Semarang (ANTARA) - Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (BP-CBP) kembali berlanjut di Banyumas dan Tegal, Jawa Tengah, dengan dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun, dalam pernyataan di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa PT Pos Indonesia menjadi mitra pendistribusian BP-CBP di 20 provinsi.
"Alhamdulillah, kita sudah memulai penyaluran bantuan beras bulan Januari yang langsung di-'launching' oleh Bapak Presiden di Cilacap kemarin (2/1), dan hari ini (3/1) di Banyumas, akan berlanjut di Tegal," katanya.
Ia optimistis penyaluran di 20 provinsi akan berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel, sebab Pos Indonesia menyiapkan seluruh sumber daya termasuk memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Pos Giro Cash (PGC).
Dengan menggunakan PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP atau KK (fitur face recognition).
PGC juga menyertakan "geotagging", yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan sehingga dapat dilacak melalui peta.
"Kami memiliki sistem aplikasi yang langsung meregister, dilengkapi fitur 'face recognition', kemudian terhubung dengan Dukcapil sehingga memastikan bantuan tepat sasaran 'by name by address'," katanya.
Dalam pengangkutan beras dari gudang Bulog menuju ke lokasi penyerahan bantuan menggunakan aplikasi CBP sehingga seluruh proses pemindahan dan pengangkutan beras dapat dilacak dan diketahui jumlahnya secara "real time".
"Kami siap. Belajar dari penyaluran bantuan sebelumnya, kita sudah antisipasi beberapa kendala seperti jadwal kapal reguler, faktor cuaca, ketersediaan tim sudah disiapkan dan membuat perencanaan penyaluran lebih awal sehingga kalau ada masalah bisa segera diselesaikan," katanya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa BP-CBP tersebut menyasar 22,4 juta penerima yang berasal dari data Kemenko PMK, yaitu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Data ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK sehingga data ini tentunya kami anggap paling akurat hari ini," katanya.
Jika ternyata masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan namun namanya belum terdata sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), Arief menyarankan untuk mengajukan kepada aparat RT/RW setempat.
Lebih lanjut, kata dia, produksi beras terus digenjot melalui peran berbagai pemangku kepentingan terkait bidang pangan yang bahu membahu memastikan ketersediaan stok beras, serta petani yang terus berproduksi.
"Ini yang hadir di sini dulu September, Oktober, November, sudah mendapatkan bantuan, ada? Ini kelihatannya tambahan. Yang bulan Januari sudah dapat semuanya? Sudah terima semuanya. Nanti Februari, Maret dapat lagi," kata Presiden.
"Nanti kalau APBN memungkinkan, April, Juni bisa kita teruskan lagi," kata Presiden Jokowi, disambut sorak sorai warga.
Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia Tonggo Marbun, dalam pernyataan di Semarang, Kamis, mengatakan bahwa PT Pos Indonesia menjadi mitra pendistribusian BP-CBP di 20 provinsi.
"Alhamdulillah, kita sudah memulai penyaluran bantuan beras bulan Januari yang langsung di-'launching' oleh Bapak Presiden di Cilacap kemarin (2/1), dan hari ini (3/1) di Banyumas, akan berlanjut di Tegal," katanya.
Ia optimistis penyaluran di 20 provinsi akan berjalan lancar, tepat sasaran, tepat waktu, dan akuntabel, sebab Pos Indonesia menyiapkan seluruh sumber daya termasuk memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Pos Giro Cash (PGC).
Dengan menggunakan PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa yaitu KTP atau KK (fitur face recognition).
PGC juga menyertakan "geotagging", yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan sehingga dapat dilacak melalui peta.
"Kami memiliki sistem aplikasi yang langsung meregister, dilengkapi fitur 'face recognition', kemudian terhubung dengan Dukcapil sehingga memastikan bantuan tepat sasaran 'by name by address'," katanya.
Dalam pengangkutan beras dari gudang Bulog menuju ke lokasi penyerahan bantuan menggunakan aplikasi CBP sehingga seluruh proses pemindahan dan pengangkutan beras dapat dilacak dan diketahui jumlahnya secara "real time".
"Kami siap. Belajar dari penyaluran bantuan sebelumnya, kita sudah antisipasi beberapa kendala seperti jadwal kapal reguler, faktor cuaca, ketersediaan tim sudah disiapkan dan membuat perencanaan penyaluran lebih awal sehingga kalau ada masalah bisa segera diselesaikan," katanya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa BP-CBP tersebut menyasar 22,4 juta penerima yang berasal dari data Kemenko PMK, yaitu Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Data ini sudah diverifikasi oleh Kementerian Keuangan, BPKP, dan KPK sehingga data ini tentunya kami anggap paling akurat hari ini," katanya.
Jika ternyata masih ada warga yang hidup di bawah garis kemiskinan namun namanya belum terdata sebagai Penerima Bantuan Pangan (PBP), Arief menyarankan untuk mengajukan kepada aparat RT/RW setempat.
Lebih lanjut, kata dia, produksi beras terus digenjot melalui peran berbagai pemangku kepentingan terkait bidang pangan yang bahu membahu memastikan ketersediaan stok beras, serta petani yang terus berproduksi.
"Ini yang hadir di sini dulu September, Oktober, November, sudah mendapatkan bantuan, ada? Ini kelihatannya tambahan. Yang bulan Januari sudah dapat semuanya? Sudah terima semuanya. Nanti Februari, Maret dapat lagi," kata Presiden.
"Nanti kalau APBN memungkinkan, April, Juni bisa kita teruskan lagi," kata Presiden Jokowi, disambut sorak sorai warga.