Kudus (ANTARA) - Para penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) menggelar Upacara Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI di Halaman Balai Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Rabu.
Dalam upacara yang digelar secara sederhana tersebut, Ketua FKDK Rismawan Yulianto bertugas sebagai pemimpin upacara HUT RI.
Upacara berlangsung di Halaman Balai Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sedangkan peserta ada menggunakan kursi roda dan memakai tongkat kruk.
Ketua FKDK Rismawan Yulianto dalam amanat upacaranya mengajak penyandang disabilitas di Kudus untuk tetap semangat dan HUT RI ini harus dimaknai sebagai pelecut diri untuk terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
Ia mendorong Pemkab Kudus untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan menindaklanjuti Perda 10/2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan menerbitkan peraturan bupati (perbup).
Dengan lahirnya perbup, papar dia, diharapkan ada petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan sehingga hak-hak para penyandang disabilitas di Kudus bisa dipenuhi di antaranya bidang kesehatan, kehidupan layak, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan.
Apabila sudah ada petunjuk teknis pelaksanaan, dia berharap ada penegakan hukum sehingga sanksi yang ada bisa diberlakukan bagi mereka yang melanggar.
Ia berharap nantinya lahir komisi disabilitas daerah sebagai kepanjangan tangan penyandang disabilitas.
Dalam upacara yang digelar secara sederhana tersebut, Ketua FKDK Rismawan Yulianto bertugas sebagai pemimpin upacara HUT RI.
Upacara berlangsung di Halaman Balai Desa Mlati Lor, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, sedangkan peserta ada menggunakan kursi roda dan memakai tongkat kruk.
Ketua FKDK Rismawan Yulianto dalam amanat upacaranya mengajak penyandang disabilitas di Kudus untuk tetap semangat dan HUT RI ini harus dimaknai sebagai pelecut diri untuk terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.
Ia mendorong Pemkab Kudus untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan menindaklanjuti Perda 10/2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan menerbitkan peraturan bupati (perbup).
Dengan lahirnya perbup, papar dia, diharapkan ada petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan sehingga hak-hak para penyandang disabilitas di Kudus bisa dipenuhi di antaranya bidang kesehatan, kehidupan layak, dan kesempatan mendapatkan pekerjaan.
Apabila sudah ada petunjuk teknis pelaksanaan, dia berharap ada penegakan hukum sehingga sanksi yang ada bisa diberlakukan bagi mereka yang melanggar.
Ia berharap nantinya lahir komisi disabilitas daerah sebagai kepanjangan tangan penyandang disabilitas.