Semarang (ANTARA) - DPRD Jawa Tengah terus mendorong gerakan Literasi Digital di era saat ini sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat dari bahayanya informasi buruk, berita bohong, dan dampak buruk lainnya.
Dorogan gerakan Literasi Digital tersebut disampaikan pada Dialog Parlemen dengan tema Kenali Disinformasi Dalam Ruang Digital yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng secara virtual dan disiarkan langsung melalui Youtube Berlian TV di Semarang, Selasa (31/8/2021).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Dosen Ilmu Komunikasi UNDIP Lintang Ratri, dan praktisi monitoring media digital dari Avadata Agus Widyanto. Acara tersebut melibatkan elemen masyarakat di antaranya mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari rencana aksi perubahan layanan publik dalam Program JAGA MENTAL (Menjaring Pelanggan Dalam Ruang Parlemen Digital) yang merupakan program untuk menjaring pelanggan dalam ruang parlemen digital melalui Berlian TV Suara Wakil Rakyat dan akun media sosial DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Oleh karena itu, kegiatan tersebut dimaksudkan menjadi dialog aktif dan interaktif serta adanya komunikasi timbal balik antara wakil rakyat dan yang diwakilinya.
Pentingnya Literasi Digital
Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono melihat kemajuan teknologi ibarat pisau bermata dua yang di satu sisi memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya arus informasi yang besar karena banyak melahirkan banyak kesempatan dan nilai positif untuk pertumbuhan berbagai sektor.
Namun teknologi juga memiliki sisi negatif, lanjut Ferry, sehingga jika dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dapat menjerumuskan bahkan berpotensi tinggi terjadinya kejahatan, ada potensi merugikan seperti hoaks. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mampu mengelola teknologi dengan baik.
Ferry mengakui semua masyarakat berhak untuk mendapatkan akses informasi selebar-lebarnya, namun negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dari dampak buruk informasi digital.
"Untuk itu DPRD Jateng mendorong gerakan literasi digital, yang harus dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, agar masyarakat kita sadar betul memanfaatkan ruang digital untuk hal positif, sehingga meminimalkan sisi negatifnya. Seperti bagaimana mengedukasi masyarakat dalam menyikapi informasi bohong/hoax, disinformasi dan sebagainya," kata Ferry.
DPRD Jateng, kata Ferry, juga terus mendorong adanya penguatan dari sisi regulasi yang muaranya melindungi segenap bangsa, melalui penyempurnaan peraturan, seperti UU ITE, perlindungan data pribadi dan perundang-undangan yang ada.
"Kami juga mendorong aparat kepolisian aktif mengantisipasi dan menindak kejahatan di dunia maya melalui polisi siber; kepada akademisi terus didorong agar literasi digital bisa menjadi kurikulum agar generasi muda dapat lebih dini memahami dan sadar etika penggunaan ruang digital; kepada para praktisi agar memaksimalkan perannya dalam mengkampanyekan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital," katanya.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyatakan sepakat bahwa literasi digital harus digalakkan agar ruang digital bersih, sehat, seluruh pihak bisa produktif, dan dapat dimanfaatkan dengan baik.
Apalagi Indonesia, lanjut Iqbal, berdasarkan riset DCI mencatat Indonesia berada pada peringkat ke29 dari 32 negara dalam tingkat kesopanan warganetnya yang berdampak pada suburnya hoaks, ujaran kebencian, penipuan, penyalahgunaan data, dan kejahatan digital lainnya.
"Literasi digital menjadi tanggung jawab bersama agar ruang digital bersih, sehat, dan semua bisa produktif dalam hal yang positif," kata Iqbal.
Bahayanya ruang digital Dosen Ilmu Komunikasi Undip Lintang Ratri megutip dari Hootsuite yang menyebutkan per Januari 2021 ada 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, selain itu ada 347.000 cuitan di Twitter dalam 60 detik, ada sekitar 38.000 foto di unggah dalam sekian menit, ratusan ribu informasi lainnya diunggah di lini masa lainnya yang seluruhnya menunjukkan sibuknya ruang digital di Indonesia.
