Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah akan lebih tegas dalam penegakan protokol kesehatan, terutama di pusat keramaian, guna mencegah penularan COVID-19.
"Kita kerja sama dengan Polri dan TNI. Kita pantau terus posko PPKM Mikro sampai tingkat kelurahan. Kita sudah sepakat dengan warga untuk shalat tidak di lapangan, tapi cukup di masjid dengan prokes ketat," kata Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz dalam rilis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang di Magelang, Selasa malam.
Ia mengungkapkan hal tersebut dengan didampingi Wakil Wali Kota M. Mansur dan jajaran pemkot setempat, saat menerima kunjungan Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Nasional di Ruang Sidang Lantai 2 Kantor Wali Kota Magelang.
Pada kesempatan itu, ia mengaku penerapan prokes di masyarakat, khususnya di tempat ibadah, belum optimal.
Meski tidak dimungkiri bahwa kasus penularan COVID-19 melonjak di daerah setempat jika tidak diwaspadai, ia menyatakan bersyukur karena mayoritas wilayah tersebut saat ini sudah zona kuning dan hijau.
Penyebaran virus corona jenis baru itu, kata dokter Aziz, kebanyakan ditularkan warga yang datang dari luar daerah.
"Warga Magelang yang pergi ke luar daerah lalu pulang, baru kena. Kalau di dalam sendiri insyallah sudah aman," ucap dia.
Baca juga: Saat sidak, Disperpa Kota Magelang temukan daging busuk dijual di pasar
Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Nasional mengapresiasi satgas setempat yang telah bekerja menekan laju penyebaran virus. Hal itu ditunjukkan dari data bahwa mayoritas wilayah di Kota Magelang sudah zona kuning.
"Dari laporan tadi dilihatkan Kota Magelang sudah zona kuning dan banyak yang hijau. Mudah-mudahan ke depan semua wilayah jadi zona hijau. Ini tidak lepas dari kinerja Satgas Penanganan COVID-19 di daerah, yang didukung oleh Polri dan TNI," kata salah satu Anggota Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Brigjen Iwan Makruf Zainudin.
Walau demikian, katanya, ada catatan yang perlu diperhatikan satgas setempat, yakni penerapan prokes di masyarakat, khususnya di tempat ibadah.
"Saya sempat Shalat Tarawih di Masjid Agung Alun-Alun. Saya lihat hanya beberapa saja jamaah yang pakai masker dan tidak ada jaga jarak. Tolong ini diperhatikan lagi, apalagi menjelang Lebaran, jangan lengah," katanya.
Ia mengatakan kenaikan laju penyebaran berbanding lurus dengan mobilitas manusia. Dari pengalaman sebelumnya, setiap hari libur dipastikan terjadi lonjakan kasus COVID-19 di masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat membuat kebijakan larangan mudik.
Ia memaklumi kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat karena mudik adalah tradisi yang sulit ditinggalkan umat Muslim di Indonesia.
"Kebijakan larangan mudik memang tidak semua setuju, tapi tidak masalah karena kebijakan diambil untuk kebaikan bersama," katanya.
Anggota Tim Pakar Satgas COVID-19 lainnya, Pitoyo, menambahkan kunjungan ke kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali untuk penguatan dan pendampingan pendirian posko PPKM Mikro. Berdasarkan hasil kunjungan di wilayah lain, masih banyak yang belum peduli terkait dengan posko penyekatan tersebut.
"Posko di daerah perlu dikuatkan karena kita tidak tahu pertempuran ini sampai kapan akan berjalan. Ini menyangkut ekonomi. Masyarakat harus sejahtera, masyarakat harus makan agar daya tahan tinggi melawan virus ini. Gas dan rem harus seimbang," katanya.
