Semarang (ANTARA) - Pada Festival TIK ke-12 tahun 2023 menyajikan pagelaran budaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati Festival TIK sekaligus sebagai media menyampaikan pesan dalam memberantas hoax yang diselenggarakan oleh Relawan TIK Indonesia yang bekerja sama dengan Kemenkominfo dan Universitas PGRI Semarang, dengan tema Berantas Hoax Menuju
Pemilu Damai 2024.
“Kami ingin menciptakan Pemilu yang damai dalam terminologi Bawaslu adalah Pemilu yang berkeadilan dan bermartabat serta berintegritas, sementara kata damai bisa terlihat jika sebuah
Pemilu berintegritas itu sudah pasti damai," kata Sosiawan, Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada acara Festival TIK 2023.
Untuk terciptanya cita-cita harapan dari Bawaslu, katanya, terdapat pengawasan dan penindakan terhadap aparat ASN yang memang harus memegang teguh netralitas selama Pemilu 2024 berlangsung.
“Dalam memunculkan cita,cita, harapan, tujuan serta komitmen Bawaslu, terdapat banyak sekali kegiatan kami, ada pengawasan dan penindakan, misalnya saat ini sudah banyak laporan-laporan yang
masuk dimana terdapat indikasi suatu daerah yang ASN nya atau aparat desa yang mendukung atau tidak netral, ini harus lapor dan Bawaslu nanti akan melakukan pencegahan, kalau bisa dicegah akan
lebih bagus, tapi disamping itu juga terdapat penindakan. Dengan cara memberikan peringatan," katanya.
Bawaslu juga melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan pemilu yang adil integritas dan damai, salah satunya adalah pemetaan kerawanan
Pemilu, pertama netralitas ASN TNI dan Polri, yang punya tingkat kerawanan tinggi, politik uang juga memiliki kerawanan, dan penggunaan media sosial, yaitu hoax dan kampanye hitam.
Ketiga titik kerawanan itulah yang menjadi perhatian serius Bawaslu terutama di media sosial, karena ini media yang memiliki pengaruh yang luar
biasa kepada publik, yang dimana jangkauan perangkat hukum sangat terbatas.
“Oleh karena itu upaya pencegahan supaya tidak ada namanya, hoaks di media sosial hal yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencerdaskan publik. Hoaks ini bukan saja menciptakan perpecahan antara masyarakat, tetapi juga menyuburkan politisasi yang tidak sehat, termasuk juga SARA, termasuk juga akan menciptakan tidak percayanya masyarakat dalam konteks pemilu dan ini merupakan titik perhatian yang serius oleh Bawaslu," katanya.
Wakil Rektor 4 Universitas PGRI Semarang Nur Khoiri mengatakan terdapat beberapa unsur yang ada di dalam kampus yaitu terdapat unsur dosen dan juga mahasiswa, yang dimana bertindak sebagai fasilitator agar terciptanya kata damai dalam Pemilu 2024.
“Kalo kita bicara kampus kan terdapat beberapa unsur ya ada dosen dan unsur mahasiswa. Satu tugas kampus lagi sebagai fasilitator, kalau sebelumnya kami sebagai fungsi kontrol,
memastikan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil, tidak ada kecurangan," katanya.
Nur Khoiri juga menyampaikan sudah terdapat beberapa hal yang dilakukan UPGRIS yang berkaitan dengan pendidikan politik yang memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk
meningkatkan awareness mereka terhadap pemilu 2024.
“UPGRIS tidak alergi terhadap politik, kami banyak melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa agar memiliki kepedulian bahwa Pemilu dan ini menjadi bagian penting dan akan berpengaruh terhadap masa depan dan nasib mereka," katanya.
Revansa dari Kementerian Komunikasi dan Informasi mengingatkan masyarakat untuk selalu menyaring kembali informasi di media sosial agar
tidak terkena informasi hoaks yang dapat mengancam damainya Pemilu 2024.
“Kalau berbicara mengenai fenomena hoaks, di media sosial itu, kita berfikir konsepnya bahwa ada algoritma yang bermain dan berperan di situ. Kita mungkin merasa bahwa kalo kita menyukai satu barang atau tokoh, nah algoritma tersebut akan bekerja kita akan di tunjukkan konten yang terkait dengan barang atau tokoh kesukaan kita padahal belum tentu benar dan baik," kata Revanska selaku perwakilan dari tim Literasi Digital sektor Pemerintahan Direktorat PI Ditjen Aptika Kemenkominfo.