"Jika tidak siap dan tidak menyikapi dengan benar, maka kita bisa terbawa arus, tenggelam, dan mudah terpengaruh. Terjebak dalam pusaran hoax, isu SARA. Kita menjadi mudah membenci, bertikai, berseteru dengan hal yang belum pasti kebenarannya. Untuk itu pentingnya kita meningkatkan kompetensi literasi digital," kata Lintang.
Menurut Lintang aksesibilitas terhadap informasi memudahkan seseorang untuk memilih dan memilahnya. Namun hal tersebut dibutuhkan kecakapan dan literasi digital yang memadai dan permasalahannya banyak masyarakat yang justru tenggelam dalam hoaks tentang politik, kesehatan, dan lainnya.
"Secara mental sebenarnya kita punya falsafah Jawa ojo kagetan ojo gumunan yang artinya, kita harus berfikir kritis. Kita harus paham, banyak yang memang terbatas akses informasinya, sehingga perlu adanya pendampingan, terutama kepada lansia dan anak-anak. Saya mendorong forum-forum seperti ini untuk menggerakkan literasi digital," kata Lintang.
Menakutkannya ruang digital di Indonesia diakui Praktisi Monitoring Media Digital Agus Widyanto menilai orang bisa menjadi lebih ringan tangan dan lebih mudah melakukan kejahatan di dunia maya.
"Literasi digital menjadi penting begitu juga media dalam memainkan perannya dalam membantu peningkatan literasi digital, karena literasi digital layaknya vaksin untuk menangkal disinformasi," katanya.
Menurutnya hukum tertinggal satu dua langkah dengan kejahatan di dunia digital. Oleh karena itu literasi digital menjadi penting dan harus diperkuat. Selain itu, lembaga pemerintah harus mulai aktif memanfaatkan situs sebagai back bone komunikasi, supaya jika ada persoalan di masyarakat ada ruang untuk merekonfirmasi informasi yang sah.
Di akhir dialog seluruh pihak menyatakan sepakat bahwa literasi digital perlu dilakukan dan mendapat dukungan dari seluruh pihak termasuk DPRD Jateng yang menyatakan siap membuka ruang diskusi dan aspirasi bagi masyarakat yang membutuhkan. (Adv)
Dorogan gerakan Literasi Digital tersebut disampaikan pada Dialog Parlemen dengan tema Kenali Disinformasi Dalam Ruang Digital yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng secara virtual dan disiarkan langsung melalui Youtube Berlian TV di Semarang, Selasa (31/8/2021).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, Dosen Ilmu Komunikasi UNDIP Lintang Ratri, dan praktisi monitoring media digital dari Avadata Agus Widyanto. Acara tersebut melibatkan elemen masyarakat di antaranya mahasiswa, komunitas, dan masyarakat umum.
Kegiatan tersebut merupakan implementasi dari rencana aksi perubahan layanan publik dalam Program JAGA MENTAL (Menjaring Pelanggan Dalam Ruang Parlemen Digital) yang merupakan program untuk menjaring pelanggan dalam ruang parlemen digital melalui Berlian TV Suara Wakil Rakyat dan akun media sosial DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Oleh karena itu, kegiatan tersebut dimaksudkan menjadi dialog aktif dan interaktif serta adanya komunikasi timbal balik antara wakil rakyat dan yang diwakilinya.
Pentingnya Literasi Digital
Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono melihat kemajuan teknologi ibarat pisau bermata dua yang di satu sisi memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya arus informasi yang besar karena banyak melahirkan banyak kesempatan dan nilai positif untuk pertumbuhan berbagai sektor.
Namun teknologi juga memiliki sisi negatif, lanjut Ferry, sehingga jika dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dapat menjerumuskan bahkan berpotensi tinggi terjadinya kejahatan, ada potensi merugikan seperti hoaks. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mampu mengelola teknologi dengan baik.
Ferry mengakui semua masyarakat berhak untuk mendapatkan akses informasi selebar-lebarnya, namun negara juga harus hadir untuk memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dari dampak buruk informasi digital.
"Untuk itu DPRD Jateng mendorong gerakan literasi digital, yang harus dilakukan bersama-sama oleh semua pihak, agar masyarakat kita sadar betul memanfaatkan ruang digital untuk hal positif, sehingga meminimalkan sisi negatifnya. Seperti bagaimana mengedukasi masyarakat dalam menyikapi informasi bohong/hoax, disinformasi dan sebagainya," kata Ferry.
