Semarang (ANTARA) -
"Manajemen kebencanaan perlu ditata kembali dari mitigasi, penanganan saat bencana dan pascabencana," kata Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono di Semarang, Kamis.
Menurut dia, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pihak terkait harus segera menata manajemen penanganan kebencanaan.
Selain itu, BPBD juga diminta mengecek kembali instrumen kebencanaan yang dimiliki, baik peralatan, sukarelawan, dan kelengkapan lainnya agar nantinya saat dioperasikan bisa maksimal saat menangani bencana.
"Disamping juga harus terus mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19," ujar politikus Partai Golkar itu.
Masyarakat, lanjut dia, perlu terus diberikan edukasi mengenai kebencanaan agar lebih berdaya ketika menghadapi bencana alam.
"Tentu ini perlu kolaborasi masyarakat pemerintah maupun pemangku kepentingan yang ada," katanya.
Pelaksana Tugas Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah Safrudin menambahkan, pihaknya tengah memetakan kembali daerah yang rawan bencana, meskipun dari tahun ke tahun bencana alam hampir kejadiannya di titik yang sama sehingga daerah yang tahun kemarin terjadi bencana perlu waspada.
"Kami sudah mengingatkan kembali kepada temen-temen BPBD kabupaten/kota agar bagaimana penanganan dengan protokol kesehatan saat pandemi. Artinya protokol kesehatan harus selaku kita pedomani dalam upaya evakuasi, termasuk tempat evakuasinya juga harus bisa mendukung protokol kesehatan sebab saat ini bila terjadi bencana bersamaan dengan pandemi COVID-19," ujarnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah setempat menata kembali manajemen penanganan bencana guna mengurangi dampak dan risiko bencana seperti saat musim hujan.
"Manajemen kebencanaan perlu ditata kembali dari mitigasi, penanganan saat bencana dan pascabencana," kata Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono di Semarang, Kamis.
Menurut dia, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama pihak terkait harus segera menata manajemen penanganan kebencanaan.
Selain itu, BPBD juga diminta mengecek kembali instrumen kebencanaan yang dimiliki, baik peralatan, sukarelawan, dan kelengkapan lainnya agar nantinya saat dioperasikan bisa maksimal saat menangani bencana.
"Disamping juga harus terus mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19," ujar politikus Partai Golkar itu.
Masyarakat, lanjut dia, perlu terus diberikan edukasi mengenai kebencanaan agar lebih berdaya ketika menghadapi bencana alam.
"Tentu ini perlu kolaborasi masyarakat pemerintah maupun pemangku kepentingan yang ada," katanya.
Pelaksana Tugas Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah Safrudin menambahkan, pihaknya tengah memetakan kembali daerah yang rawan bencana, meskipun dari tahun ke tahun bencana alam hampir kejadiannya di titik yang sama sehingga daerah yang tahun kemarin terjadi bencana perlu waspada.
"Kami sudah mengingatkan kembali kepada temen-temen BPBD kabupaten/kota agar bagaimana penanganan dengan protokol kesehatan saat pandemi. Artinya protokol kesehatan harus selaku kita pedomani dalam upaya evakuasi, termasuk tempat evakuasinya juga harus bisa mendukung protokol kesehatan sebab saat ini bila terjadi bencana bersamaan dengan pandemi COVID-19," ujarnya.