Semarang (ANTARA) - Sebanyak 9.016 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari jabatan fungsional guru didaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Juni 2022. 

Penyerahan secara simbolis kartu JKN ke 9.016 PPPK guru tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (6/6).

Penyerahan secara simbolis Kartu JKN kepada perwakilan PPPK tersebut didampingi Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dan disaksikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan kenyamanan yang diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para guru yang merupakan profesi yang sangat mulia, mendidik generasi penerus bangsa yang kuat dan mampu menjadi agent of change dalam proses pembangunan bangsa. 

Oleh karena itu, katanya, dedikasi para guru perlu diapreasiasi, salah satunya dengan memberikan kepastian jaminan kesehatan.

"Mudah-mudahan dengan jaminan kesehatan ini semakin membuat guru-guru di Jawa Tengah bersemangat mencetak generasi muda yang tangguh dan kuat untuk meneruskan perjuangan bangsa. Tolong agar anak-anak didik memiliki budi pekerti yang baik, berilmu cerdas, inovasi kreasi dari para guru. Selamat bekerja, kita harus mengejar ketertinggalan. Tak lupa saya juga berpesan agar guru-guru ini pun setia dengan negara, pancasila dan UUD 1945," katanya.

Baca juga: Elang ingatkan budaya anti-fraud pada Program JKN-KIS

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Dwi Martiningsih mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang peduli dengan kesehatan pegawainya dengan memberikan jaminan kesehatan melalui Program JKN. 

Hal tersebut menjadi pemicu semangat bagi BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat khususnya peserta JKN.

"Peningkatan cakupan kepesertaan JKN wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas mutu layanan baik dari segi administrasi kepesertaan hingga pelayanan kesehatan. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk peserta JKN," katanya. 

Ia berharap dengan adanya jaminan kesehatan, maka dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh PPPK di Jawa Tengah agar dapat bekerja dengan baik. 

Capaian kinerja pun diharapkan meningkat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian di Jawa Tengah.

"Alhamdulillah, Kartu JKN sudah diberikan kepada pegawai PPPK Jawa Tengah dari formasi guru. Semoga dapat meringankan beban pegawai dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan meningkatkan kinerja pegawai," katanya. 

Baca juga: Cukup tunjukkan NIK, Peserta JKN KIS bisa terlayani di Faskes

Perwakilan dari Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Zulfa Rida menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah mendaftarkan seluruh pegawai PPPK ke dalam Program JKN, sehingga bisa langsung dimanfaatkan.

"Sangat bermanfaat bagi pegawai PPPK baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara daring. Yang hadir langsung mendapat Kartu JKN, sedangkan yang hadir secara daring bisa langsung memanfaatkan melalui Aplikasi Mobile JKN. Pastinya mereka akan merasa terlayani dengan baik karena sudah dibantu pengurusannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan BPJS Kesehatan," tutupnya.

Baca juga: Monitor pelayanan peserta, BPJS minta Faskes berkomitmen tinggi

Pewarta : KSM
Editor : Nur Istibsaroh
Copyright © ANTARA 2024