Semarang (ANTARA) -
"Pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana SMK swasta, sehingga tidak ada kesenjangan yang lebar. Intinya, semua harus bisa mendapatkan pendidikan yang layak," katanya di Semarang, Jumat.
Ia menyebut lulusan siswa tingkat SMP sederajat pada tahun ini tercatat 522.295 orang, sedangkan ketersediaan SMA/SMK negeri hanya 595 sekolah atau hanya mampu menampung 217.781 siswa.
"Artinya masih ada dua ratusan ribu lebih yang bakal tidak akan bisa masuk ke SMA/SMK negeri. Akhirnya banyak juga yang masuk ke sekolah-sekolah swasta, termasuk SMK-nya," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Agar sama-sama mendapatkan pendidikan yang layak, lanjut Sukirman, maka sekolah swasta juga harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan.
"Karena nanti yang akan mendulang hasil, utamanya sumber daya manusia, juga Provinsi Jawa Tengah sendiri," katanya.
Menurut dia, hingga kini masih ada SMK yang terkendala minimnya sarana pasarana untuk menunjang praktik, sehingga Pemprov Jateng harus memperhatikan persoalan tersebut.
"Masih ada pekerjaan rumah bagi Pemprov Jateng untuk menangani persoalan sarana dan prasarana yang seringkali menjadi problem sekolah," ujar legislator yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Jateng ini.
Sukirman mencontohkan pada reses di Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu, di SMK Ma’arif NU Doro itu dibuka tiga jurusan, yakni perbengkelan motor, administrasi dan keuangan kantor dan komputer.
Namun sarana dan prasarananya masih sedikit, seperti jurusan perbengkelan tidak memiliki motor sebagai bagian dari praktik, jurusan komputer mengalami kekurangan komputer di beberapa laboratoriumnya.
"Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah karena saat ini peminatnya sangat banyak," katanya.
Dengan memperkuat kurikulum maupun sarana dan prasarananya, baik itu SMK negeri atau swasta, lanjut Sukirman, maka akan lahir sumber daya manusia yang unggul dan merata.
"Ini akan menjadi aksi nyata pemerintah bahwa Jateng juga sudah investasi SDM, untuk menyambut investor-investor yang akan berinvestasi di provinsi ini," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman meminta Pemerintah Provinsi Jateng ikut memperhatikan sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta yang tersebar di 35 kabupaten/kota guna mengantisipasi terjadinya kesenjangan.
"Pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana SMK swasta, sehingga tidak ada kesenjangan yang lebar. Intinya, semua harus bisa mendapatkan pendidikan yang layak," katanya di Semarang, Jumat.
Ia menyebut lulusan siswa tingkat SMP sederajat pada tahun ini tercatat 522.295 orang, sedangkan ketersediaan SMA/SMK negeri hanya 595 sekolah atau hanya mampu menampung 217.781 siswa.
"Artinya masih ada dua ratusan ribu lebih yang bakal tidak akan bisa masuk ke SMA/SMK negeri. Akhirnya banyak juga yang masuk ke sekolah-sekolah swasta, termasuk SMK-nya," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Agar sama-sama mendapatkan pendidikan yang layak, lanjut Sukirman, maka sekolah swasta juga harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan.
"Karena nanti yang akan mendulang hasil, utamanya sumber daya manusia, juga Provinsi Jawa Tengah sendiri," katanya.
Menurut dia, hingga kini masih ada SMK yang terkendala minimnya sarana pasarana untuk menunjang praktik, sehingga Pemprov Jateng harus memperhatikan persoalan tersebut.
"Masih ada pekerjaan rumah bagi Pemprov Jateng untuk menangani persoalan sarana dan prasarana yang seringkali menjadi problem sekolah," ujar legislator yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Jateng ini.
Sukirman mencontohkan pada reses di Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu, di SMK Ma’arif NU Doro itu dibuka tiga jurusan, yakni perbengkelan motor, administrasi dan keuangan kantor dan komputer.
Namun sarana dan prasarananya masih sedikit, seperti jurusan perbengkelan tidak memiliki motor sebagai bagian dari praktik, jurusan komputer mengalami kekurangan komputer di beberapa laboratoriumnya.
"Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah karena saat ini peminatnya sangat banyak," katanya.
Dengan memperkuat kurikulum maupun sarana dan prasarananya, baik itu SMK negeri atau swasta, lanjut Sukirman, maka akan lahir sumber daya manusia yang unggul dan merata.
"Ini akan menjadi aksi nyata pemerintah bahwa Jateng juga sudah investasi SDM, untuk menyambut investor-investor yang akan berinvestasi di provinsi ini," ujarnya.