Semarang (ANTARA) - Dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sampai pada wilayah pinggiran di setiap kabupaten atau kota, BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR) secara nasional.

Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan perekrutan serta tingkat keaktifan peserta JKN. Rabu (30/8).

Untuk wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Semarang sendiri, Desa Donorojo  Kabupaten Demak menjadi salah satu desa pilot project dari total 126 desa yang telah menjalankan Program PESIAR dan tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data kependudukan, Desa Donorojo dihuni oleh 4.000 jiwa dan sebanyak 97,09%  telah terdaftar dalam Program JKN ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Andi Ashar menyebut Desa Donorojo menjadi salah satu desa percontohan, dari 144 desa di Kabupaten Demak yang telah menyandang predikat Desa JKN atas cakupan kepesertaan Program JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk. Harapannya melalui Program PESIAR ini seluruh warga Desa Donorojo memiliki jaminan kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi Desa JKN yang ada di wilayah Kabupaten Demak ini, meski kami masih punya tugas. Secara kumulatif Kabupaten Demak sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) namun target kepesertaan Program JKN dalam RPJMN pada tahun 2024 adalah 98 persen. Jadi kami mulai dari Desa Donorojo untuk melampaui target tersebut,” ucap Andi.

Menambahkan, pemetaan penduduk dalam program PESIAR ini pemerintah desa akan menugaskan Agen Pesiar untuk melakukan pemetaan penduduk, penyisiran wilayah berdasarkan hasil pemetaan, serta kegiatan advokasi dan sosialisasi yang melibatkan aparat desa. Saat ini, Desa Donorojo telah memiliki delapan agen pesiar yang siap  bertugas

“Pada dasarnya, melalui program ini kami tidak ingin ada penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, yang mengetahui siapa? tentu pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa terjun langsung ke masyarakat desa mana-mana yang perlu didaftarkan ke segmen Pekerja  Bukan Penerima Upah (PBPU) maupun mana dari warganya yang memiliki ekonomi lemah perlu diusulkan pembiayaan Program JKN ditanggung oleh pemerintah,” tambah Andi.

Sementara itu, saat meresmikan Program PESIAR secara langsung di Kabupaten Jombang, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menjelaskan anggaran negara telah mengalami peningkatan 20 persen dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan. Menurutnya, hal ini juga akan memberikan dampak positif kepada penyediaan jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Program JKN.

“Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan muncul pada SDGs Desa. Artinya, BPJS Kesehatan harus dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya bagi warga desa yang masih miskin,” ucapnya.

Mengamini pernyataan tersebut, Kepala Desa Donorojo, Mualip sepakat adanya Program JKN ini berdampak nyata bagi warga Donorojo sendiri. Dengan ditunjuknya wilayahnya sebagai percontohan, Ia bersama jajaran pemerintah desa, serta Agen Pesiar yang bertugas berkomitmen menyisir dan memetakan warganya yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN maupun kondisi kepesertaannya dalam posisi tidak aktif.

“Kami sangat senang dan antusias dengan adanya Program PESIAR, seluruh warga kedepannya dapat dipastikan telah memiliki jaminan kesehatan. Baik segmen mandiri atau yang ditanggung pemerintah, kami siap bersinergi mensukseskan program pemerintah,” ucapnya.

Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, dimana satu SDGs Desa yaitu Desa Peduli Kesehatan yang memiliki 15 program prioritas, salah satunya yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100 persen cakupan penduduk desa sebagai peserta JKN. ***


Pewarta : ksm
Editor : Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024