Semarang (ANTARA) - Heterogenitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, terutama yang berhubungan dengan pengawasan terhadap orang asing, tidak mungkin dilaksanakan oleh jajaran Keimigrasian sendiri.
Oleh karena itu, menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto, perlu keterlibatan banyak pihak agar kedaulatan negara tetap terjaga.
"Ini merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab seluruh pihak yang diwakili oleh beberapa kementerian, lembaga, instansi dan dinas terkait," ujar Tejo saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Magelang, yang digelar di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Selasa (24/10).
"Perlu keterlibatan beberapa pemangku karena ujungnya adalah Merah Putih. Kedaulatan Negara Republik Indonesia," tambahnya.
Sinergi, koordinasi dan kolaborasi, hemat Kakanwil, perlu ditingkatkan guna optimalisasi pengawasan orang asing.
"Untuk itulah rapat koordinasi hari ini menjadi begitu penting agar komunikasi, sinergi, kolaborasi antar anggota Timpora di wilayah ini, memberikan dampak positif bagi suksesnya pengawasan orang asing," jelas Tejo.
"Bahwa masih banyaknya temuan pelanggaran keimigrasian, membuktikan bahwa perlunya peningkatan koordinasi antar instansi sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing," katanya.
"Semuanya demi menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Meminimalisir gejolak yang disebabkan orang di wilayah Kabupaten Magelang," imbuhnya.
Mantan Kakanwil Kemenkumham Banten menilai, Kabupaten Magelang memiliki lingkungan yang strategis yang berdampak pada keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Magelang sebagai wilayah yang memiliki obyek wisata Candi Borobudur yang termasuk dalam lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), menjadi daya tarik wisatawan asing
"Selain itu, disini juga ada industri yang berskala internasional, yang kemungkinan memperkerjakan orang asing," ungkap Tejo.
"Kondisi ini potensial menjadikan Magelang sebagai wilayah dengan lalulintas orang asing yang padat," tambahnya.
Kakanwil berharap, Timpora Kabupaten Magelang membuat sebuah tim yang solid.
"Saling memberikan informasi, data dukung, sehingga orang asing yang ada di Kabupaten Magelang bisa dideteksi dini dan melakukan langkah-langkah pencegahan atas gangguan keamanan dan ketertiban," pungkasnya.
Hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Ari Wibowo.
Dan diikuti oleh seluruh anggota Timpora Magelang yang berasal dari Kodim, Polres, BAIS, BIN, Kesbangpol, Satpol PP, Disnaker, Disdukcapil, Bea Cukai, BNN, Polsek, Koramil, Camat dan jajaran Kanim Wonosobo. ***
Oleh karena itu, menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Tejo Harwanto, perlu keterlibatan banyak pihak agar kedaulatan negara tetap terjaga.
"Ini merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab seluruh pihak yang diwakili oleh beberapa kementerian, lembaga, instansi dan dinas terkait," ujar Tejo saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Magelang, yang digelar di Grand Artos Hotel and Convention Magelang, Selasa (24/10).
"Perlu keterlibatan beberapa pemangku karena ujungnya adalah Merah Putih. Kedaulatan Negara Republik Indonesia," tambahnya.
Sinergi, koordinasi dan kolaborasi, hemat Kakanwil, perlu ditingkatkan guna optimalisasi pengawasan orang asing.
"Untuk itulah rapat koordinasi hari ini menjadi begitu penting agar komunikasi, sinergi, kolaborasi antar anggota Timpora di wilayah ini, memberikan dampak positif bagi suksesnya pengawasan orang asing," jelas Tejo.
"Bahwa masih banyaknya temuan pelanggaran keimigrasian, membuktikan bahwa perlunya peningkatan koordinasi antar instansi sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing," katanya.
"Semuanya demi menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Meminimalisir gejolak yang disebabkan orang di wilayah Kabupaten Magelang," imbuhnya.
Mantan Kakanwil Kemenkumham Banten menilai, Kabupaten Magelang memiliki lingkungan yang strategis yang berdampak pada keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Magelang sebagai wilayah yang memiliki obyek wisata Candi Borobudur yang termasuk dalam lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), menjadi daya tarik wisatawan asing
"Selain itu, disini juga ada industri yang berskala internasional, yang kemungkinan memperkerjakan orang asing," ungkap Tejo.
"Kondisi ini potensial menjadikan Magelang sebagai wilayah dengan lalulintas orang asing yang padat," tambahnya.
Kakanwil berharap, Timpora Kabupaten Magelang membuat sebuah tim yang solid.
"Saling memberikan informasi, data dukung, sehingga orang asing yang ada di Kabupaten Magelang bisa dideteksi dini dan melakukan langkah-langkah pencegahan atas gangguan keamanan dan ketertiban," pungkasnya.
Hadir pada kegiatan ini, Kepala Divisi Keimigrasian Is Edy Ekoputranto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, Ari Wibowo.
Dan diikuti oleh seluruh anggota Timpora Magelang yang berasal dari Kodim, Polres, BAIS, BIN, Kesbangpol, Satpol PP, Disnaker, Disdukcapil, Bea Cukai, BNN, Polsek, Koramil, Camat dan jajaran Kanim Wonosobo. ***