Solo, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, mulai mendata calon penerima bantuan sosial untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) usai penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) belum lama ini.
"Ini sudah ada pendataan. Nanti ya, soalnya datanya dinamis," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Ia mengatakan akan ada beberapa kriteria untuk memastikan pendataan sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah, salah satunya adalah memastikan tidak ada penerima ganda mengingat saat ini pemerintah juga tengah menyalurkan BLT BBM untuk warga yang membutuhkan.
"Dari dinas sedang update data-datanya, nanti kami kabari lagi," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta siapkan Rp4,2 miliar untuk bansos UMKM dan transportasi
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan pemerintah telah memiliki instrumen bantalan untuk UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
"Besarannya mulai Rp600.000 sampai Rp1,250 juta. Bantalan-bantalan ini yang akan dipakai karena kenaikan harga BBM tentu akan berpengaruh besar bagi UMKM," katanya.
Ia mengatakan rencananya bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada sekitar 20 juta pelaku UMKM, terutama yang skala mikro dan belum memperoleh akses kredit usaha rakyat (KUR) serta lembaga keuangan.
Ia mengatakan penyaluran skema bantuan khusus untuk pelaku usaha tersebut ditargetkan dilakukan pada tahun ini dan tahun depan.
"Saat ini, sedang dilakukan proses pendataan. Baru dimintakan data ke dinas-dinas koperasi dan UKM, bulan Oktober sudah ada," katanya.
Baca juga: UMKM Temanggung berpeluang jadi pemasok bansos nontunai
Baca juga: KSP Sahabat Mitra Sejati berdayakan UMKM pada program bansos
Baca juga: Pemerintah luncurkan bantuan UMKM Rp2,4 juta pada Agustus 2020
"Ini sudah ada pendataan. Nanti ya, soalnya datanya dinamis," kata Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, Senin.
Ia mengatakan akan ada beberapa kriteria untuk memastikan pendataan sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah, salah satunya adalah memastikan tidak ada penerima ganda mengingat saat ini pemerintah juga tengah menyalurkan BLT BBM untuk warga yang membutuhkan.
"Dari dinas sedang update data-datanya, nanti kami kabari lagi," katanya.
Baca juga: Pemkot Surakarta siapkan Rp4,2 miliar untuk bansos UMKM dan transportasi
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan pemerintah telah memiliki instrumen bantalan untuk UMKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
"Besarannya mulai Rp600.000 sampai Rp1,250 juta. Bantalan-bantalan ini yang akan dipakai karena kenaikan harga BBM tentu akan berpengaruh besar bagi UMKM," katanya.
Ia mengatakan rencananya bantuan sosial tersebut akan diberikan kepada sekitar 20 juta pelaku UMKM, terutama yang skala mikro dan belum memperoleh akses kredit usaha rakyat (KUR) serta lembaga keuangan.
Ia mengatakan penyaluran skema bantuan khusus untuk pelaku usaha tersebut ditargetkan dilakukan pada tahun ini dan tahun depan.
"Saat ini, sedang dilakukan proses pendataan. Baru dimintakan data ke dinas-dinas koperasi dan UKM, bulan Oktober sudah ada," katanya.
Baca juga: UMKM Temanggung berpeluang jadi pemasok bansos nontunai
Baca juga: KSP Sahabat Mitra Sejati berdayakan UMKM pada program bansos
Baca juga: Pemerintah luncurkan bantuan UMKM Rp2,4 juta pada Agustus 2020