Boyolali (ANTARA) - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Bambang Jiyanto menyebutkan jatah kuota pupuk bersubsidi jenis urea di daerah ini, di Provinsi Jawa Tengah, pada 2023 mencapai 25.000 ton.
"Kuota pupuk subsidi untuk Boyolali 2023 ini, jenis urea sebanyak 25.000 ton dan NPK 16.500 ton. Untuk stok yang tersimpan masih 1.900 ton atau masih aman," kata Bambang Jiyanto usai acara rapat koordinasi dengan BUMN Pupuk Indonesia, di Boyolali, Senin.
Bambang Jiyanto menjelaskan dari jatah kuota tersebut jumlah petani di Boyolali yang mengajukan pupuk subsidi tercatat 123.526 orang. Namun, setelah dievaluasi, yang memenuhi syarat hanya 100.493 orang.
"Kami siap melaksanakan arahan Kementerian Pertanian terkait penyaluran pupuk jatah 2023," katanya.
Dia menyampaikan pembahasan penting, karena untuk musim tanam 2023 ini, pupuk subsidi yang disediakan pemerintah hanya dua jenis, yakni pupuk urea dan NPK, yang diperuntukkan bagi 9 jenis komoditas.
Menurut dia, perlu kedisiplinan distributor dan kios pupuk lengkap (KPL), agar penyaluran pupuk lancar dan tidak dimain-mainkan, sehingga pupuk subsidi berjalan lancar sesuai aturan.
Pupuk subsidi yang dijualbelikan tersebut dalam pengawasan pemerintah, sehingga harus ada kedisiplinan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga dalam penyaluran pupuk.
Dia menjelaskan sisanya sebanyak 23.023 petani yang tidak masuk di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), karena ternyata mengelola tanaman pangan di luar 9 komoditas yang ditentukan pemerintah.
Sembilan komoditas yang berhak atas pupuk subsidi urea dan NPK yakni tanaman pangan padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan bawang putih dari sektor hortikultura. Sedangkan, perkebunan yakni kakao, kopi, dan tebu rakyat.
Menyinggung soal kendala dalam penyaluran pupuk, kata dia, antara lain belum semua petani di Boyolali memiliki kartu tani, sehingga BRI sebagai lembaga perbankan yang ditunjuk mengelola kartu debet petani harus segera membuatkan.
"Kami catat masih ada 13.000 petani di Boyolali yang belum memiliki kartu tani baru, sehingga menjadi tanggung jawab lembaga perbankan yang ditunjuk untuk menuntaskan.
Sementara itu, Distributor Pupuk Indonesia untuk Boyolali, Sugiyanto, mengatakan kartu tani masih menjadi permasalahan penyaluran pupuk subsidi.
Hal tersebut yang menjadi perhatian dan perlu diantisipasi, agar proses penyaluran pupuk subsidi 2023 di wilayah ini, tidak ada kendala dan berjalan lancar.
"Kuota pupuk subsidi untuk Boyolali 2023 ini, jenis urea sebanyak 25.000 ton dan NPK 16.500 ton. Untuk stok yang tersimpan masih 1.900 ton atau masih aman," kata Bambang Jiyanto usai acara rapat koordinasi dengan BUMN Pupuk Indonesia, di Boyolali, Senin.
Bambang Jiyanto menjelaskan dari jatah kuota tersebut jumlah petani di Boyolali yang mengajukan pupuk subsidi tercatat 123.526 orang. Namun, setelah dievaluasi, yang memenuhi syarat hanya 100.493 orang.
"Kami siap melaksanakan arahan Kementerian Pertanian terkait penyaluran pupuk jatah 2023," katanya.
Dia menyampaikan pembahasan penting, karena untuk musim tanam 2023 ini, pupuk subsidi yang disediakan pemerintah hanya dua jenis, yakni pupuk urea dan NPK, yang diperuntukkan bagi 9 jenis komoditas.
Menurut dia, perlu kedisiplinan distributor dan kios pupuk lengkap (KPL), agar penyaluran pupuk lancar dan tidak dimain-mainkan, sehingga pupuk subsidi berjalan lancar sesuai aturan.
Pupuk subsidi yang dijualbelikan tersebut dalam pengawasan pemerintah, sehingga harus ada kedisiplinan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga dalam penyaluran pupuk.
Dia menjelaskan sisanya sebanyak 23.023 petani yang tidak masuk di rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), karena ternyata mengelola tanaman pangan di luar 9 komoditas yang ditentukan pemerintah.
Sembilan komoditas yang berhak atas pupuk subsidi urea dan NPK yakni tanaman pangan padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan bawang putih dari sektor hortikultura. Sedangkan, perkebunan yakni kakao, kopi, dan tebu rakyat.
Menyinggung soal kendala dalam penyaluran pupuk, kata dia, antara lain belum semua petani di Boyolali memiliki kartu tani, sehingga BRI sebagai lembaga perbankan yang ditunjuk mengelola kartu debet petani harus segera membuatkan.
"Kami catat masih ada 13.000 petani di Boyolali yang belum memiliki kartu tani baru, sehingga menjadi tanggung jawab lembaga perbankan yang ditunjuk untuk menuntaskan.
Sementara itu, Distributor Pupuk Indonesia untuk Boyolali, Sugiyanto, mengatakan kartu tani masih menjadi permasalahan penyaluran pupuk subsidi.
Hal tersebut yang menjadi perhatian dan perlu diantisipasi, agar proses penyaluran pupuk subsidi 2023 di wilayah ini, tidak ada kendala dan berjalan lancar.