Semarang (ANTARA) - Perempuan Indonesia bakal berkumpul untuk berkonsolidasi di Semarang, merundingkan dan mencari solusi segala permasalahan pada Kongres Perempuan Nasional 2023 yang berlangsung pada 24--26 Agustus.
Demikian siaran pers yang diterima dari Ketua I Kongres Perempuan Nasional Mila Karmilah di Semarang, Selasa.
Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, terdapat sejumlah capaian penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, di antaranya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dan kelembagaan pemerintahan, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Kemudian peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di seluruh provinsi dan kab/kota, penurunan angka buta aksara dan putus sekolah, penurunan angka kematian ibu, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, pekerjaan layak dan kesehatan reproduksi.
Kongres Wanita I telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 1928, Kongres Wanita II 1935 dilaksanakan di Jakarta dan Kongres Wanita III 1938 di Bandung.
Isu-isu kesenjangan/ketidakadilan yang dialami perempuan seperti seperti buta aksara, pendidikan rendah, kematian ibu melahirkan, pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak, hak memilih dan dipilih, poligami dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual telah disuarakan.
Perjuangan gerakan perempuan lintas suku, etnis, agama, profesi dan pilihan politik tak berhenti bahkan setelah reformasi 1998.
Perubahan politik pemerintahan pasca-Reformasi yang lebih terbuka, desentralis, demokratis serta melindungi kebebasan bersuara dan berserikat telah melahirkan 3 (tiga) peluang yang melahirkan perubahan.
Pertama, peluang memperkuat konsolidasi agenda bersama gerakan perempuan, kedua peluang melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dan ketiga peluang kerja kolaborasi dengan pemerintah, pemimpin nasional dan daerah serta dunia usaha dalam memajukan HAM perempuan.
Tahun 2024, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif/parlemen nasional, kepala daerah dan anggota legislatif/ parlemen daerah.
Momentum ini harus digunakan untuk mempromosikan pentingnya visi dan agenda pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka serta kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mengakhiri ketidakadilan gender di Indonesia.
Perempuan dituntut kembali berjuang untuk pemenuhan hak-haknya. Jawa Tengah telah menginisasi menyelenggarakan kongres perempuan pada 2019.
Ini menjadi tonggak bersejarah dalam memperkuat peran perempuan di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Kongres Perempuan Jawa Tengah merekomendasikan beberapa hal, yaitu: kasus kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah masyarakat dan stakeholder lainnya.
Keterbatasan akses dan kontrol serta partisipasi perempuan terhadap sumber daya alam mengakibatkan perempuan menjadi kelompok paling miskin.
Terkait dengan kelembagaan dan kebijakan diharapkan ada reformasi kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan proses pemulihan seperti membangun sistem peradilan yang responsif terhadap korban serta mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pemulihan korban sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan terhadap perempuan.
Kongres perempuan Jawa Tengah juga merekomendasikan hal-hal seperti pekerjaan yang layak bagi perempuan, ketahanan pangan, serta perempuan dan fundamentalisme agama yang berpotensi memecah bangsa.
Berdasarkan hal itulah maka Kongres Perempuan Nasional sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mengkonsolidasikan suara dan agenda bersama gerakan perempuan di berbagai sektor untuk memperkuat pelaksanaan janji konstitusi dalam visi pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka.
Kongres Perempuan Nasional akan diselenggarakan di Kampus UNDIP Semarang, pada 24-26 Agustus 2023 dengan Tema: “Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan Menuju Satu Abad Indonesia”. Penyelenggara acara ini adalah gabungan dari berbagai organisasi antara lain Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah, Darma Wanita Persatuan Undip, PKK Jawa Tengah, LRC-KJHAM, Rahima, KUPI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KOPRI PMII Jateng, IMM Jateng, Kohati Jateng-DIY, pusat studi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah bersatu padu bersinergi mewujudkan acara ini.
Kongres Perempuan Nasional bertujuan memberikan: 1) Rumusan dasar, strategi dan rencana tindak lanjut peran publik perempuan dalam 5 sektor isu pembangunan menuju satu abad Indonesia Emas; 2) Maklumat demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas; dan 3) Rekomendasi pewujudan demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas.
Kongres Nasional akan diikuti sekitar 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas perwakilan Pemerintah Pusat (Kementerian, Lembaga & DPR RI), pemerintah daerah (pemerintah provinsi /kab./kota, DPRD), partai politik, pemerintah desa (kepala desa, perangkat dan BPD), organisasi /komunitas perempuan akar rumput, organisasi sosial kemasyarakatan, aktivis /NGO, jurnalis, korporasi /swasta, mahasiswa, lembaga negara/lembaga independen lainnya
Kongres ini rencananya akan menampilkan Keynote Speech Ketua DPR RI Puan Maharani.
