Semarang (ANTARA) -
"Apa yang dilakukan gubernur, sebetulnya itu mengakselerasi yang seharusnya dilakukan setiap pemimpin di Jawa Tengah termasuk 35 bupati wali kota yang ada di Jateng," katanya di Semarang, Rabu.
Sugiarto mengatakan upaya untuk mengurangi kemiskinan sebenarnya tidak bisa dibebankan hanya kepada gubernur saja, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Profil kemiskinan di kabupaten/kota muncul dari sektor informal dan pertanian, sehingga pembinaan terhadap pelaku usaha kecil serta pertanian menjadi cara yang paling tepat dalam konteks pengentasan kemiskinan.
"Maka cara yang paling tepat, tapi tidak bisa langsung kelihatan hasilnya karena itu proses jangka panjang, itu ya memang UMKM kemudian pertanian," ujarnya.
Baca juga: Peduli UMKM, PLN berikan bantuan TJSL
Menurut Sugiarto, dorongan kepada pelaku UMKM agar berdikari tepat karena mengatasi kemiskinan dari sisi pendapatan dan menciptakan lapangan kerja akan berdampak langsung pada pendapatan.
"Cara yang mendasar ya dengan memperbaiki struktur pendapatan mereka yakni dengan lapangan pekerjaan yang menghasilkan dan UMKM, itu menurut saya salah satu cara yang paling strategis juga di pertanian," katanya.
Adapun program-program Pemprov Jateng seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan listrik murah juga bisa menjadi cara lain sebab membantu pengentasan kemiskinan dari sisi pengeluaran.
"Dengan lapangan kerja itu cara mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan sumber pendapatannya. Jadi ini berbeda tapi dua-duanya mengarah kepada bagaimana kemiskinan itu berkurang," kata Sugiarto.
Baca juga: Wali Kota Magelang minta UMKM promosi produk via daring
Baca juga: UNS siap fasilitasi pelaku UMKM untuk daftarkan kekayaan intelektual
Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang FX Sugiarto menilai upaya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi berdikari itu sudah tepat mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan kemiskinan.
"Apa yang dilakukan gubernur, sebetulnya itu mengakselerasi yang seharusnya dilakukan setiap pemimpin di Jawa Tengah termasuk 35 bupati wali kota yang ada di Jateng," katanya di Semarang, Rabu.
Sugiarto mengatakan upaya untuk mengurangi kemiskinan sebenarnya tidak bisa dibebankan hanya kepada gubernur saja, melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Profil kemiskinan di kabupaten/kota muncul dari sektor informal dan pertanian, sehingga pembinaan terhadap pelaku usaha kecil serta pertanian menjadi cara yang paling tepat dalam konteks pengentasan kemiskinan.
"Maka cara yang paling tepat, tapi tidak bisa langsung kelihatan hasilnya karena itu proses jangka panjang, itu ya memang UMKM kemudian pertanian," ujarnya.
Baca juga: Peduli UMKM, PLN berikan bantuan TJSL
Menurut Sugiarto, dorongan kepada pelaku UMKM agar berdikari tepat karena mengatasi kemiskinan dari sisi pendapatan dan menciptakan lapangan kerja akan berdampak langsung pada pendapatan.
"Cara yang mendasar ya dengan memperbaiki struktur pendapatan mereka yakni dengan lapangan pekerjaan yang menghasilkan dan UMKM, itu menurut saya salah satu cara yang paling strategis juga di pertanian," katanya.
Adapun program-program Pemprov Jateng seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan listrik murah juga bisa menjadi cara lain sebab membantu pengentasan kemiskinan dari sisi pengeluaran.
"Dengan lapangan kerja itu cara mengatasi kemiskinan dengan mengembangkan sumber pendapatannya. Jadi ini berbeda tapi dua-duanya mengarah kepada bagaimana kemiskinan itu berkurang," kata Sugiarto.
Baca juga: Wali Kota Magelang minta UMKM promosi produk via daring
Baca juga: UNS siap fasilitasi pelaku UMKM untuk daftarkan kekayaan intelektual