BRIN dukung pembentukan kebijakan antariksa 2045
Senin, 27 November 2023 16:37 WIB
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memaparkan potensi riset dan inovasi di kantor Otorita IKN, Jakarta, Kamis (26/10/2023). (ANTARA/Sugiharto Purnama)
Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung usulan pembentukan kebijakan ruang angkasa atau space policy pada 2045 yang disampaikan oleh Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
"Kami setuju dengan usulan untuk membuat space policy 2045, tentu bersama-sama juga dengan kampus," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam penganugerahan Nurtanio Award di Auditorium Sumitro Djojohadikusummo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan BRIN bertanggungjawab untuk memperkuat aktivitas dan program antariksa serta kedirgantaraan.
Pada bidang ruang angkasa atau antariksa, BRIN mulai fokus terhadap penginderaan jauh dan menciptakan ekonomi yang disebut sebagai space economy dari penginderaan jauh.
"Kalau telekomunikasi itu sudah cukup mapan termasuk dengan PSN, tetapi penginderaan jauh itu belum. Tanpa program yang cukup besar yang bisa menghela, tentu kami kesulitan untuk membuat pengembangan lebih lanjut dari aktivitas riset terkait antariksa seperti halnya yang terjadi di kedirgantaraan," kata Handoko.
Lebih lanjut dia berharap penginderaan jauh menjadi penarik untuk kedirgantaraan, terkhusus pengembangan drone dan pesawat ringan untuk kebutuhan pemetaan dan remote sensing.
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan berbagai manfaat kebijakan ruang angkasa 2045 mulai dari menunjukkan posisi dan peran Indonesia dalam ekosistem ruang angka di mata dunia, kesadaran terhadap ancaman global dan ekosistem ruang angkasa di Indonesia, menumbuhkan kemajuan teknologi di Indonesia dan perkembangan industri ruang angkasa.
Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang ekonomi ruang angkasa dan melestarikan pemanfaatan ruang angkasa secara berkelanjutan untuk memahami lingkungan bumi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Adi mengatakan Indonesia perlu infrastruktur yang inklusif agar semua rakyatnya bisa merasakan manfaat ruang angkasa, seperti komunikasi, broadcasting, penginderaan jauh hingga navigasi.
Menurutnya, dengan jumlah satelit yang tambah banyak memberikan peluang bagi Indonesia untuk memasang sistem navigasi sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain.
"Hal ini sudah dilakukan oleh Korea dengan memasukkan pilot-pilot navigasi Korea di satelit-satelit bangsa lain. Kita jangan takut dengan kapital, ternyata tidak mudah tapi juga tidak mustahil. Kita perlu ada suatu pandangan bahwa ruang angkasa bisa bermanfaat bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya," kata Adi.*
Baca juga: Biro Humas UMP lolos Program Akuisisi Pengetahuan Lokal BRIN 2023
"Kami setuju dengan usulan untuk membuat space policy 2045, tentu bersama-sama juga dengan kampus," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam penganugerahan Nurtanio Award di Auditorium Sumitro Djojohadikusummo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan BRIN bertanggungjawab untuk memperkuat aktivitas dan program antariksa serta kedirgantaraan.
Pada bidang ruang angkasa atau antariksa, BRIN mulai fokus terhadap penginderaan jauh dan menciptakan ekonomi yang disebut sebagai space economy dari penginderaan jauh.
"Kalau telekomunikasi itu sudah cukup mapan termasuk dengan PSN, tetapi penginderaan jauh itu belum. Tanpa program yang cukup besar yang bisa menghela, tentu kami kesulitan untuk membuat pengembangan lebih lanjut dari aktivitas riset terkait antariksa seperti halnya yang terjadi di kedirgantaraan," kata Handoko.
Lebih lanjut dia berharap penginderaan jauh menjadi penarik untuk kedirgantaraan, terkhusus pengembangan drone dan pesawat ringan untuk kebutuhan pemetaan dan remote sensing.
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan berbagai manfaat kebijakan ruang angkasa 2045 mulai dari menunjukkan posisi dan peran Indonesia dalam ekosistem ruang angka di mata dunia, kesadaran terhadap ancaman global dan ekosistem ruang angkasa di Indonesia, menumbuhkan kemajuan teknologi di Indonesia dan perkembangan industri ruang angkasa.
Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang ekonomi ruang angkasa dan melestarikan pemanfaatan ruang angkasa secara berkelanjutan untuk memahami lingkungan bumi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Adi mengatakan Indonesia perlu infrastruktur yang inklusif agar semua rakyatnya bisa merasakan manfaat ruang angkasa, seperti komunikasi, broadcasting, penginderaan jauh hingga navigasi.
Menurutnya, dengan jumlah satelit yang tambah banyak memberikan peluang bagi Indonesia untuk memasang sistem navigasi sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain.
"Hal ini sudah dilakukan oleh Korea dengan memasukkan pilot-pilot navigasi Korea di satelit-satelit bangsa lain. Kita jangan takut dengan kapital, ternyata tidak mudah tapi juga tidak mustahil. Kita perlu ada suatu pandangan bahwa ruang angkasa bisa bermanfaat bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya," kata Adi.*
Baca juga: Biro Humas UMP lolos Program Akuisisi Pengetahuan Lokal BRIN 2023
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor : Edhy Susilo
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
UIN Walisongo hadirkan dewan eksekutif BANPT bahas arah baru kebijakan Akreditasi
27 February 2026 10:50 WIB
Bupati Kudus minta pemerintah desa mendukung kebijakan pengelolaan sampah
23 February 2026 11:02 WIB
Mahasiswa FHIP UMS lolos DPRemaja 4.0, siap perkuat advokasi kebijakan kawasan tanpa rokok
20 February 2026 18:00 WIB
Darul Arqam UMS rangkul PRM Krakitan bahas politik dan kebijakan pendidikan berbasis nilai Muhammadiyah
10 January 2026 12:06 WIB
SATGAS PHKEN bahas kebijakan hilirisasi dan ketahanan energi berkelanjutan pada seminar di Solo
30 December 2025 15:15 WIB
Terpopuler - NASIONAL
Lihat Juga
Prabowo ratas dengan DEN dan menteri terkait, pastikan pasokan stok BBM dan gas aman
12 March 2026 13:07 WIB
PN Batam tegaskan tidak ada intervensi terkait vonis enam terdakwa kasus sabu 2 ton
11 March 2026 9:28 WIB
Harga minyak dunia melonjak, Purbaya evaluasi penyesuaian APBN sebulan ke depan
09 March 2026 15:43 WIB
Mendagri meginstruksikan seluruh kepala daerah siaga di wilayah selama Lebaran
09 March 2026 8:58 WIB