Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung usulan pembentukan kebijakan ruang angkasa atau space policy pada 2045 yang disampaikan oleh Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
"Kami setuju dengan usulan untuk membuat space policy 2045, tentu bersama-sama juga dengan kampus," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam penganugerahan Nurtanio Award di Auditorium Sumitro Djojohadikusummo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan BRIN bertanggungjawab untuk memperkuat aktivitas dan program antariksa serta kedirgantaraan.
Pada bidang ruang angkasa atau antariksa, BRIN mulai fokus terhadap penginderaan jauh dan menciptakan ekonomi yang disebut sebagai space economy dari penginderaan jauh.
"Kalau telekomunikasi itu sudah cukup mapan termasuk dengan PSN, tetapi penginderaan jauh itu belum. Tanpa program yang cukup besar yang bisa menghela, tentu kami kesulitan untuk membuat pengembangan lebih lanjut dari aktivitas riset terkait antariksa seperti halnya yang terjadi di kedirgantaraan," kata Handoko.
Lebih lanjut dia berharap penginderaan jauh menjadi penarik untuk kedirgantaraan, terkhusus pengembangan drone dan pesawat ringan untuk kebutuhan pemetaan dan remote sensing.
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan berbagai manfaat kebijakan ruang angkasa 2045 mulai dari menunjukkan posisi dan peran Indonesia dalam ekosistem ruang angka di mata dunia, kesadaran terhadap ancaman global dan ekosistem ruang angkasa di Indonesia, menumbuhkan kemajuan teknologi di Indonesia dan perkembangan industri ruang angkasa.
Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang ekonomi ruang angkasa dan melestarikan pemanfaatan ruang angkasa secara berkelanjutan untuk memahami lingkungan bumi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Adi mengatakan Indonesia perlu infrastruktur yang inklusif agar semua rakyatnya bisa merasakan manfaat ruang angkasa, seperti komunikasi, broadcasting, penginderaan jauh hingga navigasi.
Menurutnya, dengan jumlah satelit yang tambah banyak memberikan peluang bagi Indonesia untuk memasang sistem navigasi sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain.
"Hal ini sudah dilakukan oleh Korea dengan memasukkan pilot-pilot navigasi Korea di satelit-satelit bangsa lain. Kita jangan takut dengan kapital, ternyata tidak mudah tapi juga tidak mustahil. Kita perlu ada suatu pandangan bahwa ruang angkasa bisa bermanfaat bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya," kata Adi.*
Baca juga: Biro Humas UMP lolos Program Akuisisi Pengetahuan Lokal BRIN 2023
"Kami setuju dengan usulan untuk membuat space policy 2045, tentu bersama-sama juga dengan kampus," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam penganugerahan Nurtanio Award di Auditorium Sumitro Djojohadikusummo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan BRIN bertanggungjawab untuk memperkuat aktivitas dan program antariksa serta kedirgantaraan.
Pada bidang ruang angkasa atau antariksa, BRIN mulai fokus terhadap penginderaan jauh dan menciptakan ekonomi yang disebut sebagai space economy dari penginderaan jauh.
"Kalau telekomunikasi itu sudah cukup mapan termasuk dengan PSN, tetapi penginderaan jauh itu belum. Tanpa program yang cukup besar yang bisa menghela, tentu kami kesulitan untuk membuat pengembangan lebih lanjut dari aktivitas riset terkait antariksa seperti halnya yang terjadi di kedirgantaraan," kata Handoko.
Lebih lanjut dia berharap penginderaan jauh menjadi penarik untuk kedirgantaraan, terkhusus pengembangan drone dan pesawat ringan untuk kebutuhan pemetaan dan remote sensing.
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan berbagai manfaat kebijakan ruang angkasa 2045 mulai dari menunjukkan posisi dan peran Indonesia dalam ekosistem ruang angka di mata dunia, kesadaran terhadap ancaman global dan ekosistem ruang angkasa di Indonesia, menumbuhkan kemajuan teknologi di Indonesia dan perkembangan industri ruang angkasa.
Kemudian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang ekonomi ruang angkasa dan melestarikan pemanfaatan ruang angkasa secara berkelanjutan untuk memahami lingkungan bumi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Adi mengatakan Indonesia perlu infrastruktur yang inklusif agar semua rakyatnya bisa merasakan manfaat ruang angkasa, seperti komunikasi, broadcasting, penginderaan jauh hingga navigasi.
Menurutnya, dengan jumlah satelit yang tambah banyak memberikan peluang bagi Indonesia untuk memasang sistem navigasi sendiri dan tidak bergantung kepada pihak lain.
"Hal ini sudah dilakukan oleh Korea dengan memasukkan pilot-pilot navigasi Korea di satelit-satelit bangsa lain. Kita jangan takut dengan kapital, ternyata tidak mudah tapi juga tidak mustahil. Kita perlu ada suatu pandangan bahwa ruang angkasa bisa bermanfaat bagi Indonesia dan seluruh rakyatnya," kata Adi.*
Baca juga: Biro Humas UMP lolos Program Akuisisi Pengetahuan Lokal BRIN 2023