Temanggung, Jateng (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meminta Dinas Sosial setempat turun ke masyarakat untuk melakukan pengecekan usulan penerima bantuan sosial.
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Siti Margo Lestari di Temanggung, Rabu, mengatakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan bansos agar ikut mengecek terhadap usulan masyarakat yang telah disampaikan dari desa.
"Sudah sesuaikah dengan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan bantuan terhadap masyarakat miskin," katanya.
Ia mengatakan sistem online dari desa ke dinas dan diteruskan ke pusat, mestinya langsung bisa tercatat, tetapi ternyata data masih saja seperti di tahun 2011, tidak ada perubahan.
"Bahkan orang yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan, apakah dinas sudah benar- benar melakukan pengecekan," kata politisi Partai Hanura ini.
Sekretaris Partai Gerindra Indah Cahyani menuturkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak akibat pengurangan subsidi BBM, pemerintah memberikan program bantuan Dampak kenaikan BBM tersebut antara lain berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan angkutan umum.
Baca juga: Batang alokasikan bansos Rp3,9 miliar untuk warga terdampak BBM
Namun, katanya, setiap ada bantuan dari pemerintah selalu terulang dengan permasalahan update data, hal ini yang menjadi sasaran utama pelampiasan ketidakpuasan masyarakat adalah para Ketua RT dan Ketua RW di masing-masing desa, padahal mereka tidak tahu dari mana data itu muncul.
"Yang terjadi di lapangan adalah banyaknya penerima ganda dari beberapa program seperti penerima PKH dan BNPT juga masih menerima BLT, sedangkan masyarakat dengan kondisi di bawahnya banyak yang tidak menerima bantuan apa pun," katanya.
Ia meminta agar data terpadu kesejahteraan sosial di-update dengan melihat kondisi di lapangan.
"Pemerintah harus melakukan pendataan kembali, karena kondisi ekonomi masyarakat selalu berubah, yang dulu masih menerima bantuan bisa jadi saat ini kondisi ekonominya sudah membaik, begitu pula sebaliknya, inilah perlunya pengecekan data langsung ke masyarakat," katanya.
Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan validasi data dan alokasi APBD untuk mendanai BLT BBM, alokasi penganggaran dalam APBD tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07 Tahun 2022 dan validasi data calon penerima dilaksanakan dengan menyinkronkan data perencanaan/usulan dengan data DTKS, DKD, dan bansos sebelumnya dengan melibatkan berbagai pihak dan SKPD terkait.
Ia menyampaikan terkait dengan update data terpadu kesejahteraan sosial, dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial.
Baca juga: Pemkot Surakarta mulai mendata calon penerima bansos UMKM
Baca juga: Ganjar : Mahasiswa ikut awasi penyaluran bansos di Jateng
Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Siti Margo Lestari di Temanggung, Rabu, mengatakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan bansos agar ikut mengecek terhadap usulan masyarakat yang telah disampaikan dari desa.
"Sudah sesuaikah dengan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan bantuan terhadap masyarakat miskin," katanya.
Ia mengatakan sistem online dari desa ke dinas dan diteruskan ke pusat, mestinya langsung bisa tercatat, tetapi ternyata data masih saja seperti di tahun 2011, tidak ada perubahan.
"Bahkan orang yang sudah meninggal masih mendapatkan bantuan, apakah dinas sudah benar- benar melakukan pengecekan," kata politisi Partai Hanura ini.
Sekretaris Partai Gerindra Indah Cahyani menuturkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak akibat pengurangan subsidi BBM, pemerintah memberikan program bantuan Dampak kenaikan BBM tersebut antara lain berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), dan bantuan angkutan umum.
Baca juga: Batang alokasikan bansos Rp3,9 miliar untuk warga terdampak BBM
Namun, katanya, setiap ada bantuan dari pemerintah selalu terulang dengan permasalahan update data, hal ini yang menjadi sasaran utama pelampiasan ketidakpuasan masyarakat adalah para Ketua RT dan Ketua RW di masing-masing desa, padahal mereka tidak tahu dari mana data itu muncul.
"Yang terjadi di lapangan adalah banyaknya penerima ganda dari beberapa program seperti penerima PKH dan BNPT juga masih menerima BLT, sedangkan masyarakat dengan kondisi di bawahnya banyak yang tidak menerima bantuan apa pun," katanya.
Ia meminta agar data terpadu kesejahteraan sosial di-update dengan melihat kondisi di lapangan.
"Pemerintah harus melakukan pendataan kembali, karena kondisi ekonomi masyarakat selalu berubah, yang dulu masih menerima bantuan bisa jadi saat ini kondisi ekonominya sudah membaik, begitu pula sebaliknya, inilah perlunya pengecekan data langsung ke masyarakat," katanya.
Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan validasi data dan alokasi APBD untuk mendanai BLT BBM, alokasi penganggaran dalam APBD tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07 Tahun 2022 dan validasi data calon penerima dilaksanakan dengan menyinkronkan data perencanaan/usulan dengan data DTKS, DKD, dan bansos sebelumnya dengan melibatkan berbagai pihak dan SKPD terkait.
Ia menyampaikan terkait dengan update data terpadu kesejahteraan sosial, dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial.
Baca juga: Pemkot Surakarta mulai mendata calon penerima bansos UMKM
Baca juga: Ganjar : Mahasiswa ikut awasi penyaluran bansos di Jateng