Pemilu Damai 2024.
“Kami ingin menciptakan Pemilu yang damai dalam terminologi Bawaslu adalah Pemilu yang berkeadilan dan bermartabat serta berintegritas, sementara kata damai bisa terlihat jika sebuah
Pemilu berintegritas itu sudah pasti damai," kata Sosiawan, Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada acara Festival TIK 2023.
Untuk terciptanya cita-cita harapan dari Bawaslu, katanya, terdapat pengawasan dan penindakan terhadap aparat ASN yang memang harus memegang teguh netralitas selama Pemilu 2024 berlangsung.
“Dalam memunculkan cita,cita, harapan, tujuan serta komitmen Bawaslu, terdapat banyak sekali kegiatan kami, ada pengawasan dan penindakan, misalnya saat ini sudah banyak laporan-laporan yang
masuk dimana terdapat indikasi suatu daerah yang ASN nya atau aparat desa yang mendukung atau tidak netral, ini harus lapor dan Bawaslu nanti akan melakukan pencegahan, kalau bisa dicegah akan
lebih bagus, tapi disamping itu juga terdapat penindakan. Dengan cara memberikan peringatan," katanya.
Bawaslu juga melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan pemilu yang adil integritas dan damai, salah satunya adalah pemetaan kerawanan
Pemilu, pertama netralitas ASN TNI dan Polri, yang punya tingkat kerawanan tinggi, politik uang juga memiliki kerawanan, dan penggunaan media sosial, yaitu hoax dan kampanye hitam.
Ketiga titik kerawanan itulah yang menjadi perhatian serius Bawaslu terutama di media sosial, karena ini media yang memiliki pengaruh yang luar
biasa kepada publik, yang dimana jangkauan perangkat hukum sangat terbatas.
“Oleh karena itu upaya pencegahan supaya tidak ada namanya, hoaks di media sosial hal yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencerdaskan publik. Hoaks ini bukan saja menciptakan perpecahan antara masyarakat, tetapi juga menyuburkan politisasi yang tidak sehat, termasuk juga SARA, termasuk juga akan menciptakan tidak percayanya masyarakat dalam konteks pemilu dan ini merupakan titik perhatian yang serius oleh Bawaslu," katanya.
Wakil Rektor 4 Universitas PGRI Semarang Nur Khoiri mengatakan terdapat beberapa unsur yang ada di dalam kampus yaitu terdapat unsur dosen dan juga mahasiswa, yang dimana bertindak sebagai fasilitator agar terciptanya kata damai dalam Pemilu 2024.
“Kalo kita bicara kampus kan terdapat beberapa unsur ya ada dosen dan unsur mahasiswa. Satu tugas kampus lagi sebagai fasilitator, kalau sebelumnya kami sebagai fungsi kontrol,
memastikan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil, tidak ada kecurangan," katanya.
Nur Khoiri juga menyampaikan sudah terdapat beberapa hal yang dilakukan UPGRIS yang berkaitan dengan pendidikan politik yang memang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk
meningkatkan awareness mereka terhadap pemilu 2024.
“UPGRIS tidak alergi terhadap politik, kami banyak melakukan pendidikan politik kepada mahasiswa agar memiliki kepedulian bahwa Pemilu dan ini menjadi bagian penting dan akan berpengaruh terhadap masa depan dan nasib mereka," katanya.
Revansa dari Kementerian Komunikasi dan Informasi mengingatkan masyarakat untuk selalu menyaring kembali informasi di media sosial agar
tidak terkena informasi hoaks yang dapat mengancam damainya Pemilu 2024.
“Kalau berbicara mengenai fenomena hoaks, di media sosial itu, kita berfikir konsepnya bahwa ada algoritma yang bermain dan berperan di situ. Kita mungkin merasa bahwa kalo kita menyukai satu barang atau tokoh, nah algoritma tersebut akan bekerja kita akan di tunjukkan konten yang terkait dengan barang atau tokoh kesukaan kita padahal belum tentu benar dan baik," kata Revanska selaku perwakilan dari tim Literasi Digital sektor Pemerintahan Direktorat PI Ditjen Aptika Kemenkominfo.