Batang (ANTARA) - Sebanyak 4.651 dari 19.750 pelaku usaha mikro kecil dan menengah telah menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,4 juta, kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Batang Subiyanto.
"Hingga permohonan banpres ditutup akhir September 2020, tercatat sebanyak 19.750 UMKM yang telah mengajukan bantuan itu. UMKM yang menerima uang tunai sebesar Rp2,4 juta itu akan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar," katanya di Batang, Selasa.
Menurut dia, realisasi BLT dari Pemerintah Pusat pada 28 September 2020 sudah keluar 4.651 UMKM yang menerima sehingga sudah mencapai sekitar Rp11 miliar.
Adapun bagi pemohon banpres tersebut, kata dia, pelaku UMKM harus menyiapkan beberapa persyaratan seperti memiliki surat izin usaha, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan perbankan.
"Kami berharap semua pemohon lolos validasi dan mendapat bantuan langsung tunai ini agar mereka bisa mengembangkan usahanya yang sempat terdampak COVID-19," katanya.
Ia mengatakan saat ini kondisi pelaku UMKM memang terdampak oleh pandemi COVID-19 namun mereka masih bisa tetap bertahan.
"Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah diharapkan untuk digunakan untuk mengembangkan usahanya bukan untuk keperluan lainnya," katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah tidak dapat menentukan berapa jumlah UMKM yang akan menerima BLT bantuan presiden itu karena kebijakan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.
"Hingga permohonan banpres ditutup akhir September 2020, tercatat sebanyak 19.750 UMKM yang telah mengajukan bantuan itu. UMKM yang menerima uang tunai sebesar Rp2,4 juta itu akan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar," katanya di Batang, Selasa.
Menurut dia, realisasi BLT dari Pemerintah Pusat pada 28 September 2020 sudah keluar 4.651 UMKM yang menerima sehingga sudah mencapai sekitar Rp11 miliar.
Adapun bagi pemohon banpres tersebut, kata dia, pelaku UMKM harus menyiapkan beberapa persyaratan seperti memiliki surat izin usaha, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan perbankan.
"Kami berharap semua pemohon lolos validasi dan mendapat bantuan langsung tunai ini agar mereka bisa mengembangkan usahanya yang sempat terdampak COVID-19," katanya.
Ia mengatakan saat ini kondisi pelaku UMKM memang terdampak oleh pandemi COVID-19 namun mereka masih bisa tetap bertahan.
"Oleh karena itu, bagi pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah diharapkan untuk digunakan untuk mengembangkan usahanya bukan untuk keperluan lainnya," katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah tidak dapat menentukan berapa jumlah UMKM yang akan menerima BLT bantuan presiden itu karena kebijakan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.