DPRD Jateng, kata Ferry, juga terus mendorong adanya penguatan dari sisi regulasi yang muaranya melindungi segenap bangsa, melalui penyempurnaan peraturan, seperti UU ITE, perlindungan data pribadi dan perundang-undangan yang ada.
"Kami juga mendorong aparat kepolisian aktif mengantisipasi dan menindak kejahatan di dunia maya melalui polisi siber; kepada akademisi terus didorong agar literasi digital bisa menjadi kurikulum agar generasi muda dapat lebih dini memahami dan sadar etika penggunaan ruang digital; kepada para praktisi agar memaksimalkan perannya dalam mengkampanyekan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital," katanya.
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menyatakan sepakat bahwa literasi digital harus digalakkan agar ruang digital bersih, sehat, seluruh pihak bisa produktif, dan dapat dimanfaatkan dengan baik.
Apalagi Indonesia, lanjut Iqbal, berdasarkan riset DCI mencatat Indonesia berada pada peringkat ke29 dari 32 negara dalam tingkat kesopanan warganetnya yang berdampak pada suburnya hoaks, ujaran kebencian, penipuan, penyalahgunaan data, dan kejahatan digital lainnya.
"Literasi digital menjadi tanggung jawab bersama agar ruang digital bersih, sehat, dan semua bisa produktif dalam hal yang positif," kata Iqbal.
Bahayanya ruang digital Dosen Ilmu Komunikasi Undip Lintang Ratri megutip dari Hootsuite yang menyebutkan per Januari 2021 ada 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, selain itu ada 347.000 cuitan di Twitter dalam 60 detik, ada sekitar 38.000 foto di unggah dalam sekian menit, ratusan ribu informasi lainnya diunggah di lini masa lainnya yang seluruhnya menunjukkan sibuknya ruang digital di Indonesia.
"Jika tidak siap dan tidak menyikapi dengan benar, maka kita bisa terbawa arus, tenggelam, dan mudah terpengaruh. Terjebak dalam pusaran hoax, isu SARA. Kita menjadi mudah membenci, bertikai, berseteru dengan hal yang belum pasti kebenarannya. Untuk itu pentingnya kita meningkatkan kompetensi literasi digital," kata Lintang.
Menurut Lintang aksesibilitas terhadap informasi memudahkan seseorang untuk memilih dan memilahnya. Namun hal tersebut dibutuhkan kecakapan dan literasi digital yang memadai dan permasalahannya banyak masyarakat yang justru tenggelam dalam hoaks tentang politik, kesehatan, dan lainnya.
"Secara mental sebenarnya kita punya falsafah Jawa ojo kagetan ojo gumunan yang artinya, kita harus berfikir kritis. Kita harus paham, banyak yang memang terbatas akses informasinya, sehingga perlu adanya pendampingan, terutama kepada lansia dan anak-anak. Saya mendorong forum-forum seperti ini untuk menggerakkan literasi digital," kata Lintang.
Menakutkannya ruang digital di Indonesia diakui Praktisi Monitoring Media Digital Agus Widyanto menilai orang bisa menjadi lebih ringan tangan dan lebih mudah melakukan kejahatan di dunia maya.
"Literasi digital menjadi penting begitu juga media dalam memainkan perannya dalam membantu peningkatan literasi digital, karena literasi digital layaknya vaksin untuk menangkal disinformasi," katanya.
Menurutnya hukum tertinggal satu dua langkah dengan kejahatan di dunia digital. Oleh karena itu literasi digital menjadi penting dan harus diperkuat. Selain itu, lembaga pemerintah harus mulai aktif memanfaatkan situs sebagai back bone komunikasi, supaya jika ada persoalan di masyarakat ada ruang untuk merekonfirmasi informasi yang sah.
Di akhir dialog seluruh pihak menyatakan sepakat bahwa literasi digital perlu dilakukan dan mendapat dukungan dari seluruh pihak termasuk DPRD Jateng yang menyatakan siap membuka ruang diskusi dan aspirasi bagi masyarakat yang membutuhkan. (Adv)