Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Minggu, mengatakan bahwa torehan prestasi opini WTP dari BPK RI ini tidak lepas dari kinerja pemkab yang konsisten mempertahankan tradisi ini selama tujuh kali berturut-turut tanpa absen.
"Alhamdulillah, selama 7 tahun berturut-turut sukses meraih predikat opini WTP. Prestasi ini berkat kerja keras semua organisasi perangkat daerah dalam kepemimpinan, komunikasi, dan cara pemecahan masalah," katanya.
Menurut dia, meski mampu meraih opini WTP, bukan berarti tidak ada masalah atas laporan keuangan Pemkab Batang karena ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti untuk diperbaiki.
"Kami bekerja berdasarkan aturan sehingga laporan keuangan yang disusun juga sesuai akuntansi pemerintahan. Alhamdulillah, di Kabupaten Batang relatif kecil untuk temuannya," kata Lani.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Maulana Yusuf mengapresiasi atas kerja keras seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Batang.
Meski demikian, kata dia, DPRD memilik tugas pokok dan fungsi kontrol sehingga akan mempelajari catatan atau rekomendasi dari BPK RI terkait dengan beberapa hal seperti soal pembayaran listrik serta kelebihan bayar maupun lainnya.
"Semoga prestasi ini bisa dipertahankan untuk ke depannya, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Jateng," kata Maulana Yusuf.
Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki di Batang, Minggu, mengatakan bahwa torehan prestasi opini WTP dari BPK RI ini tidak lepas dari kinerja pemkab yang konsisten mempertahankan tradisi ini selama tujuh kali berturut-turut tanpa absen.
"Alhamdulillah, selama 7 tahun berturut-turut sukses meraih predikat opini WTP. Prestasi ini berkat kerja keras semua organisasi perangkat daerah dalam kepemimpinan, komunikasi, dan cara pemecahan masalah," katanya.
Menurut dia, meski mampu meraih opini WTP, bukan berarti tidak ada masalah atas laporan keuangan Pemkab Batang karena ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti untuk diperbaiki.
"Kami bekerja berdasarkan aturan sehingga laporan keuangan yang disusun juga sesuai akuntansi pemerintahan. Alhamdulillah, di Kabupaten Batang relatif kecil untuk temuannya," kata Lani.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Maulana Yusuf mengapresiasi atas kerja keras seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Batang.
Meski demikian, kata dia, DPRD memilik tugas pokok dan fungsi kontrol sehingga akan mempelajari catatan atau rekomendasi dari BPK RI terkait dengan beberapa hal seperti soal pembayaran listrik serta kelebihan bayar maupun lainnya.
"Semoga prestasi ini bisa dipertahankan untuk ke depannya, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Jateng," kata Maulana Yusuf.