Baca juga: Pemkot Magelang tetap buka objek wisata
Baca juga: Kepala OPD Kota Magelang pastikan ASN patuhi larangan mudik
Baca juga: Wali Kota Magelang minta warga taati kebijakan larangan mudik Lebaran
"Kita kerja sama dengan Polri dan TNI. Kita pantau terus posko PPKM Mikro sampai tingkat kelurahan. Kita sudah sepakat dengan warga untuk shalat tidak di lapangan, tapi cukup di masjid dengan prokes ketat," kata Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz dalam rilis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Magelang di Magelang, Selasa malam.
Ia mengungkapkan hal tersebut dengan didampingi Wakil Wali Kota M. Mansur dan jajaran pemkot setempat, saat menerima kunjungan Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Nasional di Ruang Sidang Lantai 2 Kantor Wali Kota Magelang.
Pada kesempatan itu, ia mengaku penerapan prokes di masyarakat, khususnya di tempat ibadah, belum optimal.
Meski tidak dimungkiri bahwa kasus penularan COVID-19 melonjak di daerah setempat jika tidak diwaspadai, ia menyatakan bersyukur karena mayoritas wilayah tersebut saat ini sudah zona kuning dan hijau.
Penyebaran virus corona jenis baru itu, kata dokter Aziz, kebanyakan ditularkan warga yang datang dari luar daerah.
"Warga Magelang yang pergi ke luar daerah lalu pulang, baru kena. Kalau di dalam sendiri insyallah sudah aman," ucap dia.
Baca juga: Saat sidak, Disperpa Kota Magelang temukan daging busuk dijual di pasar
Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Nasional mengapresiasi satgas setempat yang telah bekerja menekan laju penyebaran virus. Hal itu ditunjukkan dari data bahwa mayoritas wilayah di Kota Magelang sudah zona kuning.
"Dari laporan tadi dilihatkan Kota Magelang sudah zona kuning dan banyak yang hijau. Mudah-mudahan ke depan semua wilayah jadi zona hijau. Ini tidak lepas dari kinerja Satgas Penanganan COVID-19 di daerah, yang didukung oleh Polri dan TNI," kata salah satu Anggota Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, Brigjen Iwan Makruf Zainudin.
Walau demikian, katanya, ada catatan yang perlu diperhatikan satgas setempat, yakni penerapan prokes di masyarakat, khususnya di tempat ibadah.
"Saya sempat Shalat Tarawih di Masjid Agung Alun-Alun. Saya lihat hanya beberapa saja jamaah yang pakai masker dan tidak ada jaga jarak. Tolong ini diperhatikan lagi, apalagi menjelang Lebaran, jangan lengah," katanya.
Ia mengatakan kenaikan laju penyebaran berbanding lurus dengan mobilitas manusia. Dari pengalaman sebelumnya, setiap hari libur dipastikan terjadi lonjakan kasus COVID-19 di masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat membuat kebijakan larangan mudik.
Ia memaklumi kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat karena mudik adalah tradisi yang sulit ditinggalkan umat Muslim di Indonesia.
"Kebijakan larangan mudik memang tidak semua setuju, tapi tidak masalah karena kebijakan diambil untuk kebaikan bersama," katanya.
Anggota Tim Pakar Satgas COVID-19 lainnya, Pitoyo, menambahkan kunjungan ke kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali untuk penguatan dan pendampingan pendirian posko PPKM Mikro. Berdasarkan hasil kunjungan di wilayah lain, masih banyak yang belum peduli terkait dengan posko penyekatan tersebut.
"Posko di daerah perlu dikuatkan karena kita tidak tahu pertempuran ini sampai kapan akan berjalan. Ini menyangkut ekonomi. Masyarakat harus sejahtera, masyarakat harus makan agar daya tahan tinggi melawan virus ini. Gas dan rem harus seimbang," katanya.
Baca juga: Pemkot Magelang tetap buka objek wisata
Baca juga: Kepala OPD Kota Magelang pastikan ASN patuhi larangan mudik
Baca juga: Wali Kota Magelang minta warga taati kebijakan larangan mudik Lebaran