produksi padi.
"Pemerintah pusat perlu segera merealisasikan perbaikan Syphon BC 9d agar jaringan irigasi untuk pertanian tidak terganggu dalam rangka mendukung ketahanan pangan," katanya.
Dia mengakui pandemi COVID-19 menjadi kendala terhadap banyak proyek pembangunan termasuk penanganan kerusakan syphon yang terjadi sejak awal 2020.
Oleh karena pandemi COVID-19 telah berakhir, kata dia, sekarang merupakan saat untuk membangun dan memperbaiki sarana prasarana pertanian di Kabupaten Cilacap.
"Kami dorong pemerintah pusat segera merealisasikan penanganan syphon yang rusak ini, karena Kabupaten Cilacap surplus beras dan menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Tengah, sehingga sarana prasaran pertanian harus menjadi prioritas untuk diperbaiki," kata Teti.
Kepala Desa Bulupayung Ahmad Badari mengatakan petani di Desa Bulupayung hanya mengandalkan air dari syphon untuk mengairi sawah.
"Kami sangat berharap perbaikan syphon yang rusak dapat segera terealisasi agar tidak merembet ke syphon satunya yang saat ini masih berfungsi. Kalau sampai semuanya tidak berfungsi sama sekali, kami khawatir sawah kesulitan air dan rawan kekeringan," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Cilacap Darwoko mengatakan perbaikan dua Syphon BC 9d DI Serayu tersebut merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) Yogyakarta dan hal itu rutin dibahas dalam rapat Komisi Irigasi.
Bahkan, kata dia, Sekretariat Komisi Irigasi melalui Bupati Cilacap telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui BBWSSO Yogyakarta terkait dengan permohonan perbaikan Syphon BC 9d DI Serayu dan sudah dibahas bersama Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap di Jakarta.
"Pada tahun 2021, BBWSSO telah mendesain syphon dengan berbagai alternatif penanganan di antaranya membangun syphon baru, kemudian konstruksi jembatan, dan rehab syphon lama," katanya.
Dari berbagai pertimbangan kondisi alam dan tiga alternatif penanganan syphon, pihaknya memberikan masukkan untuk menggunakan jembatan karena selain bisa meminimalisasi gangguan alam saat pembangunan, jaringan irigasi tersebut juga bisa berfungsi sebagai jalan inspeksi yang menghubungkan Kecamatan Maos dan Kesugihan.
Bahkan, jalan inspeksi tersebut sangat membantu petani meskipun hanya dapat dilalui sepeda motor.
Kendati desain penanganan syphon tersebut sudah diusulkan oleh BBWSSO ke Ditjen SDA sejak akhir 2021, hingga saat ini anggarannya belum tersedia.
Darwoko mengaku khawatir jika perbaikan tersebut tidak segera terealisasi, satu syphon yang saat ini berfungsi akan patah, sehingga seluruhnya tidak berfungsi sama sekali.
"Dampaknya lahan yang ada jadi sawah tadah hujan dan mengganggu produksi pertanian," katanya.