Klaten (ANTARA) - DPR RI berharap pelaksanaan KTT G20 di Bali pada bulan depan akan membahas kemungkinan resesi ekonomi untuk memperkecil tingkat keparahan yang bisa terjadi kapan saja.
"Harapannya pada G20 nanti walaupun bukan jadi topik utama akan memperkecil tingkat keparahan ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima pada Sosialisasi Program KUR di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa.
Meski demikian ia memastikan kondisi masyarakat akan mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang masih labil akibat pandemi COVID-19.
"Akan terjadi krisis pangan di Indonesia saya tidak yakin, akan terjadi beberapa krisis komoditas dengan harga tidak terkendali mungkin. Kalau krisis pangan kita lebih punya kemampuan untuk pangan nasional dicukupi produksi sendiri," katanya.
Meski ada beberapa komoditas yang dipenuhi oleh impor dan kenaikan harganya akan mempengaruhi angka inflasi, ia mengatakan tidak perlu membuat masyarakat menjadi pesimistis.
"Kita tidak perlu pesimistis dan skeptis karena kita cukup teruji pada beberapa kali krisis, tapi fondasi ekonomi cukup kuat," katanya.
Ia mengatakan derasnya aliran uang di daerah juga berdampak pada kuatnya pondasi ekonomi dalam negeri. Beberapa diantaranya yakni Dana Desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kebijakan fiskal selama pemerintahan Presiden Jokowi sangat memastikan arus uang luber ke bawah. Selain itu 99 persen struktur tenaga kerja ada di UMKM, bukan di industri menengah dan besar. UMKM ini lah yang relatif bertahan, apalagi jalur uang berputar di daerah," katanya.
Sementara itu ia mengatakan perkiraan resesi tersebut tidak lepas dari proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum usai dan transportasi logistik dunia yang belum mengarah ke keseimbangan baru.
"Jadwal kontainer masih perlu ada proses penyesuaian antar-pelabuhan. Untuk Indonesia beberapa tanda perubahan harga kebutuhan pokok, seperti harga gandum, kedelai yang mulai liar tak terkendali, bisa karena suplai jalur logistik," katanya.
"Harapannya pada G20 nanti walaupun bukan jadi topik utama akan memperkecil tingkat keparahan ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima pada Sosialisasi Program KUR di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa.
Meski demikian ia memastikan kondisi masyarakat akan mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang masih labil akibat pandemi COVID-19.
"Akan terjadi krisis pangan di Indonesia saya tidak yakin, akan terjadi beberapa krisis komoditas dengan harga tidak terkendali mungkin. Kalau krisis pangan kita lebih punya kemampuan untuk pangan nasional dicukupi produksi sendiri," katanya.
Meski ada beberapa komoditas yang dipenuhi oleh impor dan kenaikan harganya akan mempengaruhi angka inflasi, ia mengatakan tidak perlu membuat masyarakat menjadi pesimistis.
"Kita tidak perlu pesimistis dan skeptis karena kita cukup teruji pada beberapa kali krisis, tapi fondasi ekonomi cukup kuat," katanya.
Ia mengatakan derasnya aliran uang di daerah juga berdampak pada kuatnya pondasi ekonomi dalam negeri. Beberapa diantaranya yakni Dana Desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kebijakan fiskal selama pemerintahan Presiden Jokowi sangat memastikan arus uang luber ke bawah. Selain itu 99 persen struktur tenaga kerja ada di UMKM, bukan di industri menengah dan besar. UMKM ini lah yang relatif bertahan, apalagi jalur uang berputar di daerah," katanya.
Sementara itu ia mengatakan perkiraan resesi tersebut tidak lepas dari proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum usai dan transportasi logistik dunia yang belum mengarah ke keseimbangan baru.
"Jadwal kontainer masih perlu ada proses penyesuaian antar-pelabuhan. Untuk Indonesia beberapa tanda perubahan harga kebutuhan pokok, seperti harga gandum, kedelai yang mulai liar tak terkendali, bisa karena suplai jalur logistik," katanya.