Semarang (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) pada pengadaan barang dan jasa di pemerintahan untuk meningkatkan kelas.
"Guna mewujudkan hal itu, jajaran pemerintah daerah diminta memfasilitasi kebutuhan perizinan pelaku UMKM," kata Wagub di Semarang, Jateng, Rabu.
Wagub mengungkapkan saat jajarannya di pemerintahan akan mengadakan barang-barang produksi dalam negeri, sering kali terkendala produk UMKM belum mengantongi izin dan katalog elektroniknya.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng mendorong dan mempercepat pengembangan potensi-potensi UMKM yang tersebar di 35 kabupaten/kota dengan berbagai produk-produk unggulan industri rumah tangga.
Wagub mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota mempermudah UMKM saat mengurus izin berusaha, dan syarat-syarat lain agar UMKM berkualitas, serta diharapkan dapat masuk aplikasi e-katalog yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi belanja pemerintah daerah secara elektronik.
"Ini yang perlu kami gencarkan dan bergerak cepat. Saya berharap OPD-OPD membantu mencari solusi atas kendala-kendala yang menghambat," ujar Wagub yang akrab disapa Gus Yasin.
Baca juga: Pemkot Magelang beri peluang UMKM perluas pasar lewat e-katalog
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta pemerintah kabupaten/kota terus mendorong UMKM unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran dengan berbagai inovasi diantaranya memanfaatkan aplikasi Blangkon yang telah memasarkan lebih dari 52 ribu produk UMKM Jateng.
Selain itu, menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta lembaga keuangan lainnya, untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produk UMKM.
"Seperti penjualan parsel Lebaran berisi produk UMKM Jateng, dan program-program lainnya. Ini bukti bahwa Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, sudah mengarah ke penggunaan 40 persen APBD untuk belanja produk dalam negeri. Untuk tercapai 40 persen tidak perlu menunggu lama atau harus mempelajari inpres, pergub, dan peraturan-peraturan lainnya, tapi langsung diaplikasikan saja," katanya.
Baca juga: Pemprov gelar Pameran UMKM untuk dukung Pesonas 2022
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut realisasi P3DN di provinsinya telah mencapai Rp2,7 triliun atau 98,26 persen.
Ganjar menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang-jasa di Provinsi Jateng nilainya kurang lebih Rp4 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas 23.967 paket barang dan jasa, dari jumlah tersebut yang sudah divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen senilai Rp2,7 triliun dengan 19.671 paket. (LHP)
"Guna mewujudkan hal itu, jajaran pemerintah daerah diminta memfasilitasi kebutuhan perizinan pelaku UMKM," kata Wagub di Semarang, Jateng, Rabu.
Wagub mengungkapkan saat jajarannya di pemerintahan akan mengadakan barang-barang produksi dalam negeri, sering kali terkendala produk UMKM belum mengantongi izin dan katalog elektroniknya.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng mendorong dan mempercepat pengembangan potensi-potensi UMKM yang tersebar di 35 kabupaten/kota dengan berbagai produk-produk unggulan industri rumah tangga.
Wagub mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota mempermudah UMKM saat mengurus izin berusaha, dan syarat-syarat lain agar UMKM berkualitas, serta diharapkan dapat masuk aplikasi e-katalog yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi belanja pemerintah daerah secara elektronik.
"Ini yang perlu kami gencarkan dan bergerak cepat. Saya berharap OPD-OPD membantu mencari solusi atas kendala-kendala yang menghambat," ujar Wagub yang akrab disapa Gus Yasin.
Baca juga: Pemkot Magelang beri peluang UMKM perluas pasar lewat e-katalog
Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta pemerintah kabupaten/kota terus mendorong UMKM unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran dengan berbagai inovasi diantaranya memanfaatkan aplikasi Blangkon yang telah memasarkan lebih dari 52 ribu produk UMKM Jateng.
Selain itu, menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta lembaga keuangan lainnya, untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan penjualan produk UMKM.
"Seperti penjualan parsel Lebaran berisi produk UMKM Jateng, dan program-program lainnya. Ini bukti bahwa Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota, sudah mengarah ke penggunaan 40 persen APBD untuk belanja produk dalam negeri. Untuk tercapai 40 persen tidak perlu menunggu lama atau harus mempelajari inpres, pergub, dan peraturan-peraturan lainnya, tapi langsung diaplikasikan saja," katanya.
Baca juga: Pemprov gelar Pameran UMKM untuk dukung Pesonas 2022
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut realisasi P3DN di provinsinya telah mencapai Rp2,7 triliun atau 98,26 persen.
Ganjar menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia barang-jasa di Provinsi Jateng nilainya kurang lebih Rp4 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas 23.967 paket barang dan jasa, dari jumlah tersebut yang sudah divalidasi oleh pejabat pembuat komitmen senilai Rp2,7 triliun dengan 19.671 paket. (LHP)