Semarang (ANTARA) -
"Nanti kami sampaikan masukan ini kepada Pak Menteri karena kami sudah punya pengalaman di lapangan seperti apa," katanya di Semarang, Senin.
Ganjar menyebutkan, Pemprov Jateng juga akan melakukan evaluasi terkait proses PPDB tahun ini, selain untuk perbaikan ke dalam, evaluasi juga akan disampaikan sebagai masukan kepada Kemendikbud.
Menurut dia, permasalahan selanjutnya dalam PPDB tahun ini adalah zonasi karena sistem itu dibuat setelah sekolah sudah dibangun terlebih dulu sehingga posisi zonasinya tidak merata mengingat banyak sekolah yang dibangun berhimpitan dan belum merata.
Baca juga: Tak ada toleransi bagi calon siswa manipulasi data PPDB
"Ini yang jadi persoalan karena sekolahnya ada dulu baru dibuat zona, maka pating pletot (tidak beraturan, red). Kalau memang mau tetap zonasi, maka sepertinya kita harus membuat persebaran sekolah yang lebih merepresentasikan ke wilayahan sehingga aksesnya semua menjadi dekat," ujarnya.
Kalau itu tidak bisa dilakukan, Ganjar mengusulkan adanya perubahan prosentase jalur penerimaan PPDB untuk tahun selanjutnya.
Menurutnya, bisa saja jalur zonasi menjadi kriteria nomor dua setelah yang pertama adalah jalur prestasi.
"Karena banyak masukan ke saya, kalau sistemnya begini anak-anak nggak perlu belajar susah-susah, kalau dekat sekolah pasti diterima. Jangan sampai sistem ini menurunkan semangat belajar siswa," katanya.(LHP)
Baca juga: DPR: PPDB 2020 harus dievaluasi
Baca juga: Ganjar lakukan inspeksi verifikasi faktual PPDB di Semarang
Gubernur Ganjar Pranowo akan meneruskan berbagai masukan yang diterimanya dari masyarakat terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 ringkat SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bahan evaluasi.
"Nanti kami sampaikan masukan ini kepada Pak Menteri karena kami sudah punya pengalaman di lapangan seperti apa," katanya di Semarang, Senin.
Ganjar menyebutkan, Pemprov Jateng juga akan melakukan evaluasi terkait proses PPDB tahun ini, selain untuk perbaikan ke dalam, evaluasi juga akan disampaikan sebagai masukan kepada Kemendikbud.
Menurut dia, permasalahan selanjutnya dalam PPDB tahun ini adalah zonasi karena sistem itu dibuat setelah sekolah sudah dibangun terlebih dulu sehingga posisi zonasinya tidak merata mengingat banyak sekolah yang dibangun berhimpitan dan belum merata.
Baca juga: Tak ada toleransi bagi calon siswa manipulasi data PPDB
"Ini yang jadi persoalan karena sekolahnya ada dulu baru dibuat zona, maka pating pletot (tidak beraturan, red). Kalau memang mau tetap zonasi, maka sepertinya kita harus membuat persebaran sekolah yang lebih merepresentasikan ke wilayahan sehingga aksesnya semua menjadi dekat," ujarnya.
Kalau itu tidak bisa dilakukan, Ganjar mengusulkan adanya perubahan prosentase jalur penerimaan PPDB untuk tahun selanjutnya.
Menurutnya, bisa saja jalur zonasi menjadi kriteria nomor dua setelah yang pertama adalah jalur prestasi.
"Karena banyak masukan ke saya, kalau sistemnya begini anak-anak nggak perlu belajar susah-susah, kalau dekat sekolah pasti diterima. Jangan sampai sistem ini menurunkan semangat belajar siswa," katanya.(LHP)
Baca juga: DPR: PPDB 2020 harus dievaluasi
Baca juga: Ganjar lakukan inspeksi verifikasi faktual PPDB di Semarang