Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, mengoptimalkan gerakan pencegahan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta kasus stunting dengan menambah standar pelayanan kebidanan di masing-masing puskesmas.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Jumat, mengatakan gerakan itu sebagai upaya mendukung indikator pembangunan kesehatan nasional yang menyasar pada beberapa kelompok, seperti angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta pencegahan stunting.
"Tiga masalah kesehatan ini merupakan isu strategis dimana Pemerintah Pusat maupun daerah terus bersinergi dengan organisasi profesi hingga masyarakat melaksanakan kegiatan untuk dalam pencegahannya," katanya.
Menurut dia, hingga September 2023, angka kematian ibu terjadi 3 kasus atau turun dibanding tahun dan bulan sebelumnya yaitu 11 kasus.
Sebagai upaya mencegah tiga masalah kesehatan ini, kata dia, pihaknya menambah standar pelayanan kebidanan yang sebelumnya hanya 4 kali pemeriksaan kini menjadi 6 kali.
Di tahun ini pemerintah juga telah menambah standar pelayanan kebidanan di puskesmas yang dahulu hanya 4 kali pemeriksaan sekarang menjadi 6 ditambah pemeriksaan ultrasonografi (USG).
"Kami menilai masalah angka kematian bayi dan kasus stunting masih perlu menjadi perhatian dan perlu digenjot lagi supaya bisa ditekan secara signifikan," katanya.
Slamet Budiyanto menyebutkan berdasarkan survei status gizi (SSG) 2022, kasus stunting berada pada 23,1 persen sesuai target yang disepakati oleh Pemprov Jateng yang pada 2023 harus mencapai 14 persen.
"Saat ini, kasus stunting masih sekitar 9 persen. Oleh karena itu, kami sudah melakukan upaya dengan menggandeng organisasi profesi, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat memberikan makanan tambahan agar bisa membawa perubahan yang lebih," katanya.
Baca juga: GPFI gandeng Pemkot Surakarta dan BKKBN cegah stunting bagi 1.000 HPK anak
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Jumat, mengatakan gerakan itu sebagai upaya mendukung indikator pembangunan kesehatan nasional yang menyasar pada beberapa kelompok, seperti angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta pencegahan stunting.
"Tiga masalah kesehatan ini merupakan isu strategis dimana Pemerintah Pusat maupun daerah terus bersinergi dengan organisasi profesi hingga masyarakat melaksanakan kegiatan untuk dalam pencegahannya," katanya.
Menurut dia, hingga September 2023, angka kematian ibu terjadi 3 kasus atau turun dibanding tahun dan bulan sebelumnya yaitu 11 kasus.
Sebagai upaya mencegah tiga masalah kesehatan ini, kata dia, pihaknya menambah standar pelayanan kebidanan yang sebelumnya hanya 4 kali pemeriksaan kini menjadi 6 kali.
Di tahun ini pemerintah juga telah menambah standar pelayanan kebidanan di puskesmas yang dahulu hanya 4 kali pemeriksaan sekarang menjadi 6 ditambah pemeriksaan ultrasonografi (USG).
"Kami menilai masalah angka kematian bayi dan kasus stunting masih perlu menjadi perhatian dan perlu digenjot lagi supaya bisa ditekan secara signifikan," katanya.
Slamet Budiyanto menyebutkan berdasarkan survei status gizi (SSG) 2022, kasus stunting berada pada 23,1 persen sesuai target yang disepakati oleh Pemprov Jateng yang pada 2023 harus mencapai 14 persen.
"Saat ini, kasus stunting masih sekitar 9 persen. Oleh karena itu, kami sudah melakukan upaya dengan menggandeng organisasi profesi, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat memberikan makanan tambahan agar bisa membawa perubahan yang lebih," katanya.
Baca juga: GPFI gandeng Pemkot Surakarta dan BKKBN cegah stunting bagi 1.000 HPK anak