Demikian siaran pers yang diterima dari Ketua I Kongres Perempuan Nasional Mila Karmilah di Semarang, Selasa.
Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, terdapat sejumlah capaian penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, di antaranya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen dan kelembagaan pemerintahan, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Kemudian peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di seluruh provinsi dan kab/kota, penurunan angka buta aksara dan putus sekolah, penurunan angka kematian ibu, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, pekerjaan layak dan kesehatan reproduksi.
Kongres Wanita I telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 1928, Kongres Wanita II 1935 dilaksanakan di Jakarta dan Kongres Wanita III 1938 di Bandung.
Isu-isu kesenjangan/ketidakadilan yang dialami perempuan seperti seperti buta aksara, pendidikan rendah, kematian ibu melahirkan, pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak, hak memilih dan dipilih, poligami dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual telah disuarakan.
Perjuangan gerakan perempuan lintas suku, etnis, agama, profesi dan pilihan politik tak berhenti bahkan setelah reformasi 1998.
Perubahan politik pemerintahan pasca-Reformasi yang lebih terbuka, desentralis, demokratis serta melindungi kebebasan bersuara dan berserikat telah melahirkan 3 (tiga) peluang yang melahirkan perubahan.
Pertama, peluang memperkuat konsolidasi agenda bersama gerakan perempuan, kedua peluang melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dan ketiga peluang kerja kolaborasi dengan pemerintah, pemimpin nasional dan daerah serta dunia usaha dalam memajukan HAM perempuan.
Tahun 2024, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif/parlemen nasional, kepala daerah dan anggota legislatif/ parlemen daerah.
Momentum ini harus digunakan untuk mempromosikan pentingnya visi dan agenda pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka serta kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mengakhiri ketidakadilan gender di Indonesia.
Perempuan dituntut kembali berjuang untuk pemenuhan hak-haknya. Jawa Tengah telah menginisasi menyelenggarakan kongres perempuan pada 2019.
Ini menjadi tonggak bersejarah dalam memperkuat peran perempuan di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Kongres Perempuan Jawa Tengah merekomendasikan beberapa hal, yaitu: kasus kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah masyarakat dan stakeholder lainnya.
Keterbatasan akses dan kontrol serta partisipasi perempuan terhadap sumber daya alam mengakibatkan perempuan menjadi kelompok paling miskin.
Terkait dengan kelembagaan dan kebijakan diharapkan ada reformasi kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan proses pemulihan seperti membangun sistem peradilan yang responsif terhadap korban serta mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pemulihan korban sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan terhadap perempuan.
Kongres perempuan Jawa Tengah juga merekomendasikan hal-hal seperti pekerjaan yang layak bagi perempuan, ketahanan pangan, serta perempuan dan fundamentalisme agama yang berpotensi memecah bangsa.
Berdasarkan hal itulah maka Kongres Perempuan Nasional sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mengkonsolidasikan suara dan agenda bersama gerakan perempuan di berbagai sektor untuk memperkuat pelaksanaan janji konstitusi dalam visi pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka.
Kongres Perempuan Nasional akan diselenggarakan di Kampus UNDIP Semarang, pada 24-26 Agustus 2023 dengan Tema: “Demokrasi dan Kepemimpinan Perempuan Menuju Satu Abad Indonesia”. Penyelenggara acara ini adalah gabungan dari berbagai organisasi antara lain Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah, Darma Wanita Persatuan Undip, PKK Jawa Tengah, LRC-KJHAM, Rahima, KUPI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), KOPRI PMII Jateng, IMM Jateng, Kohati Jateng-DIY, pusat studi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah bersatu padu bersinergi mewujudkan acara ini.
Kongres Perempuan Nasional bertujuan memberikan: 1) Rumusan dasar, strategi dan rencana tindak lanjut peran publik perempuan dalam 5 sektor isu pembangunan menuju satu abad Indonesia Emas; 2) Maklumat demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas; dan 3) Rekomendasi pewujudan demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas.
Kongres Nasional akan diikuti sekitar 1.000 peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas perwakilan Pemerintah Pusat (Kementerian, Lembaga & DPR RI), pemerintah daerah (pemerintah provinsi /kab./kota, DPRD), partai politik, pemerintah desa (kepala desa, perangkat dan BPD), organisasi /komunitas perempuan akar rumput, organisasi sosial kemasyarakatan, aktivis /NGO, jurnalis, korporasi /swasta, mahasiswa, lembaga negara/lembaga independen lainnya
Kongres ini rencananya akan menampilkan Keynote Speech Ketua DPR RI Puan Maharani.