Kudus (ANTARA) - Para nelayan kecil dengan kepemilikan perahu kurang dari 10 gross ton (GT) di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sehingga mereka berharap tersedianya stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).
"Para nelayan kecil di Kabupaten Demak memang masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena harus memenuhi persyaratan yang dinilai tidak mudah dipenuhi nelayan kecil," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Demak Muhammad Syafii saat menjadi pembicara dalam diskusi mengenal nelayan kecil dan masyarakat pesisir Jawa Tengah melalui zoom meeting yang diselenggarakan BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip, Sabtu.
Hadir dalam diskusi tersebut, selain pembicara dari Ketua KNTI Kabupaten Demak, Rembang, Semarang, Kota Pekalongan dan Pemalanga, juga hadir Ketua BEM FPIK Undip Tri Angga Bajuri, Sekjen DPP KNTI Iin Rohimin dan Ketua DPP KNTI Sugeng Nugroho.
Baca juga: Stasiun PSDKP Cilacap luncurkan layanan "Cekatan" permudah nelayan
Untuk bisa mengakses BBM bersubsidi, kata dia, nelayan kecil harus memiliki pas kecil, sedangkan pengurusannya kini harus di Jepara sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Ketua KNTI Kota Semarang Slamet Ari Nugroho juga menyampaikan hal senada bahwa nelayan kecil memang belum mendapatkan kemudahan akses membeli BBM bersubsidi untuk kebutuhan melaut.
Bahkan, kata dia, nelayan kecil terpaksa mencari BBM ilegal hanya agar bisa tetap melaut karena untuk mendapatkan yang legal juga tidak mudah. Mendapatkan BBM ilegal juga penuh risiko karena kualitasnya rendah dan berpotensi mengakibatkan mesin kapal nelayan mudah rusak.
Hadirnya KNTI juga dalam rangka menjembatani permasalahan yang dihadapi nelayan kecil, salah satunya terkait kemudahan akses mendapatkan BBM bersubsidi karena hampir 70-an persen nelayan yang tergabung dalam KNTI membutuhkan BBM bersubsidi.
"Kami juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan Gubernur Jateng yang mengusulkan dibangunkannya SPBN di wilayah yang mudah dijangkau nelayan kecil," ujarnya.
Pemerintah diminta untuk memenuhi amanat konstitusi, selain membangun SPBN sebagai sarana dan prasarana pendukung juga diharapkan bisa membangunkan tempat pelelangan ikan (TPI), khususnya di Tambak Lorok.
Perwakilan KNTI Pekalongan Ilyas mengakui persoalan BBM juga hampir sama di daerahnya, sedangkan saat ini masih dalam pendataan agar nantinya mereka bisa mendapatkannya dengan mudah.
Hal senada juga disampaikan perwakilan dari nelayan Pemalang bahwa mereka menginginkan adanya kemudahan akses mendapatkan BBM bersubsidi sehingga nelayan kecil juga merasa diperhatikan dan pemerintah juga memenuhi tanggung jawabnya untuk ikut mensejahterakan nelayan.
Pendapat berbeda disampaikan Ketua KNTI Rembang Eko Sugeng Waluyo bahwa berkat kerja sama antara SPBU dan fasilitasi kepala desa akhirnya nelayan kecil bisa mendapatkan solar bersubsidi.
"Harapannya ada SPBN yang lokasinya dekat dengan nelayan kecil. Untuk sementara masih terkendala akses jalannya yang kurang memadai," ujarnya.
Baca juga: Hasil tangkapan nelayan di Jepara turun
"Para nelayan kecil di Kabupaten Demak memang masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena harus memenuhi persyaratan yang dinilai tidak mudah dipenuhi nelayan kecil," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Demak Muhammad Syafii saat menjadi pembicara dalam diskusi mengenal nelayan kecil dan masyarakat pesisir Jawa Tengah melalui zoom meeting yang diselenggarakan BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip, Sabtu.
Hadir dalam diskusi tersebut, selain pembicara dari Ketua KNTI Kabupaten Demak, Rembang, Semarang, Kota Pekalongan dan Pemalanga, juga hadir Ketua BEM FPIK Undip Tri Angga Bajuri, Sekjen DPP KNTI Iin Rohimin dan Ketua DPP KNTI Sugeng Nugroho.
Baca juga: Stasiun PSDKP Cilacap luncurkan layanan "Cekatan" permudah nelayan
Untuk bisa mengakses BBM bersubsidi, kata dia, nelayan kecil harus memiliki pas kecil, sedangkan pengurusannya kini harus di Jepara sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Ketua KNTI Kota Semarang Slamet Ari Nugroho juga menyampaikan hal senada bahwa nelayan kecil memang belum mendapatkan kemudahan akses membeli BBM bersubsidi untuk kebutuhan melaut.
Bahkan, kata dia, nelayan kecil terpaksa mencari BBM ilegal hanya agar bisa tetap melaut karena untuk mendapatkan yang legal juga tidak mudah. Mendapatkan BBM ilegal juga penuh risiko karena kualitasnya rendah dan berpotensi mengakibatkan mesin kapal nelayan mudah rusak.
Hadirnya KNTI juga dalam rangka menjembatani permasalahan yang dihadapi nelayan kecil, salah satunya terkait kemudahan akses mendapatkan BBM bersubsidi karena hampir 70-an persen nelayan yang tergabung dalam KNTI membutuhkan BBM bersubsidi.
"Kami juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan Gubernur Jateng yang mengusulkan dibangunkannya SPBN di wilayah yang mudah dijangkau nelayan kecil," ujarnya.
Pemerintah diminta untuk memenuhi amanat konstitusi, selain membangun SPBN sebagai sarana dan prasarana pendukung juga diharapkan bisa membangunkan tempat pelelangan ikan (TPI), khususnya di Tambak Lorok.
Perwakilan KNTI Pekalongan Ilyas mengakui persoalan BBM juga hampir sama di daerahnya, sedangkan saat ini masih dalam pendataan agar nantinya mereka bisa mendapatkannya dengan mudah.
Hal senada juga disampaikan perwakilan dari nelayan Pemalang bahwa mereka menginginkan adanya kemudahan akses mendapatkan BBM bersubsidi sehingga nelayan kecil juga merasa diperhatikan dan pemerintah juga memenuhi tanggung jawabnya untuk ikut mensejahterakan nelayan.
Pendapat berbeda disampaikan Ketua KNTI Rembang Eko Sugeng Waluyo bahwa berkat kerja sama antara SPBU dan fasilitasi kepala desa akhirnya nelayan kecil bisa mendapatkan solar bersubsidi.
"Harapannya ada SPBN yang lokasinya dekat dengan nelayan kecil. Untuk sementara masih terkendala akses jalannya yang kurang memadai," ujarnya.
Baca juga: Hasil tangkapan nelayan di Jepara turun