Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta organisasi perangkat daerah (OPD) menggali secara serius sektor-sektor yang potensial menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Bicara postur anggaran, untuk menjadikan masyarakat sejahtera, pembangunan bagus, semua fasilitas baik, kan membutuhkan pendapatan yang besar," kata Wali Kota di Semarang, Jateng, Kamis.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengibaratkan hidup berumah tangga yang membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak, mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi, hingga memiliki rumah yang layak huni.
"Mau nyekolahin anak tinggi, makanan kita komplit, punya rumah, dan sebagainya, tentu harus punya pendapatan," katanya saat Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah.
Rakor tersebut dihadiri jajaran pimpinan OPD, badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan layanan umum daerah (BLUD) yang ada di Semarang, serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diakuinya, tidak semua OPD dikejar target PAD, tetapi setidaknya ada 14 dinas penghasil pendapatan daerah, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kebersihan, yang mengurusi sampah.
"Banyak yang potensinya bisa ditingkatkan. Bicara target, tergantung targetnya. Kalau targetnya kecil, ya pasti tercapai. Tapi, ya namanya kan kita mau menggali potensi. Mana yang tinggi," katanya.
Menurut dia, banyak potensi seiring kondisi yang semakin baik, seperti PPKM yang sudah dihapuskan, tingkat kesejahteraan, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
Bahkan, Ita menyebutkan bahwa Kota Semarang memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi di Jawa Tengah, yakni sebesar Rp123 juta per tahun.
Idealnya, kata Ita, PAD harus menyumbang di atas 50 persen dari APBD, namun realisasi PAD Kota Semarang saat ini tak sampai 50 persen dari APBD.
"APBD kita Rp5,2 triliun, sementara realisasi PAD Rp2,5 triliun, kan kurang. Contoh Surabaya, APBD-nya Rp10 triliun, dan pendapatannya sampai Rp8 triliun. Boleh dong mencontoh yang bagus-bagus," katanya.
Rakor tersebut juga mengundang perwakilan KPK untuk membantu OPD dalam menggali potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah yang selama ini belum optimal.
"Jangan sampai target yang dipasang minim dari ideal sehingga berpotensi proses pengumpulan tidak disetorkan karena tidak punya konsep jelas," kata Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama.
Baca juga: Sejumlah OPD di Semarang tak capai target PAD
"Bicara postur anggaran, untuk menjadikan masyarakat sejahtera, pembangunan bagus, semua fasilitas baik, kan membutuhkan pendapatan yang besar," kata Wali Kota di Semarang, Jateng, Kamis.
Ita, sapaan akrab Hevearita, mengibaratkan hidup berumah tangga yang membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak, mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi, hingga memiliki rumah yang layak huni.
"Mau nyekolahin anak tinggi, makanan kita komplit, punya rumah, dan sebagainya, tentu harus punya pendapatan," katanya saat Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah.
Rakor tersebut dihadiri jajaran pimpinan OPD, badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan layanan umum daerah (BLUD) yang ada di Semarang, serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diakuinya, tidak semua OPD dikejar target PAD, tetapi setidaknya ada 14 dinas penghasil pendapatan daerah, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kebersihan, yang mengurusi sampah.
"Banyak yang potensinya bisa ditingkatkan. Bicara target, tergantung targetnya. Kalau targetnya kecil, ya pasti tercapai. Tapi, ya namanya kan kita mau menggali potensi. Mana yang tinggi," katanya.
Menurut dia, banyak potensi seiring kondisi yang semakin baik, seperti PPKM yang sudah dihapuskan, tingkat kesejahteraan, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.
Bahkan, Ita menyebutkan bahwa Kota Semarang memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) tertinggi di Jawa Tengah, yakni sebesar Rp123 juta per tahun.
Idealnya, kata Ita, PAD harus menyumbang di atas 50 persen dari APBD, namun realisasi PAD Kota Semarang saat ini tak sampai 50 persen dari APBD.
"APBD kita Rp5,2 triliun, sementara realisasi PAD Rp2,5 triliun, kan kurang. Contoh Surabaya, APBD-nya Rp10 triliun, dan pendapatannya sampai Rp8 triliun. Boleh dong mencontoh yang bagus-bagus," katanya.
Rakor tersebut juga mengundang perwakilan KPK untuk membantu OPD dalam menggali potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah daerah yang selama ini belum optimal.
"Jangan sampai target yang dipasang minim dari ideal sehingga berpotensi proses pengumpulan tidak disetorkan karena tidak punya konsep jelas," kata Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama.
Baca juga: Sejumlah OPD di Semarang tak capai target PAD