Purwokerto (ANTARA) - PT Geo Dipa Energi (Persero) atau GeoDipa membantu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, Jawa Tengah, dalam penanganan stunting di dua wilayah tersebut.
Dalam siaran pers yang diterima di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu, Corporate Secretary PT Geo Dipa Energi (Persero) Endang Iswandini mengatakan pihaknya meluncurkan Program Penanganan Stunting di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo yang dilaksanakan di Aula Kantor GeoDipa Unit Dieng, Banjarnegara, Senin (11/7).
Program penanganan stunting untuk Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, sedangkan Kabupaten Wonosobo di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar.
Dia menjelaskan peluncuran Program Penanganan Stunting di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo tersebut dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Ke-20 PT Geo Dipa Energi (Persero).
"Kami bersinergi dengan Pemkab Banjarnegara dan Pemkab Wonosobo untuk bersama-sama menurunkan prevalensi stunting di dua kabupaten tersebut," kata Endang.
Dia menjelaskan program itu dilakukan karena pada masa yang akan datang, Geodipa juga membutuhkan generasi penerus dari Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo untuk meneruskan pengembangan pemanfaatan panas bumi di wilayah Dieng.
"Dengan demikian, GeoDipa dapat terus berkomitmen menjadi BUMN panas bumi yang andal dan terpercaya," katanya.
Ia mengatakan peluncuran program tersebut merupakan awal rangkaian kegiatan penanganan stunting karena selanjutnya akan ada kegiatan edukasi tentang stunting di dua desa sasaran program tersebut.
Setelah kegiatan edukasi tentang stunting, dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan (PMT) secara rutin selama 90 hari.
"Dan di akhir program, akan dilakukan monitoring dan evaluasi program," katanya.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banjarnegara Lucia Tri Harso mengatakan stunting merupakan permasalahan yang harus bersama-sama dituntaskan.
Menurut dia, penanganan stunting juga harus didukung oleh seluruh lini, baik jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendapatkan generasi Indonesia milenial yang sehat dan cerdas.
"Salah satu upaya dalam meminimalisasi permasalahan stunting adalah dengan memperhatkan asupan gizi mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan atas kelahiran," katanya.
Selain itu, kata dia, pencegahan stunting penting dilakukan melalui dua intervensi, yakni intervensi gizi spesifik yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan serta intervensi gizi sensitif yakni kegiatan di luar sektor kesehatan.
Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo Dyah Retno Sulistyowati mengatakan prevalensi stunting di daerah itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 di angka 28,1 persen, sebagai tertinggi di Jawa Tengah
Berdasarkan aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2021 di angka 20,83 persen, sedangkan hasil penimbangan serentak bulan Februari 2021 di angka 19,22 persen atau 9.816 balita.
"Untuk mencapai target di angka 14 persen pada tahun 2024, Pemkab Wonosobo harus menurunkan 5,22 persen. Untuk itu diperlukan gerakan bersama baik dari pemerintah, BUMD, organisasi profesi, dan lembaga lain," kata Dyah yang juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo itu.
Dalam siaran pers yang diterima di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu, Corporate Secretary PT Geo Dipa Energi (Persero) Endang Iswandini mengatakan pihaknya meluncurkan Program Penanganan Stunting di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo yang dilaksanakan di Aula Kantor GeoDipa Unit Dieng, Banjarnegara, Senin (11/7).
Program penanganan stunting untuk Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, sedangkan Kabupaten Wonosobo di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar.
Dia menjelaskan peluncuran Program Penanganan Stunting di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo tersebut dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Ke-20 PT Geo Dipa Energi (Persero).
"Kami bersinergi dengan Pemkab Banjarnegara dan Pemkab Wonosobo untuk bersama-sama menurunkan prevalensi stunting di dua kabupaten tersebut," kata Endang.
Dia menjelaskan program itu dilakukan karena pada masa yang akan datang, Geodipa juga membutuhkan generasi penerus dari Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo untuk meneruskan pengembangan pemanfaatan panas bumi di wilayah Dieng.
"Dengan demikian, GeoDipa dapat terus berkomitmen menjadi BUMN panas bumi yang andal dan terpercaya," katanya.
Ia mengatakan peluncuran program tersebut merupakan awal rangkaian kegiatan penanganan stunting karena selanjutnya akan ada kegiatan edukasi tentang stunting di dua desa sasaran program tersebut.
Setelah kegiatan edukasi tentang stunting, dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan (PMT) secara rutin selama 90 hari.
"Dan di akhir program, akan dilakukan monitoring dan evaluasi program," katanya.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banjarnegara Lucia Tri Harso mengatakan stunting merupakan permasalahan yang harus bersama-sama dituntaskan.
Menurut dia, penanganan stunting juga harus didukung oleh seluruh lini, baik jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendapatkan generasi Indonesia milenial yang sehat dan cerdas.
"Salah satu upaya dalam meminimalisasi permasalahan stunting adalah dengan memperhatkan asupan gizi mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan atas kelahiran," katanya.
Selain itu, kata dia, pencegahan stunting penting dilakukan melalui dua intervensi, yakni intervensi gizi spesifik yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan serta intervensi gizi sensitif yakni kegiatan di luar sektor kesehatan.
Ketua TP PKK Kabupaten Wonosobo Dyah Retno Sulistyowati mengatakan prevalensi stunting di daerah itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 di angka 28,1 persen, sebagai tertinggi di Jawa Tengah
Berdasarkan aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2021 di angka 20,83 persen, sedangkan hasil penimbangan serentak bulan Februari 2021 di angka 19,22 persen atau 9.816 balita.
"Untuk mencapai target di angka 14 persen pada tahun 2024, Pemkab Wonosobo harus menurunkan 5,22 persen. Untuk itu diperlukan gerakan bersama baik dari pemerintah, BUMD, organisasi profesi, dan lembaga lain," kata Dyah yang juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo itu.